Mahasiswa Klaim Diadang Aparat Keamanan Saat Menuju Jakarta
CNN Indonesia
Rabu, 25 Sep 2019 20:19 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Mahasiswa peserta aksi di depan Gedung DPR/MPR pada Selasa (24/9) mengungkapkan bahwa mereka menerima tindakan intimidatif dan represif baik dari aparat keamanan maupun pihak kampus.
Bentuknya mulai dari penghalangan aksi hingga pemanggilan oleh pihak kampus.
Seorang mahasiswa dari Serikat Mahasiswa Progresif Universitas Indonesia, Raisa mengklaim menerima informasi bahwa ribuan mahasiswa dari luar kota yang hendak ke Jakarta harus mendapat pengawalan dari aparat keamanan.
"Teman-teman dari luar kota itu banyak yang diadang dan tidak boleh masuk, pun kalau masuk itu juga dikawal TNI. Kabar terbaru ada 1.500 mahasiswa yang sekarang sedang dikawal dari Cirebon ke Jakarta karena tadinya tidak bisa masuk," kata Raisa di kantor LBH Jakarta, Rabu (25/9).
"Jadi banyak sekali usaha-usaha dari aparat juga negara untuk menghambat kami menyampaikan informasi," tambah dia.
Belum ada komentar atau tanggapan dari pihak TNI maupun Polri terkait pernyataan mahasiswa. CNNIndonesia.com masih berupaya menghubungi TNI dan Polri untuk mengkonfirmasi informasi tersebut.
Sebelumnya pengadangan juga dilakukan terhadap sekitar 250-an mahasiswa dari Semarang yang bergerak ke Jakarta.
Presiden BEM Universitas Negeri Semarang Saiful Mujab bercerita, untuk sampai ke ibu kota mereka terpaksa mesti berkali ganti kendaraan, karena bus yang membawa mereka urung mengantarkan ke kota tujuan.
"Padahal itu kami sewa lima bus. Saya rasa tekanan-tekanan seperti ini dari aparat terlalu berlebihan dan pihak kampus pun seperti itu, beberapa ancaman juga kami dapatkan," kata Saiful.
Padahal, kampus merupakan lembaga pendidikan yang mestinya menjamin kebebasan berpendapat dan kemerdekaan berpikir. Sejumlah intimidasi dari pihak kampus itu mulai dari pemanggilan mahasiswa hingga ancaman drop out.
Kendati menerima pelbagai ancaman, Presiden BEM Udayana Bali Javents Lumbantobing menyatakan para mahasiswa ini menyatakan akan tetap menyuarakan tuntutan sampai mendapat respons dari pemerintah dan DPR.
Ia pun menegaskan aksi-aksi para mahasiswa bukan gerakan dadakan. Javents mengungkapkan protes itu telah dilakukan sejak awal September 2019. Selain itu, aksi mahasiswa berbekal sejumlah kajian mengenai peraturan-peraturan yang dianggap bermasalah.
"Namun kami tidak melihat ada sikap konkret dari pemerintah ataupun DPR RI untuk menanggapi gerakan mahasiswa juga masyarakat. Itu yang membuat kami dari Bali sejak tanggal 23 ikut hadir di Jakarta untuk bergabung gerakan ini," tukas Javents.
Bersama sekitar 40an mahasiswa lain dari Bali, ia berangkat ke Jakarta dengan kocek pribadi. "Saya naik pesawat, yang lain ada yang naik kapal untuk menghemat biaya," terang Javents ditemui di kantor LBH Jakarta.
"Saya yakin dan percaya, jika Bali saja selama ini tenteram tapi sampai bergerak, maka ada yang tidak baik-baik saja," tambah dia lagi.
Mahasiswa dari pelbagai daerah dan universitas bergabung menggelar aksi di depan Gedung DPR/MPR. Sejumlah tuntutan yang disuarakan diantaranya penolakan terhadap revisi Undang-Undang KPK, RKUHP, RUU Pertanahan, dan RUU Minerba.
[Gambas:Video CNN] (nrk/asa)
Bentuknya mulai dari penghalangan aksi hingga pemanggilan oleh pihak kampus.
Seorang mahasiswa dari Serikat Mahasiswa Progresif Universitas Indonesia, Raisa mengklaim menerima informasi bahwa ribuan mahasiswa dari luar kota yang hendak ke Jakarta harus mendapat pengawalan dari aparat keamanan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Jadi banyak sekali usaha-usaha dari aparat juga negara untuk menghambat kami menyampaikan informasi," tambah dia.
Belum ada komentar atau tanggapan dari pihak TNI maupun Polri terkait pernyataan mahasiswa. CNNIndonesia.com masih berupaya menghubungi TNI dan Polri untuk mengkonfirmasi informasi tersebut.
Sebelumnya pengadangan juga dilakukan terhadap sekitar 250-an mahasiswa dari Semarang yang bergerak ke Jakarta.
Presiden BEM Universitas Negeri Semarang Saiful Mujab bercerita, untuk sampai ke ibu kota mereka terpaksa mesti berkali ganti kendaraan, karena bus yang membawa mereka urung mengantarkan ke kota tujuan.
"Padahal itu kami sewa lima bus. Saya rasa tekanan-tekanan seperti ini dari aparat terlalu berlebihan dan pihak kampus pun seperti itu, beberapa ancaman juga kami dapatkan," kata Saiful.
Padahal, kampus merupakan lembaga pendidikan yang mestinya menjamin kebebasan berpendapat dan kemerdekaan berpikir. Sejumlah intimidasi dari pihak kampus itu mulai dari pemanggilan mahasiswa hingga ancaman drop out.
Kendati menerima pelbagai ancaman, Presiden BEM Udayana Bali Javents Lumbantobing menyatakan para mahasiswa ini menyatakan akan tetap menyuarakan tuntutan sampai mendapat respons dari pemerintah dan DPR.
Lihat juga:Massa Lempari Polisi dengan Batu Rel Kereta |
"Namun kami tidak melihat ada sikap konkret dari pemerintah ataupun DPR RI untuk menanggapi gerakan mahasiswa juga masyarakat. Itu yang membuat kami dari Bali sejak tanggal 23 ikut hadir di Jakarta untuk bergabung gerakan ini," tukas Javents.
Bersama sekitar 40an mahasiswa lain dari Bali, ia berangkat ke Jakarta dengan kocek pribadi. "Saya naik pesawat, yang lain ada yang naik kapal untuk menghemat biaya," terang Javents ditemui di kantor LBH Jakarta.
"Saya yakin dan percaya, jika Bali saja selama ini tenteram tapi sampai bergerak, maka ada yang tidak baik-baik saja," tambah dia lagi.
Mahasiswa dari pelbagai daerah dan universitas bergabung menggelar aksi di depan Gedung DPR/MPR. Sejumlah tuntutan yang disuarakan diantaranya penolakan terhadap revisi Undang-Undang KPK, RKUHP, RUU Pertanahan, dan RUU Minerba.
[Gambas:Video CNN] (nrk/asa)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK