KPK Bakal Awasi Proyek Pemindahan Ibu Kota ke Kaltim

Jakarta, CNN Indonesia -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan bakal melakukan pengawasan terhadap mega proyek pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur. 

Wakil Ketua KPK Laode Syarief semua pembangunan infrastruktur yang menggunakan uang negara menjadi perhatian pihaknya. Karena itu proyek pemindahan ibu kota bakal masuk pengawasan pihaknya.

"Semua infrastruktur besar itu selalu akan kita upayakan untuk diawasi pelaksanaannya," kata Laode di Kantor Kemendagri, Jakarta, Selasa (27/8).

Untuk itu, KPK akan berkoordinasi dengan lembaga-lembaga terkait seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) serta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Lihat juga: Lahan Ibu Kota Baru Ada yang Berada di Hutan Tanaman Industri

Laode menambahkan KPK ikut mengawasi pemindahan ibu kota negara agar proyek tersebut berjalan sesuai aturan main.

"Ya kita upayakan tata kelolanya baik ke depan," ujar dia.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengumumkan Kalimantan Timur menjadi ibu kota negara baru Indonesia. Jokowi mengatakan ibu kota baru bakal berada di sebagian wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara dan sebagian Kabupaten Penajam Paser Utara.

Pemindahan ibu kota, kata Jokowi, karena beban pembangunan di Jakarta sudah terlalu berat.

"Kenapa urgent sekali? Kita tidak bisa terus menerus membiarkan beban Jakarta dan beban Pulau Jawa yang semakin berat," ujar Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Senin (26/8).

Lihat juga: PAN Sebut Pemindahan Ibu Kota ke Kaltim Cacat Prosedur

[Gambas:Video CNN] (dhf/osc)