Ma'ruf yang Kian Sulit Diwawancara dan Dalih Perintah Atasan

Jakarta, CNN Indonesia -- Pengamanan terhadap Ma'ruf Amin semakin ketat setelah ditetapkan KPU sebagai wakil presiden terpilih. Pengawalan yang ketat dari Paspampres ini membuat Ma'ruf semakin sulit diwawancara oleh media.

Awak media beberapa kali gagal mewawancarai Ma'ruf yang sebenarnya hadir dalam sebuah acara yang sama. Seperti yang terjadi hari ini, Selasa (23/7), di Kantor Majelis Ulama Indonesia, Jalan Proklamasi, Jakarta.

Ma'ruf yang dijadwalkan memimpin rapat MUI terpantau hadir sejak pukul 11.00 WIB. Agenda rapat yang bersifat tertutup ini dijadwalkan dimulai pukul 14.00 WIB.

Jeda waktu yang cukup panjang itu pun dimanfaatkan awak media untuk menemui Ma'ruf yang juga Ketua Umum MUI itu guna wawancara. Namun, saat sejumlah wartawan hendak memasuki Gedung MUI, Pasukan Pengawal Presiden (Paspampres) yang mendampingi Ma'ruf sejak ditetapka jadi cawapres, langsung melarang.

Lihat juga: Evaluasi Maritim, Ma'ruf Tak Mau Kebijakan Buat Susah Nelayan

Salah satu anggota paspampres menyebut bahwa Ma'ruf tidak berkenan diwawancara terkait isu apapun hari ini.

Menurut Paspampres tersebut, salah satu asisten Ma'ruf melarang ada sesi wawancara untuk media usai rapat digelar. Padahal, agenda rapat di Gedung MUI ini telah disebar oleh tim Ma'ruf Amin kepada awak media.

"Abah (panggilan Ma'ruf Amin), tidak berkenan untuk wawancara, ini perintah atasan," kata anggota Paspampres itu kepada wartawan di Kantor MUI, Jakarta Pusat.

Tak hanya melarang masuk, anggota Paspampres itu bahkan 'mengusir' awak media yang duduk di ruang tunggu Kantor MUI. Mereka meminta area tersebut steril dari wartawan sampai Ma'ruf selesai rapat.

Lihat juga: JK Beri Tumpeng ke Ma'ruf Amin: Pra Serah Terima Wapres

Imbasnya, para wartawan harus menunggu di area parkir Gedung MUI yang letaknya berada di belakang gedung.

Wartawan yang sudah menyingkir ke area parkir pun masih direcoki oleh para Paspampres yang mondar-mandir. Sambil lalu lalang seorang Paspampres menyebut keberadaan media di area parkir menghalangi akses keluar dan masuk.

Perihal larangan meliput atau mewawancarai Ma'ruf ini tak hanya terjadi kali ini.

Pekan lalu, tepatnya ketika Ma'ruf memenuhi undangan dari Kelompok Masyarakat Maritim (Komari) di Hotel Grand Sahid Jaya, salah satu anggota Paspampres meminta awak media untuk tak melontarkan pertanyaan pada Ma'ruf.

Itu terjadi saat sesi wawancara usai acara, yang biasanya digelar Ma'ruf saat masa kampanye Pilpres. Imbasnya, Ma'ruf yang belum selesai bicara dengan awak media, keluar dari area wawancara dan meninggalkan media.

Lihat juga: Ma'ruf Amin soal Kabinet Menteri Jokowi: Sebentar Lagi

Di acara yang sama salah satu anggota Paspampres juga sempat menghampiri awak media yang ikut sesi wawancara. Anggota Paspampres itu meminta foto atau video yang direkam oleh wartawan.

Awak media sempat memperlihatkan foto dan video yang menampilkan wajah Ma'ruf di acara itu. Anehnya, Paspampres menolak. Paspampres malah meminta foto atau video yang menampilkan Ma'ruf bersama wartawan yang ikut dalam wawancara itu.

Saat ditanya untuk kepentingan apa mereka meminta foto dan video. Mereka menyebut untuk menandai siapa saja yang menulis berita terkait Ma'ruf hari ini.

"Jadi nanti ketahuan siapa yang nulis berita. Ini wajahnya seperti ini," kata Paspampres itu.

Sementara itu Komandan Paspampres Mayor Jenderal Maruli Simanjuntak mengatakan tak ada upaya menghalangi wartawan dari personel yang bertugas.

Menurutnya, jika memang Ma'ruf bersedia diwawancara wartawan, Paspampres pasti tak akan menghalangi.

"Kami Petunjuk dari beliau. Kalau beliau berkenan tidak mungkin kami halangi," katanya.

Maruli mengatakan ada kesalahan komunikasi yang terjadi.

"Miss komunikasi saja, saya sudah bilang Dan Satgas (Komandan Satuan tugas) supaya menjelaskan kembali dan evaluasi," kata Maruli kepada CNNIndonesia.com.

[Gambas:Video CNN]

Catatan Redaksi: Ada penambahan informasi di bagian akhir artikel ini setelah mendapat konfirmasi dari Komandan Paspampres. Penyuntingan isi berita juga dilakukan untuk paragraf 18-20 setelah klarifikasi pihak terkait. (tst/wis)