JK soal Arah Gerindra: Demokrasi Perlu Keseimbangan

CNN Indonesia

Sabtu, 20 Jul 2019 05:25 WIB

Wapres Jusuf Kalla mengatakan butuh ada komunikasi antara koalisi partai pengusung jika kubu Prabowo memilih untuk bergabung. — Wakil Presiden Jusuf Kalla menyebut butuh keseimbangan dalam demokrasi, saat memberi tanggapan soal rencana arah politik Gerindra. (CNN Indonesia/Feri Agus Setyawan)

Jakarta, CNN Indonesia -- Wakil Presiden Jusuf Kalla menyatakan perlu keseimbangan dari pihak oposisi dalam suatu negara demokrasi. Hal ini menanggapi pertemuan tertutup yang digelar seluruh anggota Dewan Pembina Partai Gerindra untuk membahas arah politik di kediaman Prabowo Subianto di Hambalang, hari ini, Jumat (19/7).

"Nanti dilihatlah (ke mana arah koalisi). Tapi negeri ini demokrasi, perlu keseimbangan," ujar JK saat ditemui di Akademi Bela Negara Partai NasDem, Jakarta, Jumat (19/7).

JK menuturkan, pembahasan soal arah politik ini harus ditentukan kedua belah pihak, baik dari Gerindra maupun koalisi partai pengusung pemerintah. Kedua pihak harus sepakat jika memang Gerindra bergabung dengan koalisi pemerintah.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Ya koalisi itu ditentukan harus dua belah pihak, baik oleh Gerindra, apalagi pihak partai pemerintah. Tapi kalau saya tidak lantas mengatakan lebih baik (oposisi), tapi perlu keseimbangan," katanya.

Lihat juga:

Kasasi Ditolak, Jokowi Bakal Ajukan PK Kasus Karhutla

Wakil Ketua Umum Gerindra Ferry Juliantono sebelumnya mengatakan pertemuan itu sengaja diinisiasi oleh Prabowo yang merangkap sebagai Ketua Dewan Pembina Gerindra.

Ia mengatakan rapat itu akan membahas terkait hasil pertemuan antara Prabowo dan Jokowi beberapa waktu lalu. Hingga saat ini pertemuan itu masih berlangsung.

Sekretaris Jendral Partai Gerindra Ahmad Muzani menyebut seluruh anggota dewan pembina Gerindra telah menyerahkan dan mempercayakan seluruh mandat kepada Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto untuk menentukan sikap politik partainya selama lima tahun ke depan.

Sikap politik itu, kata Muzani, Prabowo akan memiliki kewenangan untuk menentukan arah politik bergabung dengan koalisi pemerintahan Jokowi-Ma'ruf atau tetap berperan sebagai oposisi pemerintah.

"Secara khusus tidak dibicarakan, tapi itu implisit diomongkan tadi bahwa hal yang sangat strategis, hari ini, kita semua percayakan kepada ketua dewan pembina untuk mengambil langkah-langkah itu [oposisi atau koalisi]," kata Muzani.