Jokowi Tegaskan Islam di Indonesia Toleran dan Moderat

Tim, CNN Indonesia | Minggu, 28/07/2019 10:16 WIB
Presiden Joko Widodo menegaskan kembali beberapa sikap, termasuk soal terorisme, radikalisme, serta bahwa agama Islam di Indonesia bersifat moderat dan modern. Jokowi saat pembubaran TKN Jokowi-Ma’ruf di Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (26/7). (CNN Indonesia/Feri Agus Setyawan)
Jakarta, CNN Indonesia -- Presiden Joko Widodo menegaskan Islam di Indonesia bersifat moderat dan modern. Ia membantah saat ini dirinya menghadapi peningkatan fundamentalisme di Indonesia.

"Saya percaya Islam di Indonesia toleran. Islam di Indonesia modern dan berpikiran panjang," kata Jokowi saat wawancara dengan CNN beberapa waktu lalu. 

Hal itu disampaikan setelah dirinya menyelesaikan pertarungan dengan 'lawan lamanya' Prabowo Subianto dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019. Menurutnya, saat ini seluruh warga Indonesia harus bersatu merestorasi keadaan dan bekerja sama membangun negeri.


Lima tahun lalu, Jokowi memenangkan Pemilu 2014 dengan menjanjikan lapangan kerja baru, memberantas korupsi dan menjamin hak asasi manusia. Namun dalam kampanye untuk periode kedua, ia merangkul garis kanan.


Hal itu dilakukan melalui memilih Kyai Haji Maruf Amin sebagai calon wakil presiden dalam Pilpres 2019.

Jokowi menyebut Maruf sebagai muslim yang moderat. Maruf saat itu masih menjadi Ketua Majelis Ulama Indonesia serta Rais Aam Syuriah Nadhlatul Ulama 'berhasil' menarik suara pendukung Prabowo Subianto yang berbasis konservatif.

Namun Jokowi membantah dirinya merangkul kelompok garis keras hanya untuk memenangkan Pilpres.

"Kami ingin bekerja bersama seluruh lapisan masyarakat. Kami ingin bersama semua orang membesarkan negara ini, bukan dengan mereka yang ingin menghancurkan ideologi negara ini. Tidak ada kompromi," kata Jokowi.

Meski berulang kali menyatakan Islam Indonesia moderat namun kenyataannya terlihat peningkatan perkara intoleransi. Kelompok pejuang hak asasi manusia menyatakan hal itu terjadi terhadap kelompok minoritas dan komunitas LGBT.


Mulai dari tuduhan penistaan ayat suci Alquran oleh mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang berujung pada aksi besar-besaran di depan Istana pada 2016 hingga penangkapan 141 orang yang diduga LGBT di sebuah pusat kebugaran dalam satu malam oleh polisi pada Mei 2017.

Human Rights Watch melaporkan penggerebekan dan tindakan main hakim sendiri menyebabkan sekitar 300 orang tertangkap pada tahun itu. Angka tertinggi yang pernah tercatat di Indonesia.

Dalam laporan dunia 2019, Human Rights Watch mengatakan pemerintahan Jokowi 'mengambil langkah kecil' pada 2018 untuk melindungi hak-hak sekelompok orang Indonesia yang paling rentan.

"Meski Jokowi mengeluarkan permohonan toleransi beragama dalam pidato kenegaraan tahunan pada 16 Agustus, pemerintahannya gagal menerjemahkan dukungan retoriknya untuk HAM menjadi kebijakan yang bermakna dalam masa jabatan pertamanya," tulis laporan tersebut.

Foto: Agus Suparto/Fotografer Pribadi Jokowi

Mengenai hal ini, Presiden Jokowi menyatakan sebagian besar masyarakat Indonesia adalah umat muslim yang menolak untuk menerima homoseksualitas.

"Untuk toleransi, bisa dilihat semua orang memiliki toleransi yang baik. Namun ketika ke peraturan dan hukum saya dapat pastikan akan ada penolakan besar dari rakyat," ucap mantan Wali Kota Solo ini.

Sikap berbeda diberikan dalam menghadapi teroris. Jokowi menyatakan pemerintahannya sama sekali tak memberi ruang terhadap terorisme dan radikalisme. Namun ia menyadari wajar apabila dua hingga empat persen dari total warga Indonesia merupakan anggota kelompok garis keras.

"Itu menjadi kewajiban negara untuk mengetahui bagaimana cara merangkul mereka," tuturnya.


Hal itu dibuktikan melalui rencana pembebasan otak dari kejadian Bom Bali 2002, Abu Bakar Baasyir, dengan alasan kemanusiaan. Tetapi rencana itu ditolak banyak pihak sehingga Jokowi membatalkannya.

Pada Mei 2018, kelompok terafiliasi ISIS meledakkan bom di sejumlah gereja di Surabaya dan turut menewaskan polisi. Enam pelaku diketahui pernah ikut berperang di Irak dan Suriah, berdasarkan laporan kepolisian.

Jokowi mengatakan polisi terutama Detasemen Khusus 88 anti-teror memiliki dua cara menghadapi teroris, yakni pendekatan halus dan membawa mereka kembali pada ideologi yang dianut Indonesia atau menggunakan penegakan hukum yang ketat.

"Kami tidak memberikan toleransi kepada terorisme di Indonesia," Jokowi menegaskan.

[Gambas:Video CNN] (chri/rea)
TOPIK TERKAIT
REKOMENDASI
LAINNYA DI DETIKNETWORK