KontraS Desak Pemerintah Hindari Pendekatan Keamanan di Papua

Jakarta, CNN Indonesia -- Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mendesak pemerintah segera mengevaluasi pendekatan keamanan dalam penanganan konflik di Papua. Pernyataan tersebut diutarakan Koordinator KontraS, Yati Andriani menyusul kerusuhan di Jayapura dan Wamena, Papua kemarin.

Dalam insiden tersebut korban jiwa jatuh baik dari warga sipil ataupun aparat. Namun kata Yati, informasi tersebut harus terus diverifikasi.

Karena itu penting bagi pemerintah dan aparat keamanan untuk membuka akses informasi seluas-luasnya, utamanya bagi jurnalis.

"Informasi saat ini belum terverifikasi, tapi yang paling penting dengan situasi yang seperti ini, pertama, pemerintah dengan kepolisian maupun aparat keamanan membuka akses seluas-luasnya bagi jurnalis untuk meliput dan mendapatkan informasi yang utuh dalam peristiwa terakhir di Wamena itu," jelas Yati saat ditemui di kantor YLBHI Jakarta, Senin (23/9).

Lihat juga: Polisi Klaim Rusuh di Wamena Bermula dari Tawuran Pelajar

Yeti menambahkan, pemerintah, dalam hal ini TNI dan Polri juga perlu menghindari pendekatan-pendekatan keamanan yang berpotensi menimbulkan kekerasan. Bagi yeti, pendekatan persuasif perlu dikedepankan.

"Yang kedua, harus dihindari pendekatan-pendekatan yang bisa memakan jatuhnya korban seperti pendekatan-pendekatan kekerasan atau keamanan, pendekatan persuasif tetap harus diutamakan," tambah dia lagi.

Selain itu Yati menambahkan, pengungkapan pemicu konflik menjadi salah satu kunci penting dalam penuntasan setiap kasus. Termasuk akar masalah juga perlu diketahui untuk mengantisipasi agar konflik tak meluas.

Karena itu ia berharap pemerintah tak mengulang kebijakan serupa seperti saat menghadapi kerusuhan sebelumnya di Papua, yakni pembatasan internet.

"Itupun saya rasa harus dihindari, dalam situasi yang seperti ini justru yang dibutuhkan adalah terbukanya akses informasi, sehingga ada informasi yang patut dipertanggungjawabkan," ucapnya.

"Dengan menutup akses informasi sama dengan pemerintah membatasi hak masyarakat, hak publik dan jurnalis untuk mendapatkan kebenaran, dan fakta-fakta yang sebenarnya," kata Yati.

Lihat juga: Tiga Warga Sipil Tewas dalam Demo Berujung Ricuh di Jayapura

Alih-alih membatasi hoaks, yang dilakukan pemerintah dengan membatasi akses internet justru bakal berpotensi mengaburkan fakta. Lebih jauh menurut Yati, yang diperlukan adalah mengevaluasi ketepatan pelbagai pendekatan yang dilakukan pemerintah dan aparat keamanan untuk mengatasi konflik di daerah paling timur Indonesia tersebut.

Ia juga turut mengingatkan, berulangnya insiden kekerasan di beberapa daerah tersebut mestinya membikin aparat keamanan tak lagi menambah personel di Bumi Cenderawasih.

"Jadi tetap harus dievaluasi oleh penegak hukum, pemerintah dan aparat keamanan apakah betul pendekatan-pendekatan itu yang efektif," pungkas Yati.

[Gambas:Video CNN] (ika/osc)