Ombudsman Bakal Mediasi Walkot Tangerang dan Kemenkumham

Jakarta, CNN Indonesia -- Ombudsman Republik Indonesia (ORI) menyayangkan konflik yang terjadi antara Wali Kota Tangerang Arief R Wismansyah dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham). Ombudsman pun akan memediasi kedua pihak karena polemik ini berdampak pada rakyat yang harusnya mendapat pelayanan publik secara optimal.

"Ombudsman menyayangkan perbedaan pendapat berdampak pada hak rakyat untuk dapatkan pelayanan publik yang layak," ujar kata anggota Ombudsman Alvin Lie di Jakarta, Rabu (17/7).

Ombudsman berencana memanggil pihak Wali Kota Tangerang dan Kemenkumham untuk mediasi. Alvin mengatakan Ombudsman saat ini juga tengah konsen dengan nasib narapidana di wilayah Tangerang yang terdampak polemik ini.

"Kami khawatir bahwa bukan hanya penerangan jalan umum yang berdampak, pengambilan sampah dihentikan, dan jadi concern kami adalah penghuni lapas. Kalau sampahnya enggak diangkut, tentunya ini kondisi nggak layak untuk kesehatan narapidana," kata Alvin.

Lihat juga: Walkot Tangerang Duga Yasonna Dapat Informasi Kurang Valid

Sebelumnya, Wali Kota Tangerang Arief R Wismansyah mencabut sejumlah layanan pemerintah kota di lahan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Kota Tangerang sejak Senin (15/7).

Arief menceritakan polemik perizinan lahan yang digunakan Kemenkumham untuk membangun Politeknik BPSDM Hukum dan HAM menjadi penyebab keributan itu.

"Itu politeknik saya enggak bisa keluarkan izin karena harus ada perubahan tata ruang. Sudah begitu tata ruang saya juga belum diselesaikan karena saya harus selesaikan lahan pertanian," ungkap Arief kepada CNNIndonesia.com, Selasa (16/7).

Menkumham Yasonna Laoly sempat menyindir Arief mencari gara-gara karena mewacanakan akan mengubah lahan Kemenkumham menjadi lahan pertanian. Hal ini dikatakan Yasonna saat peresmian Politeknik BSDM tersebut.

Lihat juga: Menkumham Klaim Wali Kota Tangerang Minta Bertemu Bahas Lahan

Arief tidak terima jika wacana lahan pertanian ditujukan pada pihaknya. Menurutnya, lahan pertanian juga adalah urusan Kementerian Pertanian.

Terlebih lagi Arief tidak bisa mengeluarkan izin lahan tersebut lantaran tidak tersisa lagi lahan terbuka untuk masyarakat Kota Tangerang.

[Gambas:Video CNN] (sah/osc)