Masyarakat Minta Pemerintah Pusat Cepat Tangani Karhutla
CNN Indonesia
Rabu, 25 Sep 2019 04:01 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Koalisi Indonesia Bergerak menyerukan darurat kemanusiaan telah terjadi di Indonesia akibat bencana kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) selama 2019.
Koordinator Institut Hijau yang tergabung dalam koalisi tersebut, Chalid Muhammad mengatakan pihaknya meminta pemerintah melakukan repons cepat tanggap terhadap bencana yang telah merenggut hak warga negara untuk mendapatkan kehidupan yang layak dan sehat.
"Ada dua hal yang ingin kami sampaikan. Yang pertama respons emergency, yang kedua perbaikan tata kelola supaya ini tidak lagi terus," kata Chalid di kantor Eksekutif Nasional Walhi, Jakarta Selatan, Selasa (24/9).
Chalid menyebut pihaknya tidak melihat keberadaan pemerintah terutama kementerian dalam melakukan penanganan darurat terhadap masyarakat yang terdampak.
Menurutnya ada tiga kementerian yang bertanggung jawab yakni Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kesehatan dan Pertanian. Ia mengatakan Kemendagri mestinya bisa membuka kantor-kantor untuk penampungan masyarakat.
"Pertama Mendagri, dalam situasi yang seperti sekarang tempat terdekat yang representatif untuk para korban dan kelompok rentan mencari rumah aman bernafas itu adalah kantor desa dan kantor kelurahan," kata dia.
"Karena kalau meninggalkan lokasi terlalu jauh pengalaman selama ini masyarakat enggak mau," tambahnya.
Selain itu menurutnya kantor kecamatan, kantor pemerintahan serta gedung sekolah yang diliburkan juga harusnya dibuka menjadi tempat penampungan.
Ia juga meminta agar Kementerian Pertanian yang memberikan izin bagi sejumlah perusahaan penyebab karhutla bisa segera mengambil langkah efektif. Menurutnya pemerintah harus bisa mencabut izin perusahaan yang tidak bertanggung jawab.
"Kami melihat yang bisa dilakukan pertama presiden harus mengeluarkan perpu, itu mutlak," ujar dia.
"Jika kebakaran terjadi di lokasi yang terjadi izin, maka izinnya dicabut dan dibekukan," katanya.
Menurutnya juga harus ada upaya restorasi dan pemulihan lahan gambut yang dilakukan oleh seluruh kementerian terkait.
"Pemerintah harus menguatkan KPK. Korupsi adalah akar perosoalaan pengelolaan (perusahaan dan lahan)," jelasnya.
Ia juga meminta Menteri Kesehatan untuk memberikan pelayanan kesehatan secara hiratis dan Menteri Sosial untuk turut membantu membangun rumah aman dan rumah oksigen untuk masyarakat terdampak.
"Kami menyerukan kepada Presiden Republik Indonesia untuk menunjukkan sense of crisis dan menunjukkan kepemimpinan untuk menyelamatkan rakyat," tambahnya.
Untuk diketahui, koalisi ini terdiri dari Walhi, Kemitraan, HuMA, MDMC Muhammadiyah, HFI, Rumah Zakat dan UNOCHA.
Sebelumnya, karhutla telah memburuk beberapa waktu terakhir. Sejumlah penerbangan dan kegiatan belajar mengajar di sekolah terganggu. Kesehatan masyarakat pun ikut terdampak.
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyampaikan ada 919.516 orang yang menderita infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) karena kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
kar
Pelaksana tugas Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB Agus Wibowo mengatakan jumlah itu tersebar di enam provinsi, yaitu Riau, Sumatra Selatan, Jambi, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan.
"Totalnya 900 ribu, total penderita ISPA yang catatan Kemenkes. Ini catatan Kementerian Kesehatan, kemudian kita sajikan," kata Agus dalam jumpa pers di Graha BNPB, Jakarta, Senin (23/9).
Secara rinci, Agus memaparkan sebanyak 275.793 orang penderita ISPA berada di Riau, 63.554 orang di Jambi, 291.807 orang di Sumatra Selatan, 180.695 orang di Kalbar, 40.374 orang di Kalsel, dan 67.293 orang di Kalteng.
Hostpot di Sumatera dan Kalimantan Sudah Turun akibat Hujan Buatan
Empat pesawat pembuat hujan buatan telah dikerahkan oleh Pusat Teknologi Modifikasi Cuaca untuk memadamkan api dan menanggulangi asap pekat berkat kebakaran hutan dan lahan di Sumatera dan Kalimantan. Atas upaya pemadaman tersebut Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menyebutkan angka hotspot di Sumatera dan Kalimantan sudah menurun.
"3 hari terakhir ini hotspot sekarang 1.252 dengan confidence level 0 sampai 100. Ini [lokasi hotspot] belum tentu ada fire. Yang ada fire betul [sudah] dilakukan pemadaman oleh tim regu satgas yang ada," ujar Plt. Direktur Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan KLHK Raffles Panjaitan di gedung KLHK, Selasa (24/9).
Menurut data yang disampaikan oleh Raffles, angka tersebut menurun dari catatan hotspot pada Senin lalu, yakni 2.553 hotspot.
Catatan angka hotspot terbaru yang dimiliki KLHK paling banyak terdapat di Kalimantan Tengah, yakni sebanyak 475. Sedangkan sisanya, di Riau sebanyak 48 hotspot, Jambi 130 hotspot, Kalimantan Barat 39 hotspot, Kalimantan Selatan 61 hotspot dan Papua 7 hotspot.
Hujan buatan yang dimodifikasi oleh PTMC baru mulai dilakukan usai kedatangan Presiden Jokowi Widodo ke Riau, Senin (16/9). Kendala utama dalam pembuatan hujan dikatakan ada pada titik awan.
"Kami punya posko-posko. Di Sumatera buka dua posko, di Riau dan Palembang, Sumsel. Kedua posko menanggulangi Riau, Sumsel, Jambi dan sebagian [wilayah] Sumbar di perbatasan Riau," tutur Kepala PTMC Trihandoko Seto dalam kesempatan yang sama.
Menurut estimasi dari pihak PTMC, ditargetkan pada 30 September ini ada perubahan signifikan terhadap angka eskalasi karhutla. Seto mengatakan pihaknya telah mengerahkan armada secara maksimal untuk menanggulangi karhutla.
"Dengan banyaknya potensi [karhutla], semua armada yang kita punya kita kerahkan. Sebelumnya tidak pernah sebanyak itu. Kita menargetkan 30 September diharapkan akan ada perubahan yang signifikan," ujarnya.
Seto juga menambahkan sudah ada rencana penambahan satu armada pesawat untuk penanggulangan karhutla. Armada pesawat yang dikerahkan di antaranya adalah Pesawat Kasa121200 dan pesawat CN295 di Kalsel, serta pesawat Hercules C130 di Riau.
Menurut catatan dari PTMC keempat pesawat yang tengah dikerahkan telah menurunkan hujan sekitar 70 juta meter kubik di Palangkaraya. Sedangkan di Kalimantan Tengah hujan tercatat sudah turun sebesar 15 juta meter kubik.
Kendati demikian beberapa titik api masih ditemukan di beberapa lokasi di Sumatera dan Kalimantan. KLHK menyebutkan lokasinya berada di Kalbar, Kalsel, Riau dan Jambi.
Tepatnya di Sintang dan Singkawang, Kalbar, terdapat 26 hektar lahan yang ditemukan masih terbakar. Di Riau masih ada 40 hektar lahan di 8 titik lokasi. Di Jambi terdapat 15 hektar lahan yang masih terbakar di 5 titik lokasi. Sedangkan di Kalsel angkanya paling kecil, yakni 5 hektar lahan di 4 titik lokasi. Dari paparan lokasi tersebut, KLHK mengklaim sudah dilakukan pemadaman darat oleh satgas setempat.
"Sudah dilakukan pemadaman darat dengan dukungan pemerintah daerah. Hambatannya air agak sulit. Di Jambi [pemadaman] pakai tengki air di drop 10 ribu liter," jelas Raffles.
Selain modifikasi cuaca untuk menurunkan hujan buatan dan pemadaman darat, KLHK juga mengatakan telah melakukan upaya water bombing untuk menanggulangi karhutla. Kendati demikian water bombing lebih efektif dilakukan untuk sebaran api yang lebih kecil karena muatan air yang dihasilkan tak sebanyak hujan buatan.
"Water bombing bisa diarahkan persis ke lokasi kebakaran, tapi jumlah airnya sedikit. Paling besar 8 meter kubik, sebagian hanya 4 meter kubik. Saya kira semua sepakat, satu-satunya yang bisa menanggulangi [karhutla] adalah hujan," jelas Seto menambahkan. (ani, fey/agr)
Koordinator Institut Hijau yang tergabung dalam koalisi tersebut, Chalid Muhammad mengatakan pihaknya meminta pemerintah melakukan repons cepat tanggap terhadap bencana yang telah merenggut hak warga negara untuk mendapatkan kehidupan yang layak dan sehat.
"Ada dua hal yang ingin kami sampaikan. Yang pertama respons emergency, yang kedua perbaikan tata kelola supaya ini tidak lagi terus," kata Chalid di kantor Eksekutif Nasional Walhi, Jakarta Selatan, Selasa (24/9).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurutnya ada tiga kementerian yang bertanggung jawab yakni Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kesehatan dan Pertanian. Ia mengatakan Kemendagri mestinya bisa membuka kantor-kantor untuk penampungan masyarakat.
"Karena kalau meninggalkan lokasi terlalu jauh pengalaman selama ini masyarakat enggak mau," tambahnya.
Selain itu menurutnya kantor kecamatan, kantor pemerintahan serta gedung sekolah yang diliburkan juga harusnya dibuka menjadi tempat penampungan.
Ia juga meminta agar Kementerian Pertanian yang memberikan izin bagi sejumlah perusahaan penyebab karhutla bisa segera mengambil langkah efektif. Menurutnya pemerintah harus bisa mencabut izin perusahaan yang tidak bertanggung jawab.
"Kami melihat yang bisa dilakukan pertama presiden harus mengeluarkan perpu, itu mutlak," ujar dia.
"Jika kebakaran terjadi di lokasi yang terjadi izin, maka izinnya dicabut dan dibekukan," katanya.
Menurutnya juga harus ada upaya restorasi dan pemulihan lahan gambut yang dilakukan oleh seluruh kementerian terkait.
"Pemerintah harus menguatkan KPK. Korupsi adalah akar perosoalaan pengelolaan (perusahaan dan lahan)," jelasnya.
Ia juga meminta Menteri Kesehatan untuk memberikan pelayanan kesehatan secara hiratis dan Menteri Sosial untuk turut membantu membangun rumah aman dan rumah oksigen untuk masyarakat terdampak.
"Kami menyerukan kepada Presiden Republik Indonesia untuk menunjukkan sense of crisis dan menunjukkan kepemimpinan untuk menyelamatkan rakyat," tambahnya.
Untuk diketahui, koalisi ini terdiri dari Walhi, Kemitraan, HuMA, MDMC Muhammadiyah, HFI, Rumah Zakat dan UNOCHA.
Sebelumnya, karhutla telah memburuk beberapa waktu terakhir. Sejumlah penerbangan dan kegiatan belajar mengajar di sekolah terganggu. Kesehatan masyarakat pun ikut terdampak.
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyampaikan ada 919.516 orang yang menderita infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) karena kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
kar
Lihat juga:VIDEO: Gambut, Warisan Berharga Indonesia |
Pelaksana tugas Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB Agus Wibowo mengatakan jumlah itu tersebar di enam provinsi, yaitu Riau, Sumatra Selatan, Jambi, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan.
"Totalnya 900 ribu, total penderita ISPA yang catatan Kemenkes. Ini catatan Kementerian Kesehatan, kemudian kita sajikan," kata Agus dalam jumpa pers di Graha BNPB, Jakarta, Senin (23/9).
Secara rinci, Agus memaparkan sebanyak 275.793 orang penderita ISPA berada di Riau, 63.554 orang di Jambi, 291.807 orang di Sumatra Selatan, 180.695 orang di Kalbar, 40.374 orang di Kalsel, dan 67.293 orang di Kalteng.
Hostpot di Sumatera dan Kalimantan Sudah Turun akibat Hujan Buatan
Empat pesawat pembuat hujan buatan telah dikerahkan oleh Pusat Teknologi Modifikasi Cuaca untuk memadamkan api dan menanggulangi asap pekat berkat kebakaran hutan dan lahan di Sumatera dan Kalimantan. Atas upaya pemadaman tersebut Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menyebutkan angka hotspot di Sumatera dan Kalimantan sudah menurun.
