JK: Sederhana Maknai Pancasila, Makin Diulas Makin Bingung

CNN Indonesia | Kamis, 15/08/2019 14:33 WIB
JK: Sederhana Maknai Pancasila, Makin Diulas Makin Bingung Wakil Presiden Jusuf Kalla memberikan keterangan kepada wartawan di kantornya, Jakarta. (CNN Indonesia/Priska Sari Pratiwi)
Jakarta, CNN Indonesia -- Wakil Presiden Jusuf Kalla meminta semua pihak memaknai Pancasila secara sederhana. JK menilai pembahasan mengenai Pancasila di berbagai diskusi selama ini tak berdampak jelas dalam konsep kehidupan bernegara.

"Sederhana saja tidak perlu rumit-rumit. Makin banyak dibahas, makin diulas, justru makin bingung," ujar JK saat memberikan sambutan sebagai pembicara kunci pada Kongres Pancasila ke-XI di UGM, Yogyakarta, melalui keterangan tertulis yang diterima CNNIndonesia.com, Kamis (15/8).

JK menjelaskan hal terpenting dalam memaknai Pancasila sebenarnya adalah tujuan dan fondasinya sebagai dasar negara.


"Kita tahu Pancasila adalah dasar negara, bahwa fondasi, dasar, itu ada tujuannya. Kita di sini untuk mencapai tujuan karena sudah ada dasarnya," katanya.


Namun jika merunut sejarah di Indonesia, JK menilai tiap pemimpin memiliki penafsiran sendiri terhadap makna Pancasila. Ia mencontohkan Presiden RI pertama Sukarno dinilai punya sikap berbeda dalam menafsirkan Pancasila.

"Bung Karno sebagai penggali Pancasila tentu paling berhak dalam menafsirkan. Namun dalam pelaksanaannya kadang-kadang juga berbeda, sehingga timbul penafsiran berbeda lagi," katanya.

Di masa kepemimpinan Sukarno, lanjut JK, dikenal sistem demokrasi terpimpin yang seluruh pemikirannya berpusat pada Sukarno sebagai kepala pemerintahan saat itu. Menurut JK, sistem ini bertentangan dengan sila keempat Pancasila yang berbunyi 'Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan'.

"Zaman Bung Karno kita mengenal demokrasi terpimpin, ekonomi terpimpin, ini menjadi otoriter. Tidak sesuai dengan sila keempat Pancasila tentang permusyawaratan," jelas JK.


Hal serupa juga terjadi di masa pemerintahan Soeharto. JK mengatakan di masa pemerintahan presiden RI kedua itu, seluruh bangsa diindoktrinasi dengan nilai-nilai Pancasila melalui penataran Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4).

"Zaman Pak Harto juga begitu, lebih hebat lagi diindoktrinasi (Pancasila) seluruh bangsa. Segala macam syarat pegawai, tapi saya waktu itu pengusaha jadi tidak wajib ikut," kelakarnya.

Kendati demikian, lanjut JK, pemerintahan kedua presiden itu tetap berakhir meski menerapkan Pancasila sebagai dasar negara. Menurutnya, hal itu tak lepas dari tujuan bangsa yang belum tercapai.

"Kenapa sudah menggunakan Pancasila, pemerintahan jatuh juga. Bung Karno jatuh, Pak Harto jatuh? Bukan dasarnya, tapi tujuannya yang menjadi masalah, tidak tercapai masyarakat adil dan makmur," tuturnya.

"Ekonomi tidak jalan, krisis ekonomi '98. Harga beras naik, minyak naik, segala macam diindoktrinasi tapi kepentingan dasarnya tidak tercapai," imbuhnya.

JK menilai, fakta tersebut menjadi pengingat bahwa ada keterkaitan erat antara dasar dan tujuan Pancasila.

"Jadi selalu ada hubungan dasar dan tujuan," katanya.


[Gambas:Video CNN] (psp/pmg)