Komisioner KPU Palembang Divonis 6 Bulan Penjara

Jakarta, CNN Indonesia -- Lima komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Palembang divonis 6 bulan penjara dengan masa percobaan 1 tahun dan denda Rp10 juta subsider 1 bulan penjara. Para terdakwa terbukti menghilangkan hak pilih warga di Pemilu 2019.

Putusan tersebut dibacakan majelis hakim dalam sidang lanjutan tindak pidana pemilu di Pengadilan Negeri Kelas I-A Khusus Palembang, Jumat (12/7).

"Para terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan menghilangkan hak pilih warga. Dengan ini memutuskan pidana penjara 6 bulan dengan masa percobaan 1 tahun dan denda Rp10 juta subsider 1 bulan. Dengan artian pidana penjara tidak perlu dijalani apabila dalam masa percobaan para terdakwa tidak melakukan pidana atau perlakuan yang menyebabkan hukuman," ujar Ketua Majelis Hakim Erma Suharti.

Vonis tersebut sesuai dengan tuntutan jaksa penuntut umum (JPU) yang dibacakan pada Kamis (11/7). Namun putusan hakim mengacu pada pasal 554 UU nomor 7 tahun 2017 pemilihan pemilu tentang pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu, bukan pasal 510 seperti yang dituntutkan jaksa penuntut umum.

Lihat juga: Lima Komisioner KPU Palembang Dituntut 6 Bulan Penjara

Jaksa penuntut umm Ursula Dewi mengatakan perbedaan pasal tersebut adalah pertimbangan hakim yang menilai menilai subjek hukum adalah penyelenggara pemilu.

"Kami tidak masalah pertimbangan hakim lain," kata Ursula Dewi.

Lihat juga: Manipulasi Suara, Anggota Bawaslu Indragiri Hulu Divonis Bui

Jaksa juga puas karena vonis sesuai dengan tuntutan

"Intinya yang dipertimbangkan hakim sama dengan tuntutan. Hanya pasalnya dan subjek hukum yang memberatkan yakni penyelenggara. Namun vonisnya sama dengan tuntutan jadi kita tidak ada masalah," ujar dia. (idz/sur)