GP Ansor: Layanan Kesehatan Wilayah Karhutla Mesti Prioritas
CNN Indonesia
Selasa, 17 Sep 2019 23:46 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Gerakan Pemuda (GP) Ansor meminta layanan kesehatan bagi masyarakat yang terpapar dampak asap kebakaran hutan dan lahan (karhutla) menjadi prioritas. Pemerintah juga diminta memiliki perhatian yang ekstra serius penanganan karhutla, khususnya di Sumatra dan Kalimantan.
"Mengingat potensi karhutla yang masih tinggi karena musim kemarau," kata Sekretaris Jenderal GP Ansor Abdul Rochman, dalam keterangan pers, Selasa (17/9).
GP Ansor, kata dia, juga meminta pemerintah menguatkan koordinasi semua lembaga dan bertindak taktis di lapangan untuk menangani kebakaran.
"Perhatian sudah ditunjukkan Presiden yang memimpin secara langsung penanganan kebakaran hutan dan lahan dengan berkantor di Riau. Namun juga perlu ditindak mereka yang menjadi penyebab adanya karhutla. Siapa mereka? Saya yakin aparat sudah tahu para perusak lingkungan itu," kata Adung, sapaan akrabnya.
Kebakaran hutan dan lahan yang dilakukan secara sengaja, menurut Adung, adalah tindakan perusakan bumi yang dilarang berdasarkan ajaran agama.
"Ansor memiliki komitmen penuh untuk turut menjaga bumi. Kami siap bergabung bersama semua elemen untuk ikut menangani karhutla," tegas dia.
Karhutla berdasarkan data dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) hingga Senin, 16 September 2019, pukul 16.00 WIB, sejumlah titik panas ditemukan di Provinsi Kalimantan Tengah sebanyak 513 titik, Kalimantan Barat (384), Kalimantan Selatan (178), Sumatera Selatan (115), Jambi (62), dan Riau sebanyak 58 titik.
Selain itu, asap akibat kebakaran hutan di beberapa titik sudah pada level yang berbahaya hingga membahayakan anak-anak dan ibu hamil.
"Imbauan untuk menggunakan masker agar mengurangi dampak yang timbul agar dipatuhi oleh kita semua. Perlu dipikirkan juga untuk memastikan layanan kesehatan bagi masyarakat terdampak, Ansor turut prihatin dan berduka atas kejadian ini,'' katanya.
Karhutla mestinya bisa dicegah
Terpisah, Anggota DPR dari Fraksi Partai Gerindra, Bambang Haryo Soekartono menilai Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) gagal dalam mengatasi karhutla.
Hal itu ia sampaikan saat melakukan interupsi di Rapat Paripurna DPR yang digelar di Kompleks MPR/DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (17/9).
Bambang menyebut kegagalan KLHK terlihat tatkala bencana karhutla hanya bisa dipadamkan bila hujan sudah turun membasahi wilayah tersebut
"Ini terbukti Kementerian KLHK gagal, hampir sama seperti di 2015. dan baru bisa padam ketika ada hujan," kata Bambang.
Bambang menyatakan seharusnya potensi karhutla sendiri bisa dicegah oleh pemerintah. Ia menekankan sepatutnya pemerintah mengedepankan aspek pencegahan ketimbang penindakan tatkala karhutla makin meluas.
"Jadi bukan memadamkan, harusnya dimulai awal titik api atau benih-benih kebakaran sudah bisa kita cegah lebih dahulu." kata dia.
Bambang menjelaskan bahwa tak ada istilahnya hutan Indonesia bisa dibakar. Ia mengatakan Karhutla muncul ketika pemerintah lalai dalam memberikan perawatan dan perlindungan terhadap hutan di Indonesia.
"Jadi sesuai UU 41 tahun 1999 pasal 48 ayat 1 dikatakan bahwa pemerintah pusat dengan pemerintah daerah berkewajiban untuk melindungi daripada hutan kita. Merawat hutan dengan baik," kata dia.
[Gambas:Video CNN] (ain/ain/ain)
"Mengingat potensi karhutla yang masih tinggi karena musim kemarau," kata Sekretaris Jenderal GP Ansor Abdul Rochman, dalam keterangan pers, Selasa (17/9).
GP Ansor, kata dia, juga meminta pemerintah menguatkan koordinasi semua lembaga dan bertindak taktis di lapangan untuk menangani kebakaran.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Ansor memiliki komitmen penuh untuk turut menjaga bumi. Kami siap bergabung bersama semua elemen untuk ikut menangani karhutla," tegas dia.
Selain itu, asap akibat kebakaran hutan di beberapa titik sudah pada level yang berbahaya hingga membahayakan anak-anak dan ibu hamil.
"Imbauan untuk menggunakan masker agar mengurangi dampak yang timbul agar dipatuhi oleh kita semua. Perlu dipikirkan juga untuk memastikan layanan kesehatan bagi masyarakat terdampak, Ansor turut prihatin dan berduka atas kejadian ini,'' katanya.
Terpisah, Anggota DPR dari Fraksi Partai Gerindra, Bambang Haryo Soekartono menilai Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) gagal dalam mengatasi karhutla.
Hal itu ia sampaikan saat melakukan interupsi di Rapat Paripurna DPR yang digelar di Kompleks MPR/DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (17/9).
Bambang menyebut kegagalan KLHK terlihat tatkala bencana karhutla hanya bisa dipadamkan bila hujan sudah turun membasahi wilayah tersebut
"Ini terbukti Kementerian KLHK gagal, hampir sama seperti di 2015. dan baru bisa padam ketika ada hujan," kata Bambang.
Bambang menyatakan seharusnya potensi karhutla sendiri bisa dicegah oleh pemerintah. Ia menekankan sepatutnya pemerintah mengedepankan aspek pencegahan ketimbang penindakan tatkala karhutla makin meluas.
"Jadi bukan memadamkan, harusnya dimulai awal titik api atau benih-benih kebakaran sudah bisa kita cegah lebih dahulu." kata dia.
Bambang menjelaskan bahwa tak ada istilahnya hutan Indonesia bisa dibakar. Ia mengatakan Karhutla muncul ketika pemerintah lalai dalam memberikan perawatan dan perlindungan terhadap hutan di Indonesia.
"Jadi sesuai UU 41 tahun 1999 pasal 48 ayat 1 dikatakan bahwa pemerintah pusat dengan pemerintah daerah berkewajiban untuk melindungi daripada hutan kita. Merawat hutan dengan baik," kata dia.
[Gambas:Video CNN] (ain/ain/ain)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK