Demo RKUHP di DPR, Orator Sindir Rapat Pembahasan di Hotel

CNN Indonesia | Senin, 16/09/2019 16:30 WIB
Demo RKUHP di DPR, Orator Sindir Rapat Pembahasan di Hotel Massa menggelar demo menolak pengesahan RKUHP di Gedung DPR. (CNN Indonesia/Andry Novelino)
Jakarta, CNN Indonesia -- Aliansi Masyarakat untuk Keadilan Demokrasi menggelar aksi unjuk rasa menolak pengesahan tahap I Revisi Undang-undang (RUU) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di depan Gedung DPR, Jakarta, Senin (16/9). 

Berdasarkan pantauan CNNIndonesia.com, seratusan massa hadir mengikuti aksi. Mereka terlihat membawa sejumlah poster berisi tuntutan. Empat spanduk besar berisi penolakan pengesahan RUU KUHP juga dibentangkan di depan pintu Gedung DPR.

Aktivis perempuan Lini Zurlia mengatakan, jika disahkan, RUU KUHP merupakan bentuk pemenjaraan terhadap demokrasi. Ia menilai RUU KUHP masih mengandung banyak masalah, baik secara substansi maupun dalam proses pembahasan.


"RKUHP yang mau disahkan sarat dengan pemenjaraan. Jadi segala pasal yang diatur dalam RKUHP sarat pemenjaraan," ujar Lini saat berorasi di atas mobil komando.

Lini menuturkan puluhan pasal di dalam RKUHP bermasalah dan berpotensi mengancam kebebasan masyarakat, aktivis, hingga jurnalis. RKUHP juga dinilai berpotensi mengkriminalisasi semua pihak.

Lebih lanjut, Lini mengkritik DPR yang tidak melibatkan masyarakat ketika membahas RKUHP. Sebagai perwakilan rakyat, ia menyebut DPR secara sepihak dan diam-diam hendak mengesahkan RKUHP.

DPR, kata dia, diam-diam menggelar sidang membahas RKUHP di sejumlah hotel bintang lima.

"Kalau sidangnya di dalam hotel bintang lima bagaimana kita di bawah bisa melakukan monitoring," ujarnya.

Di sisi lain, Lini juga mengingatkan DPR bahwa pengesahan RKUHP akan membuat penderitaan bagi generasi muda.

"Jika RKUHP disahkan, bukan mereka (DPR) yang merasakan penderitaan, tapi generasi muda seperti saya dan teman-teman saya. Bagaimana bisa DPR merancang RKUHP tanpa melibatkan orang yang terdampak langsung," ujarnya.

Selain menolak RKUHP, Lani membeberkan pihaknya juga menolak revisi UU Komisi Pemberantasan Korupsi dan meminta mempercepat pengesahan UU Penghapusan Kekerasan Seksual. 
Aliansi Masyarakat untuk Keadilan Demokrasi menggelar demo menolak pengesahan RKUHP di DPR. (CNN Indonesia/Andry Novelino)

Dalam keterangan yang dirilis Aliansi Masyarakat untuk Keadilan Demokrasi, terdapat 20 persoalan dalam RKUHP tertanggal 28 Agustus 2019.

Pertama, RKUHP tidak memuat penjelasan rinci atas klaim pemerintah tentang metode pola penghitungan pidana. Kedua, hadirnya pasal-pasal kolonial seperti pasal penghinaan presiden (pasal 218-220), penghinaan pemerintahan yang sah (pasal 240-241), dan penghinaan badan umum (pasal 353-354).

"Serta pasal 440-443 RKUHP tentang pengaturan tindak pidana penghinaan yang masih memuat pidana penjara sebagai hukuman," tulis dalam rilis.

Ketiga, pasal 234-235 tentang penghinaan simbol negara dan bendera nasional cenderung mengkriminalisasi perbuatan secara formil dengan hukum yang tinggi.

