Evaluasi Maritim, Ma'ruf Tak Mau Kebijakan Buat Susah Nelayan

Jakarta, CNN Indonesia -- Wakil Presiden terpilih periode 2019-2024 Ma'ruf Amin menyebut akan mengkaji ulang beberapa kebijakan di bidang kemaritiman yang pernah dijalankan pada periode pertama Joko Widodo menjabat sebagai presiden.

Bidang kemaritiman di era Jokowi-Jusuf Kalla terkait dengan Kementerian Koordinator bidang Kemaritiman yang dipimpin Luhut Binsar Pandjaitan dan Kementerian Kelautan dan Perikanan oleh Susi Pudjiastuti.

Lihat juga: Susunan Menteri Jokowi-Ma'ruf yang Beredar Dipastikan Hoaks

Kata Ma'ruf di periode pemerintahan Jokowi, kebijakan di sektor maritim jangan sampai menyengsarakan nelayan.

"Kita akan lihat kembali (kebijakannya) yang penting jangan menyusahkan, membuat nelayan itu semakin tidak sejahtera, menderita," kata Ma'ruf ditemui di Grand Sahid Jaya, Jakarta Pusat, Kamis (18/7). Ma'ruf hadir sebagai undangan dalam acara yang digagas oleh Kelompok Masyarakat Maritim (Komari).

Dia pun memastikan akan melakukan penyesuaian terhadap kebijakan-kebijakan yang saat ini diduga merugikan nelayan. Hal ini dilakukan agar nelayan dan masyarakat pesisir tidak dirugikan dengan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pemerintah.

"Kita akan lakukan penyesuaian kembali supaya tidak ada aturan yang kemudian merugikan masyarakat," katanya.

Lihat juga: Istana: Jokowi Tak Mau Menteri yang Cuma Pandai Berencana

Ma'ruf menuturkan Indonesia punya potensi sangat besar di sektor kemaritiman.Potensi itu, menurut dia, harus digali dan ditopang dari segi infrastruktur agar mudah diakses oleh masyarakat.

"Potensi maritimnya harus bisa memberikan kesejahteraan pada masyarakat karena itu harus ditopang dari segi infrastrukturnya, dari segi sumber daya manusianya," kata dia.

[Gambas:Video CNN]

(tst/wis)