Massa HMI Bergerak di Surabaya, Tuntut Jokowi Cabut UU KPK
CNN Indonesia
Selasa, 24 Sep 2019 17:48 WIB
Surabaya, CNN Indonesia -- Ratusan aktivis Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) menggelar unjuk rasa di depan Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Selasa (24/9), untuk mendesak pencabutan UU KPK, RKUHP, dan RUU bermasalah lainnya.
Massa HMI yang berasal dari berbagai kampus di Surabaya tersebut menyampaikan tuntutannya melalui sejumlah poster berisi kritik atas kinerja DPR.
Poster-poster tersebut bertuliskan 'Dewan Pekok Rajelas Ini Negara Apa Penjara', 'DPR Kembalikan Mandat Rakyat', 'Asline Mager Tapi Piye Maneh DPR-e Bobrok', hingga 'Jancok Jangan Nonton Film Porno Tok'.
Ketua HMI Surabaya, Andik Setyawan, mengatakan pihaknya mengecam keras langkah DPR untuk mengesahkan revisi UU KPK. Andik menilai DPR membuat persekongkolan jahat untuk melemahkan lembaga antirasuah tersebut.
"Kalau melihat pasal-pasal yang ada, itu cenderung melemahkan. Kita melihat misal ada dewan etik dan sebagainya, kalau melemahkan harus kita tolak," kata Andik di sela aksi.
HMI pun mendesak Presiden Joko Widodo agar segera menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) yang dapat menganulir UU KPK tersebut.
"Kami mendesak presiden bertanggungjawab atas UU KPK yang baru, sehingga wajib Perppu itu dilayangkan oleh presiden," kata dia.
Tak hanya itu, ia juga meminta KPK mempertahankan asas profesionalisme dan marwah integritas lembaganya ke depan, dengan mendesak pimpinan baru terpilih untuk segera mengundurkan diri.
"Kami menuntut mundur pimpinan KPK baru yang memiliki rapor merah karena kita ingin KPK bersih dan KPK tidak dicampuri kekuatan kekuasaan yang lain," ucap Andik.
Lebih lanjut, Andik juga mendesak agar DPR mengkaji ulang dan membatalkan RKUHP dan sejumlah RUU bermasalah lainnya. Ia menilai RUU tersebut sangat tidak adil bagi masyarakat kecil.
"Menuntut kajian ulang RKUHP. Kita menolak RKUHP karena memang banyak hal yang kontroversial, banyak pasal karet yang merugikan kita, dan melemahkan kita, seakan hukum tumpul ke atas tajam ke bawah," tutur Andik.
Di samping menolak UU KPK dan RKHUP, HMI juga meminta Jokowi segera menuntaskan kasus kebakaran hutan lahan (karhutla) di Kalimantan dan Sumatera.
"Atas nama kemanusiaan, karhutla harus segera diselesaikan. Jangan sampai presiden mengabaikan apa yang terjadi di Kalimantan dan Sumatera. Kunjungan kemarin harus segera ditindaklanjuti," katanya.
Sementara itu, di tempat terpisah, ratusan mahasiswa dan Aliansi Tani Jawa Timur menggelar aksi damai di depan Gedung Kantor DPRD Jawa Timur. Aksi ini bertepatan dengan peringatan Hari Tani Nasional yang jatuh tiap 24 September.
[Gambas:Video CNN]
Para mahasiswa tersebut berasal kelompok gabungan GMNI, PMII, PMKRI, GMKI, hingga IPNU. Mereka tampak membentangkan poster bertuliskan, "Tolak RUU Pertanahan", hingga "DPR, Dewan Penindasan Rakyat".
Salah satu perwakilan massa kelompok tani menyampaikan sejumlah tuntutan yang berkaitan tentang RUU Pertanahan. Dalam orasinya mereka juga menyebutkan bahwa selama ini petani di Jawa Timur banyak mengalami perampasan lahan atas kepentingan korporasi.
"Kami yang ada di Jawa Timur tidak lebih memiliki jauh dari luasan hektaran kita sewa, kita menggarap, kita petani gurun," ujarnya melalui pengeras suara.
Aksi tersebut berjalan lancar dan massa membubarkan diri usai ditemui perwakilan anggota DPRD. Kendati demikian, mereka mengaku akan melakukan aksi susulan yang lebih besar pada Kamis (26/9). (frd/has)
Massa HMI yang berasal dari berbagai kampus di Surabaya tersebut menyampaikan tuntutannya melalui sejumlah poster berisi kritik atas kinerja DPR.
Poster-poster tersebut bertuliskan 'Dewan Pekok Rajelas Ini Negara Apa Penjara', 'DPR Kembalikan Mandat Rakyat', 'Asline Mager Tapi Piye Maneh DPR-e Bobrok', hingga 'Jancok Jangan Nonton Film Porno Tok'.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
HMI pun mendesak Presiden Joko Widodo agar segera menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) yang dapat menganulir UU KPK tersebut.
 Ketua HMI Surabaya, Andik Setyawan, mengatakan pihaknya mengecam keras langkah DPR untuk mengesahkan revisi UU KPK. (CNN Indonesia/Farid Miftah Rahman) |
"Kami menuntut mundur pimpinan KPK baru yang memiliki rapor merah karena kita ingin KPK bersih dan KPK tidak dicampuri kekuatan kekuasaan yang lain," ucap Andik.
Lebih lanjut, Andik juga mendesak agar DPR mengkaji ulang dan membatalkan RKUHP dan sejumlah RUU bermasalah lainnya. Ia menilai RUU tersebut sangat tidak adil bagi masyarakat kecil.
"Menuntut kajian ulang RKUHP. Kita menolak RKUHP karena memang banyak hal yang kontroversial, banyak pasal karet yang merugikan kita, dan melemahkan kita, seakan hukum tumpul ke atas tajam ke bawah," tutur Andik.
"Atas nama kemanusiaan, karhutla harus segera diselesaikan. Jangan sampai presiden mengabaikan apa yang terjadi di Kalimantan dan Sumatera. Kunjungan kemarin harus segera ditindaklanjuti," katanya.
Sementara itu, di tempat terpisah, ratusan mahasiswa dan Aliansi Tani Jawa Timur menggelar aksi damai di depan Gedung Kantor DPRD Jawa Timur. Aksi ini bertepatan dengan peringatan Hari Tani Nasional yang jatuh tiap 24 September.
[Gambas:Video CNN]
Para mahasiswa tersebut berasal kelompok gabungan GMNI, PMII, PMKRI, GMKI, hingga IPNU. Mereka tampak membentangkan poster bertuliskan, "Tolak RUU Pertanahan", hingga "DPR, Dewan Penindasan Rakyat".
Salah satu perwakilan massa kelompok tani menyampaikan sejumlah tuntutan yang berkaitan tentang RUU Pertanahan. Dalam orasinya mereka juga menyebutkan bahwa selama ini petani di Jawa Timur banyak mengalami perampasan lahan atas kepentingan korporasi.
"Kami yang ada di Jawa Timur tidak lebih memiliki jauh dari luasan hektaran kita sewa, kita menggarap, kita petani gurun," ujarnya melalui pengeras suara.
Aksi tersebut berjalan lancar dan massa membubarkan diri usai ditemui perwakilan anggota DPRD. Kendati demikian, mereka mengaku akan melakukan aksi susulan yang lebih besar pada Kamis (26/9). (frd/has)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK