Kemenkumham Masih Dalami Draf Revisi UU KPK

Jakarta, CNN Indonesia -- Kementerian Hukum dan HAM (Kemenhukham) masih dalam tahap memdalami draf revisi Undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hal in disampaikan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menhukham), Yasonna Laoly.

"Masih mempelajari saja gitu, pelan-pelan," ungkap Yasonna saat ditemui di STIK/PTIK, Jakarta Selatan, Rabu (11/9).
Yasonna mengatakan timnya saat ini juga tengah membahas draf tersebut.

Saat ditanya terkait progres pembahasan draf revisi tersebut ia mengaku belum menerima laporan terbaru.

Lihat juga: Jokowi Sudah Kirim Surpres Revisi UU KPK ke DPR

"Ya belum saya panggil, laporannya seperti apa," tutur dia.

Sebelumnya Presiden Joko Widodo mengaku sudah menerima Daftar Inventaris Masalah (DIM) revisi UU KPK. Mantan Wali Kota Solo itu mengatakan bakal mempelajari terlebih dahulu DIM yang baru diterimanya pagi tadi.

"Nanti satu per satu akan kami pelajari, putusin, baru nanti saya sampaikan, kenapa ini iya, kenapa ini tidak. Karena tentu saja ada yang setuju, ada yang tidak setuju," kata Jokowi usai membuka Conference ASEAN Federation of Engineering Organizations, di JI-Expo Kemayoran, Jakarta, Rabu (11/9).

Menurut Jokowi, sejak menerima draf revisi UU KPK, dirinya telah meminta masukan sejumlah pakar hukum dan kementerian terkait. Presiden terpilih itu menyatakan bakal menyampaikan kepada publik jika surat presiden (supres) telah dirinya kirim ke DPR. (ain/eks)