Anies Tempuh Banding Agar Reklamasi Pulau H Tetap Disetop
CNN Indonesia
Senin, 29 Jul 2019 21:06 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan akan menempuh banding atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang membatalkan Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta nomor 1409 tahun 2018 tanggal 6 September 2018.
SK ini berisikan Pencabutan Keputusan Gubernur DKI Jakarta nomor 2637 tahun 2015 tentang Pemberian Izin Pelaksanaan Reklamasi Pulau H kepada PT Taman Harapan Indah.
Banding akan diajukan setelah DKI menerima surat putusan resmi dari PTUN
"Ya (banding) tapi kan kita belum menerima ya petikan resminya. Jadi setelah lihat bisa respons," kata Anies di GOR Rorotan Jakarta, Senin (29/7).
Anies menilai setiap warga negara berhak menempuh jalur hukum, termasuk yang sudah dijalankan PT Taman Harapan Indah. Namun, Anies mengatakan pihaknya pun berhak dan konsisten untuk terus menghentikan reklamasi di pesisir Utara Jakarta.
"Pemprov DKI akan konsisten terus mengusahakan semua ikhtiar legal untuk menghentikan reklamasi," ujar Anies.
Karena itu, Anies menghormati setiap keputusan yang dikeluarkan oleh hakim di pengadilan. Anies berjanji untuk terus melawan pengembang yang melanjutkan reklamasi.
"Tapi intinya kita enggak akan mundur. Kita menghormati pengadilan tapi kita akan terus melawan pengembang yang berencana melanjutkan reklamasi," tutup Anies.
Hakim PTUN telah mengabulkan gugatan PT Taman Harapan Indah untuk seluruhnya. Dengan demikian, pengadilan menyatakan Kepgub DKI nomor 1409 tahun 2018 tanggal 6 September batal.
Pengadilan juga mewajibkan DKI untuk mencabut keputusannya. DKI juga diwajibkan untuk memperpanjang proses izin reklamasi yang tercantum dalam SK Gubernur nomor 2637 tahun 2015.
"Mewajibkan tergugat untuk memproses izin perpanjangan SK Gubernur DKI nomor 2637 tahu 2015 tentang pemberian izin reklamasi pulau H kepada PT Taman Harapan Indah."
Kasus ini tercatat dengan nomor perkara 24/G/2019/PTUN JKT dan diputuskan pada 9 Juli 2019. Diketahui, Anies memiliki janji politik untuk menghentikan segala bentuk proses reklamasi di 17 pulau.
Sementara untuk pulau reklamasi yang sudah terbentuk, seperti pulau C, D dan E, Anies mengatakan bakal mengelola lahan tersebut untuk kepentingan masyarakat umum.
[Gambas:Video CNN] (ctr/gil)
SK ini berisikan Pencabutan Keputusan Gubernur DKI Jakarta nomor 2637 tahun 2015 tentang Pemberian Izin Pelaksanaan Reklamasi Pulau H kepada PT Taman Harapan Indah.
Banding akan diajukan setelah DKI menerima surat putusan resmi dari PTUN
"Ya (banding) tapi kan kita belum menerima ya petikan resminya. Jadi setelah lihat bisa respons," kata Anies di GOR Rorotan Jakarta, Senin (29/7).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Pemprov DKI akan konsisten terus mengusahakan semua ikhtiar legal untuk menghentikan reklamasi," ujar Anies.
Karena itu, Anies menghormati setiap keputusan yang dikeluarkan oleh hakim di pengadilan. Anies berjanji untuk terus melawan pengembang yang melanjutkan reklamasi.
Hakim PTUN telah mengabulkan gugatan PT Taman Harapan Indah untuk seluruhnya. Dengan demikian, pengadilan menyatakan Kepgub DKI nomor 1409 tahun 2018 tanggal 6 September batal.
Pengadilan juga mewajibkan DKI untuk mencabut keputusannya. DKI juga diwajibkan untuk memperpanjang proses izin reklamasi yang tercantum dalam SK Gubernur nomor 2637 tahun 2015.
"Mewajibkan tergugat untuk memproses izin perpanjangan SK Gubernur DKI nomor 2637 tahu 2015 tentang pemberian izin reklamasi pulau H kepada PT Taman Harapan Indah."
Kasus ini tercatat dengan nomor perkara 24/G/2019/PTUN JKT dan diputuskan pada 9 Juli 2019. Diketahui, Anies memiliki janji politik untuk menghentikan segala bentuk proses reklamasi di 17 pulau.
Sementara untuk pulau reklamasi yang sudah terbentuk, seperti pulau C, D dan E, Anies mengatakan bakal mengelola lahan tersebut untuk kepentingan masyarakat umum.
[Gambas:Video CNN] (ctr/gil)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK