Istana Persilakan Masyarakat Gugat UU KPK Baru ke MK

Jakarta, CNN Indonesia -- Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mempersilakan masyarakat untuk melakukan uji materi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) hasil revisi ke Mahkamah Konstitusi (MK).

"Itu kan haknya publik, hak publik enggak bisa kita batasi," kata Moeldoko di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (17/9).

Lihat juga: Koalisi Sipil Buka Peluang Uji Materi UU KPK Hasil Revisi

Meskipun demikian, Moeldoko meminta masyarakat melihat proses politik dalam revisi UU KPK ini secara jernih. Menurutnya, jika salah melihat dalam proses ini, masyarakat hanya menyalahkan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Kalau nanti salah melihat, dari kacamata yang berbeda maka yang disalahkan hanya presiden, hanya pemerintah, ini enggak fair. Proses politik secara keseluruhan, sehingga kita melihatnya lebih bijaksana," ujarnya.

Moeldoko menyatakan bahwa sejak awal revisi UU KPK ini diusulkan oleh DPR. Jokowi merespons dengan mengirimkan surat presiden untuk melanjutkan pembahasan bersama atas payung hukum lembaga antirasuah.

Lihat juga: Istana Minta Masyarakat Tak Nyinyir ke Jokowi soal UU KPK

"Jadi menurut saya, karena ini produk hukum yang dihasilkan oleh DPR, semua masyarakat Indonesia bisa melihat perkembangan ke depan seperti apa," tuturnya.

Sebelumnya, Koalisi Masyarakat Sipil membuka peluang menguji materi revisi UU KPK yang baru saja disahkan DPR hari ini. Pasalnya, ada sejumlah poin yang dinilai melemahkan pemberantasan korupsi.

(fra/arh)