Keempat, pasal 2 juncto pasal 598 RKUHP tentang pengaturan hukum yang hidup di dalam masyarakat akan melahirkan ketidakpastian hukum dan merampas kedaulatan masyarakat adat untuk menegakkan hukum adatnya.

Kelima, pasal 67 dan pasal 98-102 RKUHP tentang pidana mati yang seharusnya dihapuskan justru memuat rumusan yang lebih buruk.

Keenam, minimnya alternatif pemidanaan sehingga tidak mengatasi beban berlebih lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan.

Ketujuh, pasal 167 RKUHP tentang pengaturan makar masih belum merujuk pada makna aslinya. Istilah makar dalam 'Aanslag' jika diartikan dalam bahasa Indonesia artinya adalah serangan.

Kedelapan, pasal 281-282 RKUHP perihal contempt of court berpotensi mengekang kebebasan berpendapat dan kebebasan pers.

Kesembilan, pasal 304 RKUHP tentang rumusan tindak pidana penghinaan terhadap agama tidak memuat unsur penting yaitu niat untuk melakukan penghinaan dan bertentang dengan jaminan pemenuhan HAM untuk memeluk dan menjalankan agamanya.

Kesepuluh, pasal 417 RKUHP tentang tindak pidana semua bentuk persetubuhan di luar perkawinan adalah bentuk pidana yang memasuki ruang privat warga negara. Pasal itu juga berpotensi mengkriminalisasi korban perkosaan dan melanggengkan perkawinan anak karena dianggap solusi di luar pemidanaan.

Sebelas, pasal 414 RKUHP tentang ancaman pidana bagi yang mempromosikan alat kontrasepsi kepada anak bertentang dengan kebijakan edukasi penanggulangan HIV/AIDS.

Dua belas, pasal 432 RKUHP tentang pidana bagi warga yang menggelandang berpotensi mengkriminaslisasi warga miskin. Padahal, UUD 1945 mengamanahkan negara memelihara orang miskin dan anak terlantar,
Aliansi Masyarakat untuk Keadilan Demokrasi menggelar demo menolak pengesahan RKUHP. (CNN Indonesia/Andry Novelino)

Tiga belas, pasal 251 dan pasal 470-472 RKUHP tentang pidana aborsi berpotensi memidanakan perempuan yang melakukan aborsi atas alasan medis dan korban perkosaan. Selain itu berpotensi memidanakan petugas medis yang membantu proses aborsi.

Empat belas, pasal 346-346 RKUHP dan vide pasal 626 RKUHP tentang tindak pidana lingkungan hidup melemahkan penegakan hukum pidana lingkungan sesuai ketentuan pidana UU 32/2009 dan UU 23/1997.

Lima belas, pasal 78 RKUHP tantang gangguan terhadap tanah, benih, tanaman, dan pekarangan dapat mempidanakan pemilih hewan ternak ketika ternaknya melintasi kebun atau tanaman orang lain,

Enam belas, pasal 46 RKUHP tentang pertanggungjawaban pidana tidak seharusnya memuat definisi cakupan korporasi yang meliputi korporasi tidak berbadan hukum.

Tujuh belas, pasal 611-615 RKUHP tentang tindak pidana narkotika bertentangan dengan kebijakan kesehatan masyarakat dan UU Narkotika. Pangaturan aspek administrasi seperti jaminan rehabilitasi dan penggolongan narkotika akan terhambat dengan masuknya tindak pidana narkotika ke dalam RKUHP,

Delapan belas, pasal 604-607 RKUHP tentang tindak pidana korupsi berpotensi melahirkan duplikasi rumusan dan mencabut jaminan lex specialis tipikor.

Sembilan belas, pasal 599-600 RKUHP tentang tindak pidana pelanggaran HaM berat tidak sesuai dengan standar HAM internasional.

Terakhir, pasal 617-627 RKUHP tentang ketentuan peralihan dan ketentuan penutup masih banyak kesalahan teknis dan tidak relevan yang termuat dalam ketentuan peradilan dan penutup.
[Gambas:Video CNN] (jps/sur)