Mahfud Berharap Tak Ada Pihak Memprovokasi soal Papua
CNN Indonesia
Jumat, 23 Agu 2019 21:11 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Ketua Gerakan Suluh Kebangsaan Mahfud MD berharap tidak ada pihak yang memprovokasi Papua lepas dari Indonesia dan merdeka menjadi negara sendiri. Dia menyebut Papua tidak bisa melepaskan diri dari Indonesia.
"Dari aspek kedaulatan, Papua adalah bagian sah dari negara Republik Indonesia sehingga diharapkan tidak ada pikiran-pikiran untuk memprovokasi agar Papua bisa dan sebagainya karena tidak ada jalan untuk itu," di Hotel Sahid Jaya, Jakarta, Jumat (23/8).
Merujuk kepada Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Mahfud mengatakan suatu negara memiliki kedaulatan atas wilayahnya. Dengan demikian, negara bisa melakukan langkah apa pun untuk mempertahankannya.
Bisa menggunakan berbagai cara. Bisa pula dengan operasi militer jika memang diperlukan.
"Militer bagian kecil saja kalau sudah terpaksa. Tetapi dengan pendekatan sosial, ekonomi, budaya, dan lainnya," kata dia.
Mengenai situasi memanas di Papua dalam beberapa hari terakhir, Mahfud meminta aparat melakukan tindakan tegas. Terutama kepada oknum yang melontarkan ujaran rasialisme kepada mahasiswa Papua di Surabaya, Jumat lalu (16/8).
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu yakin penyebab utama kerusuhan yang meluas di Papua dan Papua belakangan ini tak lepas dari pernyataan rasialisme.
Terlebih, persoalan-persoalan seperti ketidakadilan, diskriminasi hingga intoleransi kerap kali dialami masyarakat Papua. Akibatnya, masyarakat Papua jadi lebih emosional menanggapi pernyataan rasialisme di Surabaya.
"Ada beberapa persoalan yang tertutup di balik karpet, sesuatu yang agak kurang bagus soal pengelolaan Papua ini, sehingga saat muncul jadi panas," kata dia.
Ia lalu meminta pemerintah, tokoh masyarakat dan elite politik agar mengedepankan pendekatan dan dialog yang persuasif demi meredakan aksi di sejumlah daerah. Dia berharap tindakan kekerasan tidak digunakan untuk menenangkan situasi.
"Kekerasan dihentikan karena meresahkan masyarakat dan melumpuhkan kegiatan ekonomi masyarakat, kegiatan sehari-hari masyarakat yang di beberapa daerah terganggu supaya dihentikan melalui persuasi dan dialog konstruktif," kata Mahfud.
Belakangan, kondisi di sejumlah kota di Papua dan Papua Barat memanas imbas dari insiden pengepungan asrama mahasiswa Papua di Surabaya pekan lalu. Sejumlah fasilitas publik di Manokwari, Sorong, hingga Fakfak dibakar.
Khusus di Manokwari, Papua Barat, sejumlah bangunan dibakar pada Senin (18/8). Sejumlah kendaraan juga dirusak.
Masyarakat setempat menggelar aksi protes. Mereka meminta agar oknum yang melontarkan pernyataan rasialis kepada mahasiswa Papua di Surabaya diusut tuntas.
Suasana di Papua belum sepenuhnya kondusif. Termutakhir, aparat keamanan terlibat baku tembak dengan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Wamena, Papua. Itu terjadi pada Jumat sekitar pukul 10.00 WIT.
[Gambas:Video CNN] (bmw/rzr)
"Dari aspek kedaulatan, Papua adalah bagian sah dari negara Republik Indonesia sehingga diharapkan tidak ada pikiran-pikiran untuk memprovokasi agar Papua bisa dan sebagainya karena tidak ada jalan untuk itu," di Hotel Sahid Jaya, Jakarta, Jumat (23/8).
Merujuk kepada Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Mahfud mengatakan suatu negara memiliki kedaulatan atas wilayahnya. Dengan demikian, negara bisa melakukan langkah apa pun untuk mempertahankannya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Militer bagian kecil saja kalau sudah terpaksa. Tetapi dengan pendekatan sosial, ekonomi, budaya, dan lainnya," kata dia.
Terlebih, persoalan-persoalan seperti ketidakadilan, diskriminasi hingga intoleransi kerap kali dialami masyarakat Papua. Akibatnya, masyarakat Papua jadi lebih emosional menanggapi pernyataan rasialisme di Surabaya.
"Ada beberapa persoalan yang tertutup di balik karpet, sesuatu yang agak kurang bagus soal pengelolaan Papua ini, sehingga saat muncul jadi panas," kata dia.
Ia lalu meminta pemerintah, tokoh masyarakat dan elite politik agar mengedepankan pendekatan dan dialog yang persuasif demi meredakan aksi di sejumlah daerah. Dia berharap tindakan kekerasan tidak digunakan untuk menenangkan situasi.
"Kekerasan dihentikan karena meresahkan masyarakat dan melumpuhkan kegiatan ekonomi masyarakat, kegiatan sehari-hari masyarakat yang di beberapa daerah terganggu supaya dihentikan melalui persuasi dan dialog konstruktif," kata Mahfud.
Belakangan, kondisi di sejumlah kota di Papua dan Papua Barat memanas imbas dari insiden pengepungan asrama mahasiswa Papua di Surabaya pekan lalu. Sejumlah fasilitas publik di Manokwari, Sorong, hingga Fakfak dibakar.
Khusus di Manokwari, Papua Barat, sejumlah bangunan dibakar pada Senin (18/8). Sejumlah kendaraan juga dirusak.
Masyarakat setempat menggelar aksi protes. Mereka meminta agar oknum yang melontarkan pernyataan rasialis kepada mahasiswa Papua di Surabaya diusut tuntas.
Suasana di Papua belum sepenuhnya kondusif. Termutakhir, aparat keamanan terlibat baku tembak dengan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Wamena, Papua. Itu terjadi pada Jumat sekitar pukul 10.00 WIT.
[Gambas:Video CNN] (bmw/rzr)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK