Mendagri Sebut Pemda dan DPRD Wajib Terima Aspirasi Mahasiswa
CNN Indonesia
Rabu, 25 Sep 2019 23:50 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan pemerintah daerah maupun Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) baik provinsi atau kabupaten/kota wajib menerima aspirasi mahasiswa yang menggelar aksi menolak RKUHP dan revisi UU KPK.
"Menampung aspirasi, menerima aspirasi, mendiskusikan, mendialogkan, meneruskan aspirasi, itu adalah tanggung jawab pemerintah daerah, termasuk DPRD," kata Tjahjo di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (25/9).
Tjahjo menyebut demonstrasi yang dilakukan mahasiswa di sejumlah daerah, seperti Medan, Bandung, Semarang, Surabaya, hingga Makassar tak menimbulkan masalah yang mengganggu publik. Ia menilai aksi turun ke jalan tersebut murni aspirasi mahasiswa.
Meski demikian, politikus PDI-Perjuangan itu meminta mahasiswa untuk berani mengambil sikap jika muncul kepentingan lain yang berusaha menunggangi mereka. Namun, Tjahjo tak merinci maksud kepentingan yang dirinya maksud.
"Apalagi sekarang sudah semakin modern, pakai CCTV, pakai drone semua orang sudah tahu. Ini mahasiswa atau tidak, ini teriaknya apa," tuturnya.
Lebih lanjut, Tjahjo juga tak menyoalkan demo mahasiswa yang turut merusak kantor gubernur maupun DPRD setempat, seperti di Bandung, Jawa Barat maupun Semarang, Jawa Tengah. Menurutnya, pagar dan tembok yang jebol bisa diperbaiki kembali.
"Itu wajar lah, pagar jebol diperbaiki lagi enggak ada masalah, namanya emosional," ujarnya.
Diberitakan sebelumnya, Ribuan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi melakukan unjuk rasa di DPRD Sumatra Barat, Rabu (29/9) Mereka menyatakan penolakan terhadap pengesahan beberapa Rancangan Undang Undang (RUU) oleh pemerintah dan DPR RI.
Di daerah lain, ribuan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi juga masih memadati Gedung DPRD Pontianak, Kalimantan Barat (Kalbar). Mereka juga ikut menolak RUU KUHP dan UU KPK.
Mereka berasal dari IAIN Pontianak, Universitas Muhammadiyah Pontianak, Universitas Tanjungpura Pontianak dan juga ada gabungan dari massa HMI Pontianak.
Sementara itu, ribuan mahasiswa juga menggelar aksi di Simpang Lima, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Mereka menyampaikan berbagai tuntutan penolakan RKUHP usulan pemerintah dan pelemahan KPK.
[Gambas:Video CNN] (ain/fra/ain)
"Menampung aspirasi, menerima aspirasi, mendiskusikan, mendialogkan, meneruskan aspirasi, itu adalah tanggung jawab pemerintah daerah, termasuk DPRD," kata Tjahjo di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (25/9).
Tjahjo menyebut demonstrasi yang dilakukan mahasiswa di sejumlah daerah, seperti Medan, Bandung, Semarang, Surabaya, hingga Makassar tak menimbulkan masalah yang mengganggu publik. Ia menilai aksi turun ke jalan tersebut murni aspirasi mahasiswa.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Lebih lanjut, Tjahjo juga tak menyoalkan demo mahasiswa yang turut merusak kantor gubernur maupun DPRD setempat, seperti di Bandung, Jawa Barat maupun Semarang, Jawa Tengah. Menurutnya, pagar dan tembok yang jebol bisa diperbaiki kembali.
Lihat juga:Massa Lempari Polisi dengan Batu Rel Kereta |
Di daerah lain, ribuan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi juga masih memadati Gedung DPRD Pontianak, Kalimantan Barat (Kalbar). Mereka juga ikut menolak RUU KUHP dan UU KPK.
Mereka berasal dari IAIN Pontianak, Universitas Muhammadiyah Pontianak, Universitas Tanjungpura Pontianak dan juga ada gabungan dari massa HMI Pontianak.
Sementara itu, ribuan mahasiswa juga menggelar aksi di Simpang Lima, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Mereka menyampaikan berbagai tuntutan penolakan RKUHP usulan pemerintah dan pelemahan KPK.
[Gambas:Video CNN] (ain/fra/ain)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK