KPK Sita Dokumen Usai Geledah Ruang Dirkeu PT AP II

CNN Indonesia | Senin, 05/08/2019 12:46 WIB

KPK menyita sejumlah dokumen di ruangan Dirkeu PT Angkasa Pura II yang diduga berkaitan dengan proyek pengadaan Baggage Handling System (BHS)‎ tahun 2019‎.

Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah memberikan keterangan pada wartawan di kantornya, Jakarta. (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono)

Jakarta, CNN Indonesia -- Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita sejumlah dokumen di ruangan Direktur Keuangan PT Angkasa Pura II Andra Y. Darussalam. Dokumen itu diperoleh dari hasil penggeledahan di ruang kerja Andra. Penggeledahan dilakukan sejak Jumat (2/8) hingga Sabtu dini hari.

Dokumen yang disita diduga berkaitan dengan proyek pengadaan Baggage Handling System (BHS)‎ tahun 2019‎. Komisi antirasuah tengah menelisik sejumlah dokumen tersebut.

Lihat juga:

KPK Bidik Petinggi Lain dalam Kasus Suap Angkasa Pura II

"Mulai Jumat malam sampai Sabtu dini hari sekitar pukul 03.00 WIB. (dilakukan penggeledahan) di ruangan Direktur Keuangan, Pengadaan, dan Financial. Disita sejumlah dokumen terkait proyek PT AP II," kata Juru Bicara KPK, Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Senin (5/8)

Sebelumnya, KPK menetapkan Andra sebagai tersangka suap pengadaan Baggage Handling System (BHS). Ia diduga menerima Sin$96.700 sebagai imbalan mengawal agar proyek BHS dikerjakan oleh PT Industri Telekomunikasi Indonesia (Inti) (Persero).

Diduga kuat terdapat sejumlah proyek lain di PT Angkasa Pura II (Persero) yang menjadi bancakan Andra. Selain Andra KPK juga menetapkan Staf PT Inti Taswin Nur.

Andra selaku penerima suap disangka melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-l KUHP.

Lihat juga:

KPK Tetapkan Direktur Keuangan AP II Jadi Tersangka Suap

Taswin sebagai pemberi suap disangka melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-l KUHP.

KPK pun bakal terus mengusut keterlibatan petinggi PT AP II dan PT Inti lainnya. Hal ini lantaran KPK menduga, transaksi suap ini tidak hanya diputuskan oleh Andra maupun Taswin sendiri.

"Apakah Keputusan itu bisa diambil (Andra) seorang diri? Sudah pasti tidak," kata Basaria.

Dugaan keterlibatan petinggi PT AP II maupun PT Inti ini muncul karena sebagai seorang staf, Taswin tak memiliki kewenangan mengeluarkan uang hingga Sin$96.700. Basaria mennyebut Taswin merupakan orang kepercayaan salah seorang pejabat utama di PT Inti.