Wiranto Sebut Benny Wenda Tak Didukung Negara Lain, Hanya LSM

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto menyebut Gerakan Persatuan Pembebasan Papua Barat (ULMWP) Benny Wenda hanya mendapat dukungan dari lembaga swadaya masyarakat (LSM). Bukan dari berbagai pemerintah negara lain.

"Sebenarnya dukungan-dukungan terhadap Benny Wenda ini bukan dari pemerintah negara-negara tertentu, tapi dari LSM-LSM," ujar Wiranto di Kantor Kemenkopolhukam, Jakarta, Senin (9/9).

Wiranto mengklaim negara-negara sahabat, seperti Australia, Papua New Guinea, dan Fiji masih menghormati Resolusi Majelis PBB 2524 Indonesia yang menyebut Papua-Papua Barat bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Ia berkata negara sahabat tidak akan gegabah mendukung gerakan yang dibuat oleh Benny.

Terkait dengan Australia, Papua New Guinea, dan Fiji, ia sengaja mengungkit karena ada pertemuan di kawasan pasifik. Dalam pertemuan itu, negara Vanuatu ingin mempengaruhi negara pasifik selatan agar mendukung kemerdekaan Papua.

Lihat juga: Polisi Tangkap 18 Orang di Rusun Mahasiswa Uncen Papua

"Ternyata tidak ada dukungan. Justru terbalik ya hasil lobi kami Australia, PNG, dan Fiji justru meneguhkan pengakuan bahwa Papua-Papua Barat adalah bagian yang sah dari NKRI," ujarnya.

Mantan Panglima ABRI itu kembali menegaskan referendum bagi Papua tidak bisa dilakukan. Ia menilai referendum sudah tidak relevan dengan kondisi hukum nasional dan internasional.

"Resolusi PBB Nomor 2524 sudah final, mengikat bahwa Irian Barat dahulu, sekarang Papua-Papua Barat sah menjadi bagian dari NKRI tidak bisa diganggu-gugat. Tidak mungkin resolusi itu bolak-balik ganti," ujar Wiranto.

Lihat juga: Wiranto: 835 Mahasiswa Pulang ke Papua karena Hoaks

Wiranto lebih sepakat dengan upaya dialog agar akselerasi pembangunan bisa menyejahterakan masyarakat Papua-Papua Barat. Menurutnya, dialog adalah solusi yang baik.

"Dan ternyata sudah sangat banyak teman-teman kita di sana, tokoh adat, para pimpinan daerah yang menyadari dan memahami bahwa pilihan terbaik tetap mempertahankan NKRI, termasuk Papua-Papua Barat," ujarnya.

Sebelumnya, Ketua Gerakan Persatuan Pembebasan Papua Barat (The United Liberation Movement for West Papua ULMWP) Benny Wenda meminta dukungan dunia internasional atas situasi yang terjadi di Papua-Papua Barat sejak Agustus lalu.

Menurut Benny, Papua sangat membutuhkan dukungan untuk bisa menentukan nasibnya sendiri. Terutama dalam soal kedaulatan.

Lihat juga: Kapolda Catat 700 Mahasiswa Pulang ke Papua

Benny menganggap referendum adalah satu-satunya solusi bagi masyarakat Papua dan Papua Barat.

"Saya menyerukan kepada masyarakat internasional untuk mendukung kami dan perjuangan damai kami untuk menentukan nasib sendiri," kata Benny dikutip dari akun Facebooknya, Jumat (30/8).

Benny juga berharap media internasional menyoroti apa yang terjadi di Papua dan Papua Barat. Dia mengaku membutuhkan itu agar rentetan peristiwa yang terjadi benar-benar terungkap.

"Ketika pemerintah Indonesia memblokir layanan internet dan telepon, kami sangat membutuhkan perhatian media internasional tentang #WestPapuaUprising, untuk menyoroti apa yang sebenarnya terjadi," kata Ketua Persatuan Gerakan Pembebasan untuk Papua Barat (ULMWP) itu.

Ketua Gerakan Persatuan Pembebasan Papua Barat Benny Wenda (Dok. The Office of Benny Wenda)

Tegaskan TNI-Polri di Papua Pulihkan Kondisi

Di kesempatan yang sama, Wiranto menyatakan TNI dan Polri masih menempatkan personelnya di Papua-Papua Barat bukan untuk menakuti warga setempat. Mereka ditugaskan untuk melindungi masyarakat, objek vital, instalasi, dan faslitas umum agar tidak dirusak.

"Jangan diisukan di sana TNI-Polisi mengguruduk di sana, mengadakan aksi-aksi menakuti rakyat. Ini berita tidak benar," ujar Wiranto.

Wiranto menuturkan personel TNI-Polri yang ditempatkan di Papua-Papua Barat hanya sekitar 6.500 personel. Jumlah itu, kata dia, tidak mencapai satu persen dari jumlah personel TNI-Polri yang mencapai 850 ribu personel.

Lihat juga: Polisi Tangkap 18 Orang di Rusun Mahasiswa Uncen Papua

Dengan besaran itu, ia membantah bahwa kondisi di Papua-Papua Barat tidak aman.

"Bahwa seakan-akan di sana tidak aman sehingga perlu kekuatan besar. Kecil di bandingkan kekuatan TNI-Polri secara keseluruhan 850 ribu, ini cuma 6.500-an lah," ujarnya.

Selain itu, ia menyebut aparat juga hadir untuk memberikan edukasi dan berkompromi dengan masyarakat. Misalnya dengan mengajak agar tidak melakukan demo dan merusak fasilitas umum.

"Mengajak pendatang mau pun masyarakat asli ayo berdampingan seperti biasa. Mereka punya misi itu," ujarnya.

Selain misi mendamaikan, mantan Panglima ABRI itu menyebut aparat TNI-Polri bertugas membersihkan puing bangunan yang rusak dan hancur akibat kerusuhan.

Lihat juga: Jokowi Diminta Bicara dengan Benny Wenda dan Rakyat Papua

Tugas itu dilakukan agar Kementerian Pekerjaan Umum-Perumahan Rakyat segera melakukan rehabilitasi terhadap bangunan publik yang rusak di Papua-Papua Barat.

Ihwal dana yang dibutuhkan untuk merehabilitasi bangunan pribadi, ia mengklaim tengah dibahas oleh pemerintah. Dia belum mau membeberkan.

"Sudah ada instruksi presiden segera lakukan pembangunan kembali agar segera bisa berfungsi objek-objek penting dan fasilitas umum itu. Tadi dalam rapat paling tidak sudah tersedia dana Rp100 miliar untuk membangun itu kembali," ujar Wiranto.
[Gambas:Video CNN] (jps/bmw)