Demokrat Tanggapi Megawati: Jokowi Juga Pernah Tawari Menteri

CNN Indonesia | Kamis, 08/08/2019 17:38 WIB
Demokrat Tanggapi Megawati: Jokowi Juga Pernah Tawari Menteri Wasekjen Demokrat Andi Arief. (CNN Indonesia/Bisma Septalisma)
Jakarta, CNN Indonesia -- Wakil Sekjen Demokrat Andi Arief mengatakan bahwa partainya pernah ditawari posisi di pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla. Akan tetapi, Demokrat memilih jalan lain, sehingga tidak bergabung dalam koalisi pemerintah.

Andi mengatakan hal itu untuk menanggapi pernyataan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri yang mengaku pernah ditawari posisi menteri saat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memenangkan pilpres.

"Partai Demokrat juga ditawari posisi dalam pemerintahan oleh Pak Jokowi langsung, namun Pak SBY dan Demokrat saat itu memilih jadi penyeimbang," ucap Andi melalui pesan singkat, Kamis (8/8).
Andi menilai pemerintahan Jokowi-JK hampir mirip saat SBY dan Demokrat berkuasa. Menurutnya, sama-sama mengedepankan pemerintahan berasaskan gotong royong atau bekerja sama dengan banyak partai.


Akan tetapi, Demokrat dan PDIP sama-sama menolak untuk bekerja sama dalam pemerintahan di dua kesempatan berbeda. Andi tidak mempermasalahkan hal itu.

"Jalan politik SBY dan Demokrat saat berkuasa memang diperuntukkan untuk pemerintahan gotong royong. Pemerintahan Pak Jokowi 2014-2019 juga hampir mirip, mengajak PAN, Golkar dan PPP bergabung," kata Andi.
Sebelumnya, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri mengaku pernah ditawari posisi delapan menteri oleh SBY. Namun, tawaran itu ditolak. Megawati menceritakan itu dalam Kongres PDIP ke-V di Denpasar.

Andi tidak menampik hal tersebut. Partainya memang pernah menawari posisi menteri kepada para partai oposisi, di antaranya PDIP dan Gerindra.

"Saya saksi bahwa memang PDIP dan juga Gerindra saat itu diajak bergabung walau dua partai itu punya pilihan lain," ucap Andi.
Mengenai posisi Demokrat di pemerintahan selanjutnya, Andi belum mau bicara banyak. Dia mengklaim partainya belum menjalin komunikasi ihwal bekerja sama dalam pemerintahan.

Meski demikian, menurut Andi, Demokrat perlu mendukung pemerintah selanjutnya. Tentu demi kesejahteraan umum. Dia menyerahkan sepenuhnya kepada Jokowi dan PDIP.

"Saya kira untuk 2019-2024 semua kita kembalikan pada Pak Jokowi dan PDIP untuk memilih jalan persatuan atau tidak. Kita menunggu dan menghormati," kata Andi.
[Gambas:Video CNN] (bmw/sur)