Jawab Kritik Jokowi, Yasonna Akui Hukum-HAM Harus Diperbaiki

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly merespons kritik Presiden Joko Widodo terkait lembaga penegak hukum dan HAM dalam pidato kenegaraan.

Yasonna mengakui memang harus ada perbaikan yang dilakukan dalam penegakan hukum serta HAM di Indonesia saat ini.

"Ya memang itu ada perbaikan, terus kita harus deregulasi, itu memang dari kerjaan yang harus ditingkatkan terus," kata Yasonna di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (16/8).

Yasonna juga mengatakan, koordinasi pemerintah dan DPR RI harus lebih baik lagi dalam bidang regulasi penegakan hukum dan HAM. Ia menekankan harus ada perubahan pola penegakan hukum menuju pencegahan.

Lihat juga: Jokowi: Ukuran Kinerja Penegak HAM dan Korupsi Harus Diubah

Politikus PDIP itu mencontohkan tindak pidana korupsi terkait penegakan hukum. Menurut dia, penegakan hukum tak harus melulu menindak atau menangkap, tetapi juga harus mencegah orang berbuat korupsi.

"Perbaikannya harus dari sistem pencegahannya, manajemen keuangannya, proyeknya, semuanya membangun daripada titik pencegahan. Akan lebih baik tidak ada yang tertangkap, harus sudah bagus sistemnya," ujar dia.

Sebelumnya, Jokowi sempat menyinggung terkait kinerja lembaga penegakan hukum dan HAM. Ia meminta lembaga hukum tak terfokus pada jumlah kasus yang ditangani dan jumlah orang yang dipenjarakan.

Lihat juga: Jokowi Sindir Pejabat dan Dewan Sering Studi Banding

"Harus juga diukur dari berapa potensi pelanggaran hukum dan pelanggaran HAM bisa dicegah, berapa potensi kerugian negara yang bisa diselamatkan. Ini perlu kita garis bawahi," ujar Jokowi dalam pidato kenegaraan pada Sidang Tahunan MPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (16/8).

"Oleh sebab itu, manajemen tata kelola serta sistemlah yang harus dibangun," kata Jokowi.

[Gambas:Video CNN] (dhf/osc)