Jakarta, CNN Indonesia -- Presiden terpilih Joko Widodo (
Jokowi) tak menyinggung mengenai visi pembangunan
maritim saat pidato Visi Indonesia di Sentul International Convention Center (SICC), Minggu (14/7). Jokowi justru lebih fokus dalam retorika mimpi kemajuan bangsa melalui infrastruktur dan investasi.
Pada 2014, Jokowi bermodal janji manis membenahi konektivitas ekonomi antarpulau yang dinilainya tidak dikelola dengan baik. Muara visinya mewujudkan kemandirian ekonomi dan sumber daya maritim. Mimpi poros maritim dunia dipandang kandas, di tengah ambisi infrastruktur darat dan keran investasi yang dibuka lebar.
Sekretaris Jenderal Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan, Susan Herawati mengaku tidak terkejut dengan sikap Jokowi yang tidak menyinggung soal poros maritim yang dahulu dijanjikan. Dia menilai poros maritim yang pernah keras menggaung, sudah lama gagal terwujud.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kami menyayangkan, tapi kami bisa baca arahnya ke mana ketika beliau (Jokowi) terpilih kembali. Di lima tahun terakhir saja dengan konsepsi poros maritim itu gagal," ujar Susan kepada
CNNIndonesia.com, Senin (15/7).
Susan menuturkan kegagalan Jokowi mewujudkan poros maritim terjadi karena tujuan dari hal itu bukan untuk menyejahterakan nelayan atau masyarakat bahari. Ia melihat poros maritim yang dijanjikan Jokowi lebih berpihak pada bisnis semata.
Susan menyebut kegagalan Jokowi membangun poros maritim mengecewakan banyak nelayan. Padahal, kata dia, Jokowi pernah berjanji menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dari atas kapal pinisi di Pelabuhan Sunda Kelapa saat baru terpilih menjadi presiden 2014.
"Hari ini orientasinya berbeda sekali," ujarnya.
Susan kembali mengatakan orientasi poros maritim yang pernah dijanjikan oleh Jokowi menitikberatkan kemudahan langkah pengusaha. Terlihat, kata dia, langkah pemerintah mendorong penyusunan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3-K) di seluruh daerah.
Lawat kebijakan itu, ia mengatakan proyek yang tidak menguntungkan nelayan atau masyarakat pesisir akan tumbuh dengan cepat, misalnya reklamasi. Berdasarkan data KIARA, ada 41 pesisir yang direklamasi dengan total luasan lahan mencapai 79.348 Ha.
"Kemudian ratusan konsesi tambang yang dikeluarkan oleh pemerintah. Dan yang hari ini gencar banget Jokowi dorong itu kan kawasan pariwisata strategis nasional," ujar Susan.
 Pelabuhan Sunda Kelapa yang jadi lokasi pidato Jokowi usai menang di Pilpres 2014. (CNN Indonesia/Aulia Bintang Pratama) |
Ke depan, Susan berharap Jokowi mewujudkan Indoensia sebagai poros bahari, bukan maritim. Menurutnya, poros bahari memasukkan unsur manusia dalam prosesnya. Sementara maritim, kata dia, memiliki orientasi kepada niaga.
"Pembangunan tidak masalah, tapi pembangunan seperti apa sih yang dibutuhkan Indonesia. Jangan-jangan memang pembangunan yang berdampak besar ke masyarakat. harus dicermati betul-betul," ujar Susan.
Direktur Eksekutif Media Survei Nasional, Rico Marbun menilai Jokowi tidak akan memprioritaskan maritim pada periode kedua pemerintahannya. Hal itu, kata dia, terbukti dari pemaparan visinya untuk lima tahun ke depan.
"Tema maritim menurut saya justru menjadi tema sekunder dalam Jokowi 2019-2024. Tema primernya ya infrastruktur," ujar Rico kepada
CNNIndonesia.com.
Rico mencatat Jokowi hanya sekali menyebut kata yang berkaitan dengan maritim, yakni pelabuhan. Selain dalam pemaparan visi, Rico menyebut Jokowi jarang sekali mengulas soal maritim selama kampanye Pilpres 2019.
"Artinya ya pembangunan jalan lebih utama. Ya mungkin bisa kita katakan selera pembangunan Jokowi sudah berubah," ujarnya.
[Gambas:Video CNN] (jps/ain)