Dewan Penasihat: KPK akan Hancur Luar Dalam

CNN Indonesia | Kamis, 12/09/2019 19:21 WIB
Dewan Penasihat: KPK akan Hancur Luar Dalam Dewan Penasihat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Mohammad Tsani Annafari. (CNN Indonesia/Andry Novelino)
Jakarta, CNN Indonesia -- Dewan Penasihat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Mohammad Tsani Annafari menyatakan periode KPK jilid IV merupakan yang paling sulit. Lembaga antirasuah disebutnya sedang dilemahkan dengan cara yang sistematis. Pelemahan terlihat dari revisi UU KPK yang sedang bergulir dan calon pimpinan KPK bermasalah.

"Pertama secara kelembagaan melalui revisi UU KPK, lembaga kita dilemahkan kemudian juga tata kelola organisasi ini dilemahkan dengan cara yang sangat sistematis. Di saat yang sama dilakukan pelemahan nanti orang-orang yang akan mengeksekusi ini, sehingga nanti tidak ada pilihan KPK nanti akan hancur luar dalam," kata Tsani di tengah aksi #SaveKPK yang diikuti mahasiswa sejumlah kampus di Gedung Dwiwarna KPK, Jakarta, Kamis (12/9).

Tsani tak setuju revisi UU KPK yang kini tengah bergulir sebagai bentuk penguatan lembaganya. Menurut dia, anggapan bahwa revisi menguatkan KPK tak lebih omong kosong belaka.


"Boleh orang luar kita akan memperkuat, tetapi nyatanya itu hanya omongan belaka. Setelah kampanye tercapai mereka membohongi rakyat dengan hal-hal seperti ini," ujar dia.
Di tempat yang sama, penyidik senior KPK Novel Baswedan menuturkan bahwa apa yang terjadi saat ini merupakan upaya memutar balik fakta.

Menurutnya segala cara pasti dilakukan untuk menggagalkan upaya korupsi. Dalam situasi ini dia meminta masyarakat Indonesia mendukung KPK dalam kerjanya.

"Sehingga, kita berpeluang untuk mendukung KPK. Mendukung upaya pemberantasan korupsi adalah suatu hak yang laik untuk diperjuangkan, suatu hal yang penting untuk dapatkan perhatian," lanjut Novel.

KPK mendapat sorotan di tengah proses seleksi capim dan revisi UU KPK. Dua hal itu mendapat kritik dari masyarakat sipil karena berpotensi melemahkan KPK.
Presiden Joko Widodo sendiri telah menandatangani dan mengirim surat presiden terkait revisi UU KPK ke DPR. Sejak Rabu (11/9) malam, elemen masyarakat datang ke KPK untuk memberi dukungan menolak revisi UU KPK dan mengkritisi seleksi capim KPK.

Mereka yang memberi dukungan datang dari elemen mahasiswa, tokoh masyarakat hingga organisasi masyarakat sipil. Dari mahasiswa ada BEM Universitas Indonesia; BEM Universitas Trisakti; BEM Universitas Indraprasta PGRI; dan BEM UIN Jakarta.

Kemudian Pegiat Antikorupsi dari Gerakan Antikorupsi Lintas Perguruan Tinggi; Ahli Hukum Pidana UI Gandjar Laksmana Bonaprapta; Direktur Pusat Studi Konstitusi Universitas Andalas Feri Amsari; serta Pegiat Antikorupsi Saor Siagian.
"Sekarang sekitar pukul 01.12 WIB audiensi masih berlangsung," ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah kepada wartawan, Kamis (12/9).

Masyarakat menggelar aksi menyalakan lilin bertuliskan SOS di depan Gedung Dwiwarna KPK. Nyala lilin itu mengisyaratkan ada tanda bahaya karena Indonesia dirundung darurat korupsi dengan calon pimpinan KPK bermasalah, revisi UU KPK, hingga revisi UU KUHP.

"Sebanyak 75 mahasiswa berencana bermalam di depan Gedung KPK sebagai simbol menjaga KPK dari pelemahan dan pihak-pihak yang ingin mengganggu kerja pemberantasan korupsi," kata Febri.

Pantauan CNNIndonesia.com di Gedung Merah Putih KPK sekitar pukul 15.30 WIB, sejumlah mahasiswa yang menginap menggelar aksi di lobi Gedung Merah Putih KPK. Dalam setiap orasi yang digaungkan oleh beberapa mahasiswa dari perwakilan universitas, mereka menuntut supaya Presiden Joko Widodo dan DPR RI berhenti melanjutkan pembahasan revisi UU KPK.

[Gambas:Video CNN] (ryn/wis)