Denny Indrayana Siapkan Memori Banding Reklamasi Pulau H

Jakarta, CNN Indonesia -- Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kembali memberi kuasa kepada advokat Denny Indrayana untuk menangani kasus hukumnya. Kali ini, Denny disiapkan untuk menangani banding terhadap putusan reklamasi Pulau H.

Sebelumnya Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyatakan akan menempuh banding atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang membatalkan Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta nomor 1409 tahun 2018 tanggal 6 September 2018.

Lihat juga: PTUN Batalkan SK Anies soal Pencabutan Izin Reklamasi Pulau H

SK ini berisikan Pencabutan Keputusan Gubernur DKI Jakarta nomor 2637 tahun 2015 tentang Pemberian Izin Pelaksanaan Reklamasi Pulau H kepada PT Taman Harapan Indah alias aturan penyetopan reklamasi.

Pemprov telah mengajukan banding pada 18 Juli. Sesuai hukum acara, ada waktu dua bulan untuk menyiapkan memori banding.

"Ada waktu dua bulan maksimal untuk menyiapkan memori banding. Jadi sebelum 18 September lah sudah kita sampaikan. Ini kan baru akhir bulan," kata Denny saat dihubungi, Rabu (31/7).

Foto: CNNIndonesia/Asfahan Yahsyi

Untuk kasus pulau H, Denny mengaku lembaganya, Integrity, dan Biro Hukum Pemprov DKI masih mempersiapkan sejumlah berkas untuk diberikan kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTUN).

"Kerja sama dengan temen-temen biro ya. Pada dasarnya yang mengerjakan temen-temen biro hukum, temen-temen Integrity, saya dan kawan-kawan mendukung. Jadi yang menyiapkan biro hukum dan Integrity," jelasnya.

Sebelumnya, Hakim PTUN telah mengabulkan gugatan PT Taman Harapan Indah untuk seluruhnya. Dengan demikian, pengadilan menyatakan Kepgub DKI nomor 1409 tahun 2018 tanggal 6 September batal.

Lihat juga: Anies Tempuh Banding Agar Reklamasi Pulau H Tetap Disetop

Pengadilan juga mewajibkan DKI untuk mencabut keputusannya. DKI juga diwajibkan untuk memperpanjang proses izin reklamasi yang tercantum dalam SK Gubernur nomor 2637 tahun 2015.

"Mewajibkan tergugat untuk memproses izin perpanjangan SK Gubernur DKI nomor 2637 tahu 2015 tentang pemberian izin reklamasi pulau H kepada PT Taman Harapan Indah."

Kasus ini tercatat dengan nomor perkara 24/G/2019/PTUN JKT dan diputuskan pada 9 Juli 2019.

Pulau reklamasi di Teluk Jakarta. (CNN Indonesia/Safir Makki)

Sebelum menangani kasus reklamasi, Denny, yang juga merupakan eks pengacara paslon nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, juga menjadi kuasa hukum Pemprov DKI dalam kasus sengketa lahan Stadion BMW.

Diketahui, Anies memiliki janji politik untuk menghentikan segala bentuk proses reklamasi di 17 pulau. Sementara untuk pulau reklamasi yang sudah terbentuk, seperti pulau C, D dan E, Anies mengatakan bakal mengelola lahan tersebut untuk kepentingan masyarakat umum.

[Gambas:Video CNN] (ani/arh)