Wiranto Tak Mau Ulas Lagi Pertemuan Jokowi dan Tokoh Papua

CNN Indonesia | Kamis, 12/09/2019 04:20 WIB
Wiranto Tak Mau Ulas Lagi Pertemuan Jokowi dan Tokoh Papua Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Jenderal (Purn) Wiranto. (CNN Indonesia/Safir Makki)
Jakarta, CNN Indonesia -- Menkopolhukam Wiranto enggan mengulas kembali soal pertemuan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) dengan 61 tokoh Papua di Istana Negara, Jakarta, Selasa (10/9).

Ia enggan mengulas kembali karena menurutnya sudah jelas dilihat lewat siaran langsung di stasiun-stasiun televisi nasional.

"Kan sudah terbuka. Televisi sudah menyiarkan, tidak dipotong. Itu saja ya, tidak usah diulas," ujar Wiranto di Kantor Kemenkopolhukam, Jakarta, Rabu (11/9).


Kemarin, Jokowi mengundang 61 tokoh asal Papua-Papua Barat ke Istana Negara. Beberapa pejabat negara terlihat ikut mendampingi Jokowi dalam pertemuan itu, di antaranya Menkopolhukam Wiranto, Mensesneg Pratikno, Menlu Retno Sumardi, dan Kepala BIN Budi Gunawan.

Dalam pertemuan itu, para tokoh Papua yang diwakili Ketua DPRD Kota Jayapura Abisai Rollo menyampaikan sejumlah aspirasi yang diklaim berasal dari seluruh warga Papua-Papua Barat.

Aspirasi tokoh Papua itu, yakni pemekaran provinsi lima wilayah adat, di Provinsi Papua dan Papua Barat; pembentukan badan nasional urusan Tanah Papua; penempatan pejabat-pejabat eselon satu dan dua di kementerian dan LPMK; pembangunan asrama nusantara di seluruh provinsi dan menjamin keamanan mahasiswa Papua; dan mengusulkan revisi UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua dalam Prolegnas 2020.

Selanjutnya, menerbitkan instruksi presiden untuk pengangkatan ASN honorer di Tanah Papua; meminta percepatan Palapa Ring Timur Papua; meminta Jokowi mengesahkan lembaga adat perempuan dan anak Papua; serta membangun Istana Presiden di Kota Jayapura, Papua.

Kehadiran tokoh Papua di Istana Negara dilakukan pascasituasi Papua dan Papua Barat memanas. Warga di sana diketahui melakukan aksi unjuk rasa dan anarkisme ketika merespon dugaan rasialisme saat pengepuangan asrama mahasiswa Papua di Surabaya.

Pemerintah mengklaim Ketua Gerakan Persatuan Pembebasan Papua Barat Benny Wenda berkonspirasi dengan KNPB dan AMP untuk menebar provokasi dan hoaks agar situasi di Papua-Papua Barat memanas.

[Gambas:Video CNN]

(jps/kid)