Menpan RB: Tak Semua Pegawai KPK Langsung Jadi ASN

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Syafruddin mengatakan revisi terhadap Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak serta-merta langsung menjadikan seluruh pegawai di KPK berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN).

Menurutnya, membutuhkan waktu selama dua tahun untuk mengimplementasikan hasil revisi UU KPK ke dalam peraturan pemerintah.

Lihat juga: DPR Resmi Sahkan Revisi UU KPK

"Tinggal kita implementasikan, tapi masih panjang. Ada jeda waktu yang masih bisa, spare waktu dua tahun. Jadi pegawai yang ada tidak serta merta [jadi ASN], " kata Syafruddin di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Selasa (17/9).

Dia menerangkan hasil revisi UU KPK akan menyesuaikan dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN. Dengan demikian, pengelolaan pegawai KPK juga akan mengikuti pengelolaan ASN.

"Dulu tidak ada UU-nya. UU ASN baru diberlakukan 2015, jadi baru relatif muda," ujar dia dia.

Lihat juga: Politikus PDIP Sebut Wadah Pegawai KPK Jadi Kelompok Politik

Namun begitu, mantan Wakapolri itu memastikan bahwa proses pegawai KPK menjadi ASN nantinya tidak akan lewat proses penjaringan lagi.

"Tidak lagi (penjaringan), nanti ada afirmasi," ucap dia.

Sebelumnya, DPR telah mengesahkan RUU KPK menjadi UU dalam Rapat Paripurna pada Selasa (17/9).

Lihat juga: Revisi UU KPK, Siasat Jokowi Lemahkan Pemberantasan Korupsi

Dalam UU KPK yang baru hasil revisi di Pasal 1 Ayat (6) dinyatakan bahwa Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi adalah ASN sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai ASN.

Kemudian penjelasan terkait hal tersebut dituangkan di dalam Pasal 69B, 69C, dan 70A.

[Gambas:Video CNN] (mts/arh)