"3 hari terakhir ini hotspot sekarang 1.252 dengan confidence level 0 sampai 100. Ini [lokasi hotspot] belum tentu ada fire. Yang ada fire betul [sudah] dilakukan pemadaman oleh tim regu satgas yang ada," ujar Plt. Direktur Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan KLHK Raffles Panjaitan di gedung KLHK, Selasa (24/9).
Menurut data yang disampaikan oleh Raffles, angka tersebut menurun dari catatan hotspot pada Senin lalu, yakni 2.553 hotspot.
Catatan angka hotspot terbaru yang dimiliki KLHK paling banyak terdapat di Kalimantan Tengah, yakni sebanyak 475. Sedangkan sisanya, di Riau sebanyak 48 hotspot, Jambi 130 hotspot, Kalimantan Barat 39 hotspot, Kalimantan Selatan 61 hotspot dan Papua 7 hotspot.
Hujan buatan yang dimodifikasi oleh PTMC baru mulai dilakukan usai kedatangan Presiden Jokowi Widodo ke Riau, Senin (16/9). Kendala utama dalam pembuatan hujan dikatakan ada pada titik awan.
"Kami punya posko-posko. Di Sumatera buka dua posko, di Riau dan Palembang, Sumsel. Kedua posko menanggulangi Riau, Sumsel, Jambi dan sebagian [wilayah] Sumbar di perbatasan Riau," tutur Kepala PTMC Trihandoko Seto dalam kesempatan yang sama.
Menurut estimasi dari pihak PTMC, ditargetkan pada 30 September ini ada perubahan signifikan terhadap angka eskalasi karhutla. Seto mengatakan pihaknya telah mengerahkan armada secara maksimal untuk menanggulangi karhutla.
"Dengan banyaknya potensi [karhutla], semua armada yang kita punya kita kerahkan. Sebelumnya tidak pernah sebanyak itu. Kita menargetkan 30 September diharapkan akan ada perubahan yang signifikan," ujarnya.
Seto juga menambahkan sudah ada rencana penambahan satu armada pesawat untuk penanggulangan karhutla. Armada pesawat yang dikerahkan di antaranya adalah Pesawat Kasa121200 dan pesawat CN295 di Kalsel, serta pesawat Hercules C130 di Riau.
Menurut catatan dari PTMC keempat pesawat yang tengah dikerahkan telah menurunkan hujan sekitar 70 juta meter kubik di Palangkaraya. Sedangkan di Kalimantan Tengah hujan tercatat sudah turun sebesar 15 juta meter kubik.
Kendati demikian beberapa titik api masih ditemukan di beberapa lokasi di Sumatera dan Kalimantan. KLHK menyebutkan lokasinya berada di Kalbar, Kalsel, Riau dan Jambi.
Tepatnya di Sintang dan Singkawang, Kalbar, terdapat 26 hektar lahan yang ditemukan masih terbakar. Di Riau masih ada 40 hektar lahan di 8 titik lokasi. Di Jambi terdapat 15 hektar lahan yang masih terbakar di 5 titik lokasi. Sedangkan di Kalsel angkanya paling kecil, yakni 5 hektar lahan di 4 titik lokasi. Dari paparan lokasi tersebut, KLHK mengklaim sudah dilakukan pemadaman darat oleh satgas setempat.
"Sudah dilakukan pemadaman darat dengan dukungan pemerintah daerah. Hambatannya air agak sulit. Di Jambi [pemadaman] pakai tengki air di drop 10 ribu liter," jelas Raffles.
Selain modifikasi cuaca untuk menurunkan hujan buatan dan pemadaman darat, KLHK juga mengatakan telah melakukan upaya water bombing untuk menanggulangi karhutla. Kendati demikian water bombing lebih efektif dilakukan untuk sebaran api yang lebih kecil karena muatan air yang dihasilkan tak sebanyak hujan buatan.
"Water bombing bisa diarahkan persis ke lokasi kebakaran, tapi jumlah airnya sedikit. Paling besar 8 meter kubik, sebagian hanya 4 meter kubik. Saya kira semua sepakat, satu-satunya yang bisa menanggulangi [karhutla] adalah hujan," jelas Seto menambahkan. (ani, fey/agr)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK