Hal ini disampaikan Tito usai rapat koordinasi bersama sejumlah kementerian dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin di istana wakil presiden, Jakarta, Jumat (15/11).
"Jadi kita perlu grand design (pencegahan radikalisme), di antaranya dengan mengintensifkan ideologi Pancasila," ujar Tito.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Jadi dari kementerian itu ada perbuatan apa, Kemdagri berbuat apa, Kemenpan-RB saat rekrutmen berbuat apa, perlu ada materi yang berhubungan dengan masalah pemikiran Pancasila dan seterusnya," katanya.
"Pak wapres saya kira lebih tepat yang ditunjuk presiden karena presiden kan banyak fokusnya, masalah ekonomi terutama. Sementara masalah terorisme, radikalisme, lebih banyak berhubungan dengan pemahaman pak wapres kita sebagai ulama besar," ucapnya.
Dalam rapat tersebut hadir pula Menteri Agama Fachrul Razi, Mendikbud Nadiem Makarim, Wakapolri Komjen Ari Dono, dan Kepala BNPT Komjen Suhardi Alius.
Sebelumnya, Wapres Ma'ruf Amin menekankan penanganan radikalisme sejak dini. Terlebih, penanganan radikalisme menjadi arus utama program nasional pemerintah. Ma'ruf bahkan menilai perlu pengajaran pada anak sejak Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) hingga tingkat Sekolah Dasar (SD) untuk melawan radikalisme.
Menurutnya, di tingkat PAUD hingga SD saat ini muncul gejala radikalisme yang ditunjukan dengan atribut berupa poster tokoh-tokoh radikal yang kerap dipamerkan dalam acara tertentu.
Kita ingin libatkan secara keseluruhan, terorganisasi, tersinergi, komprehensif, sehingga perkembangan radikalisme (dapat dicegah) dari hulu sampai ke hilir. Mulai pendidikan, bukan hanya SD, dari PAUD juga mulai ada gejala, dari TK tokoh-tokoh radikal itu sudah dikenalkan," ujar Ma'ruf. (psp/ain)