JK: Kalau Ada GBHN, Presiden Tak Perlu Lagi Kampanye

Jakarta, CNN Indonesia -- Wakil Presiden Jusuf Kalla menyebut calon presiden tak perlu lagi berkampanye jika wacana menghidupkan kembali Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) melalui amendemen terbatas UUD 1945 terealisasi.

"Kalau kita ada GBHN, efeknya presiden tidak bisa lagi kampanye visi misi. Presiden mau kampanye apa? Tidak perlu lagi kampanye," ujar JK di kantor wakil presiden, Jakarta, Selasa (20/8).

Lihat juga: Hidupkan GBHN, Zulhas Sebut MPR 2019-2024 Akan Amendemen UUD

Menurutnya, wacana menghidupkan kembali GBHN ini harus dikaji ulang. Sebab, hal itu akan turut berdampak pada proses pemilihan langsung presiden dan wakil presiden.

"Rakyat jadi tidak bisa memilih lagi apa yang dia mau. Kalau pemilihan langsung maka bagaimana mensinkronkan dengan GBHN, ini agak bertentangan," katanya.

Selain itu, lanjutan JK, isi Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) juga akan bertentangan dengan GBHN. "Kalau GBHN, tentu tidak ada lagi RPJMN. Kalau mau RPJMN maka pemilihan langsung, jadi implikasinya di situ nanti," ucap JK.

Wacana menghidupkan kembali GBHN dengan melakukan amendemen terbatas UUD 1945 belakangan kembali muncul. GBHN dinilai penting agar arah pembangunan nasional lebih terarah dan penggunaan anggaran negara lebih terukur.

Wacana ini salah satunya disampaikan anggota MPR dari fraksi PAN Ali Taher. Ia menyatakan GBHN diperlukan untuk mengontrol capaian dan anggaran sehingga pembangunan dapat benar-benar dirasakan rakyat.

Lihat juga: MPR Tegaskan Konstitusi Dirancang untuk Batasi Kekuasaan

Tanpa GBHN, Ali menganggap proses pembangunan hanya akan bergantung pada janji kampanye atau visi misi pasangan presiden dan wakil presiden terpilih.

JK pun sebelumnya menilai keberadaan GBHN penting sebagai pedoman penyelenggaraan negara. Namun ia tak sepakat apabila dilakukan amendemen secara keseluruhan.

[Gambas:Video CNN] (psp/wis)