Mendagri Persilakan Ridwan Kamil Pindahkan Ibu Kota Jabar

CNN Indonesia | Selasa, 03/09/2019 20:55 WIB
Mendagri Persilakan Ridwan Kamil Pindahkan Ibu Kota Jabar Mendagri Tjahjo Kumolo mempersilakan pemindahan ibu kota Jabar. (CNN Indonesia/Feri Agus Setyawan)
Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mempersilakan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil memindahkan ibu kota provinsi Jawa Barat ke daerah lain.

"Silakan, soal gubernur bupati wali kota punya ide punya gagasan kan boleh-boleh saja, ini kan negara yang demokratis," kata Tjahjo di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (3/9).
Tjahjo mengungkapkan gubernur Jawa Barat sebelumnya, Ahmad Heryawan (Aher), pernah mengusulkan pemindahan ibu kota provinsi dari Kota Bandung ke wilayah lain di Tanah Pasundan. Menurutnya, Aher pun telah membahas dengan dirinya ketika itu.

Tjahjo, yang merupakan mantan Sekjen PDIP itu, pun meminta agar Ridwan Kamil mempersiapkan rencana pemindahan ini dengan matang.


"Persiapkan dengan baik bagaimana lahannya, bagaimana aset-asetnya itu harus di inventarisasi dengan baik. Diusulkan dalam rapat dengan DPRD dan sebagiannya. Ini baru diusulkan, sah-sah saja, namanya usul," ujarnya.
Sebelumnya, Ridwan Kamil berencana memindahkan ibu kota provinsi Jawa Barat dari Kota Bandung ke daerah lain. Ada tiga kandidat lokasi ibu kota Jawa Barat baru yang tengah dikaji Pemprov Jabar.

Yakni, Walini di Kabupaten Bandung Barat dan Tegalluar di Kabupaten Bandung. Satu lokasi lainnya yakni Rebana, yang merupakan kepanjangan dari Cirebon, Patimban, dan Majalengka.

Ridwan Kamil mengaku serius mengkaji peluang kepindahan Ibu Kota Jabar dari Kota Bandung. Pria yang akrab disapa Emil itu mengatakan kajian sudah masuk dalam Perda Perubahan atas Perda Jabar Nomor 22 Tahun 2010 tentang RTRW Jabar Tahun 2009-2029.

"Kemarin, RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) Jawa Barat sudah disahkan untuk sampai 2029. Di dalam RTRW, Rebana sudah masuk, penataan jalur-jalur transportasi sudah masuk, termasuk persetujuan pemindahan ibu kota pemerintahan untuk dikaji dulu di beberapa lokasi," kata Ridwan, Kamis (29/8).

(fra/arh)