Keluarkan Edaran, UGM Tak Dukung Aksi #GejayanMemanggil
CNN Indonesia
Senin, 23 Sep 2019 13:37 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Universitas Gadjah Mada (UGM) menyatakan tidak terlibat dalam aksi damai yang dilakukan di Jalan Gejayan, Yogyakarta pada hari ini, Senin (23/9). Hal itu diutarakan dalam Surat Edaran bernomor 6909.UN1.P/HMP/HM/2019.
Ada 3 poin yang dijelaskan dalam surat edaran tersebut.
Poin pertama berisi pernyataan bahwa UGM tidak terlibat dalam aksi damai di Jalan Gejayan.
"Bahwa UGM tidak terlibat dan tidak mendukung aksi tersebut," mengutip poin pertama surat edaran.
Pada poin kedua dijelaskan bahwa kegiatan akademik pada Senin (23/9) tetap berjalan seperti biasa. Mahasiswa, dosen, dan juga tenaga kependidikan diminta untuk melakukan aktivitas seperti biasa.
Kemudian pada poin ketiga, UGM meminta tidak dikait-kaitkan oleh pihak yang berpartisipasi dalam aksi damai di Jalan Gejayan.
"Partisipasi terhadap aksi tersebut diminta untuk melibatkan UGM dalam bentuk apapun dan segala hal yang dilakukan atas aksi tersebut menjadi tanggung jawab pribadi," mengutip bunyi poin ketiga.
Dalam surat, terdapat tanda tangan Rektor Panut Mulyono diserta cap berlogo Universitas Gadjah Mada.
Kepala Humas dan Protokol UGM Iva Ariani membenarkan surat edaran tersebut.
Seruan aksi damai bertajuk #GejayanMemanggil beredar di media sosial. Bahkan sempat menjadi trending topic Indonesia di Twitter pada Senin pagi (23/9).
"Seruan Aksi Damai. Mengundang seluruh mahasiswa dan elemen masyarakat Yogyakarta untuk mengikuti aksi," mengutip bunyi kalimat dalam poster yang beredar di Twitter, Senin (23/9).
Pada poster yang sama disebutkan bahwa Gejayan pernah menjadi saksi perlawanan mahasiswa dan masyarakat Yogyakarta terhadap rezim represif Orde Baru pada 1998.
"Di tahun 2019, Gejayan kembali memanggil jiwa-jiwa yang resah karena kebebasan dan kesejahteraannya terancam oleh pemerintah," mengutip bunyi kalimat dalam poster.
"Pemerintah semakin memojokkan rakyat melalui RKUHP, UU KPK, RUU Ketenagakerjaan, RUU Pertanahan, Kriminalisasi aktivis di berbagai sektor dan ketidakseriusan pemerintah dalam menangani isu lingkungan dan RUU PKS yang tak kunjung disahkan," mengutip kalimat lain dalam poster.
Kelompok yang menamakan diri dengan Aliansi Rakyat Bergerak mengatakan ada 7 tuntutan yang bakal disampaikan dalam aksi di Jalan Gejayan. Di antaranya, menuntut revisi UU KPK yang baru saja disahkan, terutama pasal-pasal yang berpotensi melemahkan KPK.
Revisi KUHP juga termasuk bagian dari tuntutan. Mereka mendesak pemerintah dan DPR benar-benar menunda pembahasan RKUHP.
Juru Bicara Aliansi Rakyat Bergerak Nailendra mengklaim bakal ada ribuan orang yang berpartisipasi dalam aksi damai #GejayanMemanggil.
"Tapi jumlahnya kami prediksi akan lebih banyak karena sampai hari ini ada banyak pihak yang di luar rapat konsolidasi telah menyatakan bakal bergabung #GejayanMemanggil," kata Nailendra kepada CNNIndonesia.com, Senin (23/9).
[Gambas:Video CNN] (bmw/sur)
Ada 3 poin yang dijelaskan dalam surat edaran tersebut.
Poin pertama berisi pernyataan bahwa UGM tidak terlibat dalam aksi damai di Jalan Gejayan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Pada poin kedua dijelaskan bahwa kegiatan akademik pada Senin (23/9) tetap berjalan seperti biasa. Mahasiswa, dosen, dan juga tenaga kependidikan diminta untuk melakukan aktivitas seperti biasa.
"Partisipasi terhadap aksi tersebut diminta untuk melibatkan UGM dalam bentuk apapun dan segala hal yang dilakukan atas aksi tersebut menjadi tanggung jawab pribadi," mengutip bunyi poin ketiga.
Kepala Humas dan Protokol UGM Iva Ariani membenarkan surat edaran tersebut.
Seruan aksi damai bertajuk #GejayanMemanggil beredar di media sosial. Bahkan sempat menjadi trending topic Indonesia di Twitter pada Senin pagi (23/9).
"Seruan Aksi Damai. Mengundang seluruh mahasiswa dan elemen masyarakat Yogyakarta untuk mengikuti aksi," mengutip bunyi kalimat dalam poster yang beredar di Twitter, Senin (23/9).
Pada poster yang sama disebutkan bahwa Gejayan pernah menjadi saksi perlawanan mahasiswa dan masyarakat Yogyakarta terhadap rezim represif Orde Baru pada 1998.
"Di tahun 2019, Gejayan kembali memanggil jiwa-jiwa yang resah karena kebebasan dan kesejahteraannya terancam oleh pemerintah," mengutip bunyi kalimat dalam poster.
"Pemerintah semakin memojokkan rakyat melalui RKUHP, UU KPK, RUU Ketenagakerjaan, RUU Pertanahan, Kriminalisasi aktivis di berbagai sektor dan ketidakseriusan pemerintah dalam menangani isu lingkungan dan RUU PKS yang tak kunjung disahkan," mengutip kalimat lain dalam poster.
Revisi KUHP juga termasuk bagian dari tuntutan. Mereka mendesak pemerintah dan DPR benar-benar menunda pembahasan RKUHP.
Juru Bicara Aliansi Rakyat Bergerak Nailendra mengklaim bakal ada ribuan orang yang berpartisipasi dalam aksi damai #GejayanMemanggil.
"Tapi jumlahnya kami prediksi akan lebih banyak karena sampai hari ini ada banyak pihak yang di luar rapat konsolidasi telah menyatakan bakal bergabung #GejayanMemanggil," kata Nailendra kepada CNNIndonesia.com, Senin (23/9).
[Gambas:Video CNN] (bmw/sur)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK