Pidato Jokowi, PAN Sebut Oposisi atau Tidak Sama Terhormatnya

Jakarta, CNN Indonesia -- Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional (PAN) Eddy Soeparno mengaku sepakat dengan pernyataan Presiden terpilih Joko Widodo yang menyebut menjadi oposisi adalah sikap yang mulia.

Menurut Eddy, berada di luar pemerintahan sama terhormatnya dengan posisi di dalam pemerintahan selama hal tersebut dilakukan untuk kepentingan bangsa.

"Berada di dalam ataupun di luar pemerintahan sama terhormatnya, yang penting kehadiran kita bermakna bagi masyarakat," kata Eddy saat dihubungi melalui telepon, Senin (15/7).

Eddy sendiri mengaku tak ingin berspekulasi soal pernyataan Jokowi yang disampaikan dalam pidatonya berjudul 'Visi Indonesia' di Sentul Center, Bogor, Jawa Barat, tadi malam merupakan sinyal menutup pintu koalisi bagi partai yang sebelumnya berstatus oposisi.

"Saya tidak berani berspekulasi dan saya sepakat kami bicara kerja sama seluruh elemen anak bangsa untuk membangun negeri ini. Apalagi tantangan di bidang ekonomi sangat besar," katanya.

Lihat juga: Fahri Hamzah Terkenang Zaman Orba saat Dengar Pidato Jokowi

Hal sama juga diungkapkan oleh Anggota Dewan Kehormatan PAN, Drajat Wibowo. Dia mengaku sangat sepakat dengan Jokowi soal posisinya sebagai oposisi yang terhormat.

Hanya saja menurut Drajat, sikap oposisi dirinya ini tak berkaitan dengan dukungannya untuk Prabowo selama Pilpres berlangsung.

"Alasan utama saya, semua negara yang demokratis itu memerlukan checks and balances," kata Drajat.

Menurut Drajat hal tersebut diperlukan karena beberapa negara seolah-olah demokratis, misalnya menyelenggarakan pemilu dan punya parlemen, namun tidak ada check and balance.

"Pembagian kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif tidak terpenuhi dengan baik. Bahkan tidak jarang, penegakan hukumnya menjadi kangaroo court (pengadilan kanguru)," kata dia.

Lihat juga: Diksi Keras Pidato Jokowi dan Potensi Otoriter Jaga Pancasila

Kangaroo court maksudnya pengadilan yang semena-mena. Maka agar hal itu tak terjadi di Indonesia tentu diperlukan oposisi yang berkualitas. Oposisi yang bisa menyampaikan koreksi dengan substansi dan data yang kuat.

"Oposisi yang bisa menawarkan opsi kebijakan yang bermanfaat bagi rakyat," katanya.

Namun Drajad menggarisbawahi bahwa oposisi itu bukan berarti bermusuhan. Silaturrahim tetap harus dibina oleh pemerintah dengan oposisi.

"Pihak pemerintah dan oposisi saling menghormati pilihan politik masing-masing. Justru, pemerintah dan oposisi saling berlomba berbuat kebaikan bagi rakyat," lanjutnya.

[Gambas:Video CNN] (tst/osc)