LBH Minta Pelanggaran Aparat dalam Aksi Buruh di DPR Diusut

CNN Indonesia | Sabtu, 17/08/2019 23:01 WIB
LBH Minta Pelanggaran Aparat dalam Aksi Buruh di DPR Diusut Ilustrasi demo buruh. (CNN Indonesia/Dhio Faiz)
Jakarta, CNN Indonesia -- Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta mendesak Komnas Hak Asasi Manusia (HAM) melakukan penyelidikan lebih lanjut atas penangkapan dan penghadangan sejumlah aksi massa buruh di depan Gedung DPR/MPR RI pada Jumat (16/8) kemarin.

Desakan mereka sampaikan karena tindakan aparat kepolisian kepada massa aksi Gebrak dan serikat buruh lainnya dinilai LBH melanggar hak untuk berekspresi dan mengeluarkan pendapat.

Pasalnya, sebelum melakukan aksinya kelompok Gebrak (Gerakan Buruh Bersama Rakyat) dan Kasbi (Kongres Aliansi Serikat Buruh) telah mengirimkan surat ijin untuk menggelar aksi kepada polisi pada Selasa (13/8).


"Kami menyarankan Komnas HAM untuk segera melakukan penyelidikan bagi aparat yang melakukan pelanggar HAM saat aksi buruh Jumat lalu," ujar Pengacara Publik LBH Jakarta Andi Komara kepada media di Jakarta, Sabtu (17/8).

Sebelumnya, Gebrak berencana menggelar aksi menolak RUU Ketenagakerjaan di depan Gedung DPR/MPR RI saat Sidang Tahunan MPR. Sebanyak 21 orang diamankan di depan Gedung TVRI saat dalam perjalanan menuju lokasi.

Ribuan orang lainnya dihadang kepolisian, sehingga hanya bisa beraksi di bawah Jalan Layang Senayan.

Salah satu anggota Kasbi Irfan Ibrahim yang ikut dalam aksi tersebut mengaku terluka  di tangan kiri akibat cakaran aparat kepolisian berbaju putih dan celana cokelat di fly over dekat Gedung DPR/MPR RI saat ia berusaha untuk mendokumentasikan adu mulut antar massa aksi dan polisi.

"Ini luka di tangan kiri saya dicakar. Saya bilang video sudah saya hapus tapi saat itu ponsel saya mau disita lalu saya tanya kenapa disita, kata polisi itu saya banyak bicara lalu ponsel saya ditarik lagi," tutur Irfan.

Ketua Umum Kasbi Nining Elitos pun mendorong Komnas HAM untuk segera mengambil tindakan agar kejadian pengambilan hak berpendapat tidak terjadi lagi. "Saya juga mendorong Komnas HAM segera melalukan penyelidikan kepada polisi. Lalu kami menyerukan segera melakukan konsolidasi dengan lembaga terkait agar kemudian tidak lagi kewenangan kekerasan terjadi," seru Nining.

[Gambas:Video CNN] (dni/agt)