Walhi Soroti Pertambangan di Lempeng Megathrust Banyuwangi

CNN Indonesia | Rabu, 28/08/2019 06:03 WIB
Walhi Soroti Pertambangan di Lempeng Megathrust Banyuwangi Ilustrasi. (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono)
Jakarta, CNN Indonesia -- Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Jawa Timur menyoroti kerawanan bencana di daerah pesisir selatan Banyuwangi yang disebutnya berada di lempeng Megathrust Selatan Jawa.

Direktur Eksekutif Walhi Jawa Timur Rere Christanto menyebut kerawanan bencana daerah pesisir selatan itu semakin meningkat karena operasi pertambangan yang dilakukan dua anak perusahaan dari PT Merdeka Copper Gold.

"Sudah ada sejarah 300 jiwa menjadi korban karena gempa dan tsunami pada tahun 1994. Sudah Rawan. Apalagi ditambah operasi tambang, dapat merusak kawasan penyangga dan kawasan evakuasi warga," ujar Rere saat konferensi pers di Kantor Walhi, Jakarta Selatan, Selasa (27/8).


Kerawanan di daerah pesisir selatan Banyuwangi juga merujuk data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geosifika (BMKG).

Rere menyebut data BMKG menunjukkan banyak titik gempa muncul di daerah tersebut.

Dari data BMKG, Walhi mencatat ada klaster yang mengalami peningkatan Aktivitas Seismik Mencolok di daerah tersebut. Zona klaster tersebut tersebar di Selatan Bali dan Banyuwangi, Cilacap dan Pangandaran, dan Selat Sunda.

Sementara data dari Walhi sepanjang 2019, wilayah pesisir selatan Banyuwangi telah ada tiga titik gempa. 

"Terhitung gempa sudah terjadi sebanyak tiga kali, yang menyebabkan kepanikan pengungsian di tiga desa, yakni Sumberagung, Sarongan, dan Kandangan," kata Rere.

Rere pun mempertanyakan komitmen Presiden Joko Widodo mengenai larangan membangun proyek di kawasan rawan bencana.

Jokowi dalam pembukaan Rakornas BMKG 23 Juli lalu, meminta agar pihak-pihak terkait tegas terhadap pemerintahan daerah dalam hal larangan membangun proyek di kawasan rawan bencana.

"Jadi kami melihat ada kontradiksi dari pernyataan Presiden Jokowi dengan kenyataan sekarang," Kata Rere.

Dinamisator Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) Merah Johansyah menyayangkan tindakan pemerintah yang tidak pernah memberikan dokumen hasil analisis resiko bencana atas kegiatan pertambangan kepada publik.

Merah mengatakan seharusnya pemerintah transparan menunjukkan analisis serta dampak perencanaan pembangunan industri tambang, terutama untuk keselamatan banyak warga dalam menanggapi bencana alam.

"Seharusnya pemerintah melakukan evaluasi, dan memberikan laporan status ancaman dan potensi bencana yang dikaitkan dengan rencana pembangunan proyek tambang, terutama pada wilayah yang memiliki kerentanan bencana alam seperti Banyuwangi," kata Merah.

[Gambas:Video CNN] (ara/wis)