Antisipasi Ricuh, Polisi Pasang Barikade Kawat Berduri di KPK

CNN Indonesia | Senin, 23/09/2019 12:27 WIB
Antisipasi Ricuh, Polisi Pasang Barikade Kawat Berduri di KPK Barikade kawat berduri dipasang di Gedung KPK. (CNN Indonesia/Ryan Hadi Suhendra)
Jakarta, CNN Indonesia -- Rencana aksi menolak revisi UU KPK kembali bakal digelar di depan gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Senin (23/9). Sejumlah mobil polisi sudah memenuhi ruas jalan di depan Gedung Merah Putih KPK di Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan.

Hanya saja, dari pantauan CNNIndonesia.com, kali ini lebih banyak daripada sebelumnya sejak demonstrasi dilakukan oleh sejumlah kelompok perihal calon pimpinan KPK dan Revisi UU KPK.

Siang ini terpantau terdapat mobil V8 Pengurai Massa dan kendaraan taktis yang disiapkan. Selain itu, kawat besi pun dipasang di halaman depan gedung dwiwarna tersebut.


Pengamanan dilakukan guna mengantisipasi kerusuhan pecah seperti saat Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PB PMII) menyampaikan pendapat pada Jum'at (20/9) kemarin.
"Iya betul [ada pemasangan kawat besi], untuk antisipasi saja," ujar Kapolres Jakarta Selatan Bastoni Purnama saat dikonfirmasi, Senin (23/9).
Antisipasi Ricuh, Polisi Pasang Barikade Kawat Berduri di KPKPetugas menyiapkan kawat berduri di gedung KPK. (CNN Indonesia/Ryan Hadi Suhendra)

Berdasarkan siaran pers yang diterima CNNIndonesia.com, PB PMII berencana melakukan unjuk rasa kembali di gedung KPK, hari ini. Koordinator Nasional PB PMII Syarif Hidayatullah mengatakan terdapat 2.000 kader PMII yang bakal turun dalam unjuk rasa ini.

"Iya, benar. Hari ini kami akan kembali melakukan unjuk rasa di depan KPK," kata Syarif saat dikonfirmasi, Senin (23/9).
Syarif menjelaskan, ada tiga tuntutan dalam unjuk rasa yang dilakukan pihaknya. Pertama, meminta KPK tidak menjadi alat politik oknum dan kelompok tertentu. Kedua, mendesak pemberhentian secara tetap pimpinan KPK periode 2014-2019 dan segera lantik pimpinan KPK periode 2019-2023.

"Mendukung pengesahan UU KPK hasil revisi oleh DPR," sambung Syarif.

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menyetujui revisi UU KPK. Dalam salah satu pasal yang dinilai para pegiat antikorupsi kontroversial, Jokowi setuju dengan keberadaan dewan pengawas.

Presiden terpilih dalam Pilpres 2019 itu menyebut dewan pengawas perlu ada untuk mencegah penyalahgunaan wewenang lembaga antikorupsi.

Jokowi tak merinci tugas-tugas dari dewan pengawas. Ia hanya mengatakan dewan ini akan diisi tokoh masyarakat, akademisi, aktivis antikorupsi, bukan oleh politikus, birokrat, atau penegak hukum aktif.
[Gambas:Video CNN] (ryn/ain)