Gerakan Buruh Jakarta Konvoi Tolak Revisi UU Ketenagakerjaan
CNN Indonesia
Senin, 26 Agu 2019 14:15 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Gabungan Buruh Jakarta menggelar demo menolak revisi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UUK), Senin (26/8). Kelompok buruh menganggap sejumlah poin dalam perubahan peraturan itu memperburuk kondisi pekerja, bahkan menguntungkan pengusaha.
"Hari ini kita kembali turun ke jalan, kita tidak bisa lagi duduk-duduk di pabrik. Kalau kita baca, kita peka, tidak ada revisi (UUK) yang berpihak ke buruh," kata Ketua Gabungan Serikat Buruh Mandiri DPC Jakarta, Natalia menyampaikan orasi di depan Pos 9 Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Senin (26/8).
"Pesangon akan dikurangi, cuti haid bagi buruh perempuan akan dihapus. Kenapa? Karena alasan penguasa, sudah ada obat penghilang rasa nyeri," lanjut Natalia dengan pengeras suara, dari atas mobil pick up.
Dalam pernyataan tertulis Gerakan Buruh Jakarta, mereka khawatir dengan kenaikan upah minimum yang tadinya setahun sekali menjadi dua tahun sekali. Selain itu, kelompok buruh juga cemas dengan hilangnya struktur dan skala upah, tidak ada batasan tenaga kerja asing, berkurangnya pesangon dan dihapuskannya cuti haid.
Gerakan Buruh Jakarta menyatakan bakal menggelar aksi lebih besar jika pemerintah dan parlemen bersikeras merevisi Undang-Undang Ketenagakerjaan.
Tak berhenti di Pelabuhan Tanjung Priok, kini massa aksi bergerak konvoi ke kantong-kantong buruh di Jakarta. Mulai dari kawasan industri Sunter, Pulo Gadung hingga Kawasan Berikat Nusantara (KBN) Cakung.
"Ini masih prakondisi. Kami akan menyampaikan, menyosialisasikan bahaya revisi Undang-Undang Ketenagakerjaan ini ke buruh lain," kata Natalia kepada CNNIndonesia.com, Senin (26/8).
Selain menyuarakan protes, sejumlah buruh membagikan selebaran berisi poin-poin alasan penolakan revisi UU Ketenagakerjaan. Beberapa sopir truk yang terjebak kemacetan di kawasan Tanjung Priok tampak membaca kertas seruan berjudul "Ada Bahaya Besar di Depan Mata" tersebut.
"Sudah 16 paket kebijakan yang dikeluarkan Presiden Jokowi, yang terkahir nomor 16 masih membuka peluang bagi investor. Kapan yang buat rakyat? SPN bergabung dengan Gerakan Buruh Jakarta, karena untuk diketahui, kondisi riil Undang-Undang Ketenagakerjaan sudah masuk prolegnas," kata Ruswanto dari Serikat Pekerja Nasional (SPN) Jakarta Utara.
Menurut kepolisian, perkiraan massa aksi pada Senin (26/8) mencapai 600 orang. Sedangkan Gerakan Buruh Jakarta mengklaim peserta unjuk rasa mencapai 1.000 orang. Polisi sendiri menyiagakan 400 personel gabungan.
Asosiasi Serikat Pekerja (ASPEK) Indonesia dan Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) bersama Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dari pelbagai daerah telah menyiapkan rencana aksi besar-besaran pada awal September 2019 saat Sidang Paripurna DPR RI.
Selain itu, aksi juga akan dilaksanakan saat pelantikan anggota baru DPR RI pada Oktober 2019.
Menuntut Sikap Anggota Dewan
Gerakan Buruh Jakarta meminta dukungan para anggota dewan terpilih DPRD DKI Jakarta untuk ikut menolak revisi Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Ketua Federasi Buruh Lintas Pabrik (FBLP) membeberkan sejumlah poin yang justru merugikan buruh, di antaranya rencana penghapusan cuti haid.
Kelompok buruh menantang kejelasan sikap para anggota dewan yang duduk di parlemen Jakarta dalam membela kelompok buruh.
"DPRD DKI Jakarta mesti punya sikap terhadap posisi yang saat ini menjadi masalah urgen untuk buruh di DKI Jakarta atau buruh secara keseluruhan yaitu revisi UU 13. Ini menjadi wacana buruh dan membuat kondisi buruh di Indonesia akan lebih buruk," ujar Jumisih yang juga Wakil Ketua Umum Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia kepada CNNIndonesia.com di Jakarta, Senin (26/8).
"Upah akan dikurangi, pesangon akan dikurangi, hak mogok akan ditentang, status kerja akan menjadi liberal, cuti haid akan dihapuskan, itu akan membuat kondisi buruh semakin tidak mendapat kepastian bekerja," kata Jumisih lagi.
Ia mendesak para anggota dewan tak mengekor pada sikap partai politik. Jumisih tak yakin dengan keberpihakan parpol saat ini.
Menurutnya, semua pejabat negara seharusnya mempunyai sikap politik terhadap revisi UUK tersebut, apapun partai politiknya. Ia pun menagih janji wakil rakyat untuk membela kelompok buruh dengan mendukung penolakan revisi UU Ketenagakerjaan.
"Pada prinsipnya hal-hal yang terkait revisi ini dikeluarkan oleh semua partai politik di pemerintahan. Tapi untuk DKI Jakarta apa sikapnya? Kalau berani bersikap sebagai pejabat yang baru, maka ini yang harus dilakukan: menolak revisi UU 13," tegas Jumisih.
Tak Berharap Partai
Sebanyak 106 anggota DPRD DKI Jakarta hasil Pemilu 2019 sah dilantik pada Senin (26/8). Para anggota dewan ini akan bekerja untuk periode 2019-2024 sesuai Surat Keputusan Kementerian Dalam Negeri.
PDIP Perjuangan memperoleh porsi terbanyak yakni 25 kursi dari total 106 anggota dewan. Diikuti Gerindra 19 kursi, PKS 16 kursi, Demokrat 10 kursi, PAN 9 kursi, PSI 8 kursi, Nasdem 7 kursi, Golkar 6 kursi, PKB 5 kursi dan, PPP 1 kursi.
Jumisih terang-terangan menyatakan tak bisa bergantung pada PDIP, sekalipun jumlah anggota dewan dari fraksi ini tercatat paling banyak. Itu sebab ia menantang para anggota DPRD DKI Jakarta lainnya segera menentukan sikap. Jika memang berpihak ke kelompok buruh maka anggota DPRD DKI Jakarta harus menolak revisi UU Ketenagakerjaan.
"Secara struktur Jokowi PDIP, tetapi Jokowi justru mengeluarkan kebijakan untuk merevisi (UU Ketenagakerjaan). Ini artinya posisinya sangat sangat tidak bagus, jadi saya tidak berharap pada PDIPnya," ujar Jumisih.
Natalia pun berharap kepada anggota DPRD DKI Jakarta yang baru dilantik. Meskipun ia tak menampik kebijakan partai membela kelompok buruh hanya slogan belaka.
"Siapapuan yang berada di anggota dewan semoga kembali ke hati nurani agar membela rakyat atau buruh, selama ini tidak ada yang berpihak ke kami," kata dia.
[Gambas:Video CNN] (ika/pmg)
"Hari ini kita kembali turun ke jalan, kita tidak bisa lagi duduk-duduk di pabrik. Kalau kita baca, kita peka, tidak ada revisi (UUK) yang berpihak ke buruh," kata Ketua Gabungan Serikat Buruh Mandiri DPC Jakarta, Natalia menyampaikan orasi di depan Pos 9 Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Senin (26/8).
"Pesangon akan dikurangi, cuti haid bagi buruh perempuan akan dihapus. Kenapa? Karena alasan penguasa, sudah ada obat penghilang rasa nyeri," lanjut Natalia dengan pengeras suara, dari atas mobil pick up.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Tak berhenti di Pelabuhan Tanjung Priok, kini massa aksi bergerak konvoi ke kantong-kantong buruh di Jakarta. Mulai dari kawasan industri Sunter, Pulo Gadung hingga Kawasan Berikat Nusantara (KBN) Cakung.
Selain menyuarakan protes, sejumlah buruh membagikan selebaran berisi poin-poin alasan penolakan revisi UU Ketenagakerjaan. Beberapa sopir truk yang terjebak kemacetan di kawasan Tanjung Priok tampak membaca kertas seruan berjudul "Ada Bahaya Besar di Depan Mata" tersebut.
"Sudah 16 paket kebijakan yang dikeluarkan Presiden Jokowi, yang terkahir nomor 16 masih membuka peluang bagi investor. Kapan yang buat rakyat? SPN bergabung dengan Gerakan Buruh Jakarta, karena untuk diketahui, kondisi riil Undang-Undang Ketenagakerjaan sudah masuk prolegnas," kata Ruswanto dari Serikat Pekerja Nasional (SPN) Jakarta Utara.
