NasDem dan PPP Sepakat Tak Campuri Hak Jokowi Susun Kabinet
CNN Indonesia
Selasa, 03 Sep 2019 23:59 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Sebanyak dua partai politik di Koalisi Indonesia Kerja (KIK), Partai NasDem dan Partai Persatuan Pembangunan, sepakat tidak mencampuri penyusunan kabinet yang dilakukan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Sekretaris Jenderal Partai NasDem Johnny G Plate berkata partainya sejalan dengan pernyataan Jokowi yang mengatakan bahwa penyusunan kabinet merupakan hak prerogatif seorang presiden.
Menurutnya, NasDem sejak awal tidak pernah ikut campur dengan penyusunan yang dilakukan oleh Jokowi.
"Memang dari awal NasDem begitu sikapnya. Itu sikapnya NasDem. Kalau soal kabinet itu hak prerogatif presiden," kata Johnny di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Selasa (3/9).
Dia menjelaskan, NasDem menyerahkan sepenuhnya kepada Jokowi untuk menentukan sosok-sosok menteri yang akan membantunya di periode kedua nanti. Bahkan, katanya, NasDem juga menyerahkan soal penentuan struktur serta nomenklatur kabinet mendatang kepada Jokowi.
"Itu silakan Pak Jokowi, struktur kabinet, nomenklatur kabinet, itu domain presiden terpilih," ucap Johnny.
Lebih jauh, dia menilai, pernyataan Jokowi yang meminta tidak ada pihak mencampuri penyusunan kabinet bukan sebagai bentuk peringatan untuk partai politik.
Johnny beranggapan sikap Jokowi itu lebih karena pernyataan yang disampaikan untuk masyarakat. Pasalnya, menurut dia, partai politik di KIK sudah mengetahui sikap Jokowi tersebut.
"Jadi enggak ada tanya lagi berapa jumlah kabinet, dari partai apa saja, siapa orangnya, tanyakan pada Pak Jokowi, dia yang akan memutuskan," ungkapnya.
Senada, Sekjen PPP Arsul Sani berkata partai politik di KIK menghormati hak prerogatif Jokowi dalam menyusun kabinet. Menurutnya, sikap PPP menghormati hak tersebut bisa dilihat dari langkah tidak mengajukan nama yang dapat dicalonkan menjadi menteri sebelum diminta oleh Jokowi.
"Saat ditanya apakah PPP sudah mengajukan nama, ya belum, wong belum diminta Presiden kok. Kalau kita mengajukan nama, itu bisa diinterpretasikan nanti intervensi. Begitu Presiden memberi tahu PPP akan dapat pos ini, baru kami ajukan," kata Arsul.
Sebelumnya, Jokowi mengatakan kerap mendapat pertanyaan dari sejumlah pihak seputar susunan kabinet baru periode 2019-2024, menjelang pelantikan dirinya pada 20 Oktober mendatang. Jokowi menyebut pertanyaan yang dilontarkan selalu sama.
Hal itu disampaikan saat memberikan sambutan dalam Peresmian Pembukaan Konferensi Hukum Tata Negara ke-6 Tahun 2019, di Istana Negara, Jakarta, Senin (2/9).
"Pak, 'siapa sih nanti menteri-menterinya?'. Setiap ketemu yang ditanyain itu terus," kata Jokowi.
Mantan Wali Kota Solo itu hanya meminta agar semua pihak sabar menunggu kabinet baru diumumkan. Jokowi menyampaikan, sesuai dengan konstitusi, pemilihan menteri adalah hak prerogatif presiden.
"Setiap saat ada pertanyaan itu, saya sampaikan konstitusi kita menyatakan bahwa itu adalah hak prerogatif presiden. Jadi jangan ada yang ikut campur," ujarnya.
[Gambas:Video CNN] (mts/rea)
Sekretaris Jenderal Partai NasDem Johnny G Plate berkata partainya sejalan dengan pernyataan Jokowi yang mengatakan bahwa penyusunan kabinet merupakan hak prerogatif seorang presiden.
Menurutnya, NasDem sejak awal tidak pernah ikut campur dengan penyusunan yang dilakukan oleh Jokowi.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dia menjelaskan, NasDem menyerahkan sepenuhnya kepada Jokowi untuk menentukan sosok-sosok menteri yang akan membantunya di periode kedua nanti. Bahkan, katanya, NasDem juga menyerahkan soal penentuan struktur serta nomenklatur kabinet mendatang kepada Jokowi.
Lebih jauh, dia menilai, pernyataan Jokowi yang meminta tidak ada pihak mencampuri penyusunan kabinet bukan sebagai bentuk peringatan untuk partai politik.
Johnny beranggapan sikap Jokowi itu lebih karena pernyataan yang disampaikan untuk masyarakat. Pasalnya, menurut dia, partai politik di KIK sudah mengetahui sikap Jokowi tersebut.
"Jadi enggak ada tanya lagi berapa jumlah kabinet, dari partai apa saja, siapa orangnya, tanyakan pada Pak Jokowi, dia yang akan memutuskan," ungkapnya.
Senada, Sekjen PPP Arsul Sani berkata partai politik di KIK menghormati hak prerogatif Jokowi dalam menyusun kabinet. Menurutnya, sikap PPP menghormati hak tersebut bisa dilihat dari langkah tidak mengajukan nama yang dapat dicalonkan menjadi menteri sebelum diminta oleh Jokowi.
"Saat ditanya apakah PPP sudah mengajukan nama, ya belum, wong belum diminta Presiden kok. Kalau kita mengajukan nama, itu bisa diinterpretasikan nanti intervensi. Begitu Presiden memberi tahu PPP akan dapat pos ini, baru kami ajukan," kata Arsul.
Sebelumnya, Jokowi mengatakan kerap mendapat pertanyaan dari sejumlah pihak seputar susunan kabinet baru periode 2019-2024, menjelang pelantikan dirinya pada 20 Oktober mendatang. Jokowi menyebut pertanyaan yang dilontarkan selalu sama.
Hal itu disampaikan saat memberikan sambutan dalam Peresmian Pembukaan Konferensi Hukum Tata Negara ke-6 Tahun 2019, di Istana Negara, Jakarta, Senin (2/9).
 Presiden Jokowi menegaskan agar tak ada yang ikut campur dalam penyusunan kabinet karena hal itu adalah hak prerogatif seorang presiden. (CNN Indonesia/Damar) |
Mantan Wali Kota Solo itu hanya meminta agar semua pihak sabar menunggu kabinet baru diumumkan. Jokowi menyampaikan, sesuai dengan konstitusi, pemilihan menteri adalah hak prerogatif presiden.
"Setiap saat ada pertanyaan itu, saya sampaikan konstitusi kita menyatakan bahwa itu adalah hak prerogatif presiden. Jadi jangan ada yang ikut campur," ujarnya.
[Gambas:Video CNN] (mts/rea)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK