PDIP Klaim Tak Pernah Tutup Kasus Kudatuli

Jakarta, CNN Indonesia -- Ketua DPP PDI-Perjuangan Ribka Tjiptaning mendorong Presiden Joko Widodo untuk menuntaskan peristiwa kerusuhan 27 Juli 1996 atau yang dikenal Kudatuli.

"Kami dorong presiden, bahkan dari waktu Jokowi periode satu, terus dorong beliau tuntaskan kasus 27 Juli," kata Ribka, saat memperingati peristiwa Kudatuli bersama Forum Nasional 27 Juli 1996 (Fornas 96), di Gedung DPP PDIP, Jakarta Pusat, Sabtu (27/7) dikutip dari Antara.

Lihat juga: Meski Bernuansa Politik, Komnas HAM Janji Usut Kasus Kudatuli

Menurut dia, PDIP tidak pernah menutup kasus itu. Bahkan, setiap rakernas dan kongres selalu memasukkan rekomendasi soal penuntasan kasus Kudatuli.

"Kalau peristiwa 27 Juli itu PDIP tidak pernah menutup. Artinya penting ya jangan dibilang kok tidak dibuka lagi, kok tidak diteruskan lagi, tidak. Persoalannya kan di adhoc-nya, militer lah yang belum bisa clear. Komnas HAM juga sudah membuka. Nah itu yang menjadi persoalan di kita," kata Ribka.

Fornas 96 pun meminta agar penuntasan kasus Kudatuli dibahas dalam Kongres V PDIP yang rencananya digelar pada 8 Agustus 2019.

Lihat juga: PDIP Minta SBY Ungkap Kudatuli Ketimbang Urusi Koalisi

"Meminta penuntasan peristiwa 27 Juli 1996 menjadi amanat Kongres Ke V PDI Perjuangan," kata Sekretaris Fornas 96 Raya Maringan Tampubolon.

Bendahara Fornas 96 Ali Husen menambahkan penyelesaian kasus ini agar hal serupa itu tak terulang di kemudian hari.

"Walau kita bagian dari PDIP, kita harus ingatkan namanya manusia kan kenapa ini persoalan tidak diselesaikan," kata Ali.

Lihat juga: Cerita Budiman Sudjatmiko Saat Jadi 'Buronan' Orde Baru

Diketahui, pada 27 Juli 1996 atau 23 tahun lalu peristiwa Kudatuli terjadi. Secara singkat, peristiwa itu bermula dari dualisme di tubuh Partai Demokrasi Indonesia (PDI). Ketua Umum PDI hasil kongres Medan, Soerjadi, disebut menyerbu dan menguasai Kantor DPP PDI di Jalan Diponegoro 58, Jakarta Pusat.

Saat itu, kantor diduduki oleh PDI dengan Ketua Umum hasil Kongres Surabaya, Megawati Soekarnoputri. Komnas HAM mencatat ada lima orang yang tewas, 149 luka-luka, dan 23 orang hilang dalam peristiwa itu. Keterlibatan sejumlah perwira militer disebut-sebut dalam kasus itu.

Kasus ini pun tak pernah terungkap jelas meski dua kader 'banteng', yakni Megawati dan Jokowi, menjadi Presiden RI.

[Gambas:Video CNN] (arh)