Dinilai Belum Adil, Jaksa Ajukan Banding atas Vonis Ratna

Jakarta, CNN Indonesia -- Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam kasus penyebaran berita bohong atau hoaks dengan terdakwa Ratna Sarumpaet, Daroe Tri Sadono, menyatakan akan mengajukan banding. Pasalnya vonis hakim sebelumnya dianggap tak adil dan belum memberi efek jera.

Ratna sebelumnya divonis 2 tahun penjara. Vonis itu tidak sampai setengah dari tuntutan jaksa yaitu 6 tahun penjara.

Lihat juga: Berubah Pikiran, Ratna Sarumpaet Ajukan Banding Kasus Hoaks

"JPU juga banding," ujar Daroe saat dikonfirmasi, Rabu (17/7).

"Karena putusan hakim kurang dari setengah tuntutan JPU sehingga masih dianggap belum ada rasa keadilan dan belum memberikan deterrent effect," jelas Daroe.

Daroe pun mengatakan pengajuan banding telah dilakukan pada hari ini, Rabu (17/7), ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Jaksa sebelumnya mendakwa Ratna dengan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Hukum Pidana karena dianggap telah menyebarkan berita bohong untuk membuat keonaran.

Lihat juga: Atiqah Ungkap Alasan Ratna Tak Ajukan Banding: Ibu Lelah

Ratna pun diketahui telah mengajukan banding hari ini. Langkah itu berbeda dengan sikap awal Ratna yang sedianya tak ingin mengajukan banding.

"Kami putuskan walaupun kemarin kami sudah berpikiran dan berpendapat tidak usah banding. Maka hari ini kita putuskan banding dan sudah terdaftar di pengadilan," kata Kuasa hukum Ratna, Insank Nasruddin, di PN Jaksel, Jakarta.

Menurutnya, banding itu diajukan lantaran 'benih-benih keonaran' dalam kasus yang menjerat Ratna tidak relevan dengan pasal yang menjadi dasar vonisnya yaitu Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Hukum Pidana.

Lihat juga: Hoaks Ratna Sarumpaet, Seret Prabowo dan Vonis 2 Tahun Bui

Vonis hakim PN Jaksel saat itu menyatakan Ratna terbukti bersalah menyebarkan berita bohong yang memicu keonaran.

"Karena dalam Pasal 14 tersebut tidak menyebutkan benih-benih. Karena kalau kita bicara benih-benih artinya kita baru menduga-duga. Sementara di dalam Pasal 14 ayat 1 itu dia harus terjadi keonaran, harus mutlak, inilah yang kami minta kepastian hukumnya," jelas Insank.

[Gambas:Video CNN] (ani/arh)