 Gerakan buruh menggelar aksi di Jakarta saat memperingati May Day. (CNN Indonesia/Andry Novelino) |
Asosiasi Serikat Pekerja (ASPEK) Indonesia dan Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) bersama Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dari pelbagai daerah telah menyiapkan rencana aksi besar-besaran pada awal September 2019 saat Sidang Paripurna DPR RI.
Selain itu, aksi juga akan dilaksanakan saat pelantikan anggota baru DPR RI pada Oktober 2019.
Menuntut Sikap Anggota Dewan
Gerakan Buruh Jakarta meminta dukungan para anggota dewan terpilih DPRD DKI Jakarta untuk ikut menolak revisi Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Ketua Federasi Buruh Lintas Pabrik (FBLP) membeberkan sejumlah poin yang justru merugikan buruh, di antaranya rencana penghapusan cuti haid.
Kelompok buruh menantang kejelasan sikap para anggota dewan yang duduk di parlemen Jakarta dalam membela kelompok buruh.
"DPRD DKI Jakarta mesti punya sikap terhadap posisi yang saat ini menjadi masalah urgen untuk buruh di DKI Jakarta atau buruh secara keseluruhan yaitu revisi UU 13. Ini menjadi wacana buruh dan membuat kondisi buruh di Indonesia akan lebih buruk," ujar Jumisih yang juga Wakil Ketua Umum Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia kepada CNNIndonesia.com di Jakarta, Senin (26/8).
"Upah akan dikurangi, pesangon akan dikurangi, hak mogok akan ditentang, status kerja akan menjadi liberal, cuti haid akan dihapuskan, itu akan membuat kondisi buruh semakin tidak mendapat kepastian bekerja," kata Jumisih lagi.
Ia mendesak para anggota dewan tak mengekor pada sikap partai politik. Jumisih tak yakin dengan keberpihakan parpol saat ini.
Menurutnya, semua pejabat negara seharusnya mempunyai sikap politik terhadap revisi UUK tersebut, apapun partai politiknya. Ia pun menagih janji wakil rakyat untuk membela kelompok buruh dengan mendukung penolakan revisi UU Ketenagakerjaan.
"Pada prinsipnya hal-hal yang terkait revisi ini dikeluarkan oleh semua partai politik di pemerintahan. Tapi untuk DKI Jakarta apa sikapnya? Kalau berani bersikap sebagai pejabat yang baru, maka ini yang harus dilakukan: menolak revisi UU 13," tegas Jumisih.
 Basuki Tjahaja Purnama dan Djarot Syaifulah Hidayat menghadiri pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan anggota DPRD RI DKI Jakarta, Senin, 26 Agustus 2019. (CNN Indonesia/Andry Novelino) |
Sebanyak 106 anggota DPRD DKI Jakarta hasil Pemilu 2019 sah dilantik pada Senin (26/8). Para anggota dewan ini akan bekerja untuk periode 2019-2024 sesuai Surat Keputusan Kementerian Dalam Negeri.
PDIP Perjuangan memperoleh porsi terbanyak yakni 25 kursi dari total 106 anggota dewan. Diikuti Gerindra 19 kursi, PKS 16 kursi, Demokrat 10 kursi, PAN 9 kursi, PSI 8 kursi, Nasdem 7 kursi, Golkar 6 kursi, PKB 5 kursi dan, PPP 1 kursi.
Jumisih terang-terangan menyatakan tak bisa bergantung pada PDIP, sekalipun jumlah anggota dewan dari fraksi ini tercatat paling banyak. Itu sebab ia menantang para anggota DPRD DKI Jakarta lainnya segera menentukan sikap. Jika memang berpihak ke kelompok buruh maka anggota DPRD DKI Jakarta harus menolak revisi UU Ketenagakerjaan.
"Secara struktur Jokowi PDIP, tetapi Jokowi justru mengeluarkan kebijakan untuk merevisi (UU Ketenagakerjaan). Ini artinya posisinya sangat sangat tidak bagus, jadi saya tidak berharap pada PDIPnya," ujar Jumisih.
Natalia pun berharap kepada anggota DPRD DKI Jakarta yang baru dilantik. Meskipun ia tak menampik kebijakan partai membela kelompok buruh hanya slogan belaka.
"Siapapuan yang berada di anggota dewan semoga kembali ke hati nurani agar membela rakyat atau buruh, selama ini tidak ada yang berpihak ke kami," kata dia.
[Gambas:Video CNN] (ika/pmg)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK