JK Minta Semua Lahan Bekas Tambang Direklamasi

Jakarta, CNN Indonesia -- Wakil Presiden Jusuf Kalla meminta lahan bekas tambang direklamasi agar tak merusak lingkungan di sekitar area tersebut. Menurut JK, ketentuan tentang reklamasi pada lahan eks tambang telah diatur dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Hal ini disampaikan JK usai rapat bersama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan, Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup (KLHK) Siti Nurbaya Bakar, dan Menteri PUPR Basuki Hadi Muljono di kantor Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (23/7).

"Soal tambang yang ada izin atau tidak ada izinnya itu setelah eks lahan tambang harus dibikin reklamasi. Itu kan ada di UU," ujar JK.

JK mencontohkan salah satu dampak kerusakan lingkungan dari eks lahan tambang yang tidak direklamasi hingga menyebabkan banjir di Konawe, Sulawesi Tenggara dan Samarinda, Kalimantan Timur.

Lihat juga: KLHK Klaim Tambang dan Perkebunan Bukan Dalang Banjir Konawe

"Semua daerah tambang akibat hutan-hutan dibabat. Kemudian tanah diambil, akhirnya begitu datang hujan keras banjir itu," katanya.

Padahal, lanjut JK, dalam UU telah mengatur sanksi bagi pihak yang tak melakukan reklamasi di lahan eks tambang. JK pun mendorong agar izin penambangan selanjutnya dapat dikeluarkan apabila ada jaminan reklamasi setelah selesai penambangan. Selama ini pelaksanaan reklamasi justru lebih banyak dilakukan oleh perusahaan alih-alih pemerintah daerah.

"Harusnya yang sudah selesai satu daerah direklamasi, baru dibuka yang lain. Ini kadang ditinggalkan begitu saja, apalagi yang tidak ada izinnya. Perusahaan-perusahaan justru lebih disiplin, tapi tambang yang dikeluarkan izinnya oleh bupati ini yang paling banyak tidak terjadi," tuturnya.

Lihat juga: Satu Anak Tewas Tenggelam di Lubang Galian Tambang Samarinda

Lubang bekas tambang selama ini banyak mamakan korban. Pada Mei lalu, seorang anak di Samarinda ditemukan tewas tenggelam di lubang bekas galian tambang batubara, di dekat tempat tinggalnya di Kecamatan Palaran.

Aktivis Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Provinsi Kalimantan Timur, Pradarma Rupang menyesalkan kejadian tersebut. Dia mendesak penegak hukum dan pemerintah segera turun tangan.

"Ini sudah korban kesekian kalinya anak meninggal di lubang tambang, kami berharap pemerintah provinsi bersikap tegas terhadap para pengusaha batu bara, jangan sampai kejadian ini terulang lagi," kata dia, Kamis (30/5).

Lihat juga: Lubang Tambang Bertebaran di 'Perumahan Jokowi'

[Gambas:Video CNN] (psp/pmg)