Anggaran ini rencananya akan digunakan untuk mengembangkan inovasi Anjungan Dukcapil Mandiri (ADM) untuk mencetak dokumen kependudukan.
"Kami sudah mengajukan kepada Komisi II (DPR RI) dan Kementerian Keuangan tambahan keuangan, ditambah lebih kurang Rp15 miliar," kata Tito di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat pada Senin (18/11).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Tito berkata, pihaknya tengah melakukan pengembangan terhadap sistem keamanan 'ATM' Dukcapil tersebut. Menurutnya, masalah utama dalam penggunaan ADM ini yakni terkait blanko yang jumlah tidak bisa dipatok.
"Kalau kita ada yang belum kawin, setelah itu jadi kawin, otomatis dia ganti KTP menjadi kawain statusnya. Kemudian yang pindah rumah nanti akan ganti, banyak lagi yang lain-lain. Oleh karena itu dia menjadi dinamis," katanya.
Berangkat dari itu, Tito mengaku telah mengajak Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil (Dirjen Dukcapil) untuk menemui Kementerian Keuangan dan meminta alokasi anggaran yang lebih besar di tahun depan.
"Lebih baik minta lebih daripada minta ngepas. Kalau minta lebih kita tinggal kembalikan lagi kepada negara kelebihannya. Daripada minta ngepas, terus tiba-tiba kurang, kasihan rakyat nanti yang perlu layanan cepat ternyata blankonya kurang," ujar Tito. (mts/evn)