Usai Bakar Ban Depan KLHK, Massa HMI Lanjut ke Gedung DPR

Jakarta, CNN Indonesia -- Mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) menggelar aksi unjuk rasa menuntut penyelesaian kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Sumatera dan Kalimantan. Unjuk rasa dilakukan di depan gedung Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Jakarta.

Pantauan CNNIndonesia.com, ratusan mahasiswa itu membakar dua ban mobil persis di depan pagar gedung KLHK. Itu dilakukan sebagai aksi simbolik menggambarkan suasana karhutla yang terjadi di sejumlah daerah.

"Mereka harus merasakan apa yang teman-teman kami dari Sumatera dan Kalimantan rasakan," kata orator dari atas mobil komando.


Setelah melakukan aksi tersebut, mahasiswa lalu melakukan longmarch menuju gedung DPR/MPR untuk menyampaikan aspirasinya yang lain.

Namun, langkah itu terhenti karena hingga kini pihak keamanan masih menutup Jalan Gatot Subroto dari arah Slipi, mau pun dari arah Semanggi menggunakan pembatas beton dan juga kawat berduri.

Lihat juga: Dua Mahasiswa Tewas, HMI Siapkan Aksi di Gedung DPR

Para mahasiswa lantas membuka paksa dengan mendorong pembatas beton yang ada. Pantauan CNNIndonesia.com, anggota Brimob mulai mengamankan Jalan Gatot Subroto.

Mereka terlihat mengenakan helm, tameng, dan juga alat perlindungan pada bagian tubuhnya. Polisi juga menyiapkan satu mobil water cannon untuk menghadang massa memasuki jalan Gatot Subroto.

Aparat berjaga ketat mengawal aksi unjuk rasa yang digelar mahasiswa HMI di sekitar Gedung DPR/MPR (CNN Indonesiaa/ Michael Josua)

Mahasiswa mengatakan bahwa Gedung DPR adalah milik rakyat yang seharusnya tidak dibatasi untuk menuju ke sana. Mereka menyampaikan itu usai seorang polisi meminta mahasiswa berunjuk rasa di persimpangan Jalan Palmerah menuju Gatot Subroto.

"Cukup sampai disini saja kalau mau berorasi, jangan dirusak," kata seorang petugas kepada massa yang berunjuk rasa.

Diketahui, HMI akan menyuarakan delapan tuntutan dalam aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR/MPR.

Lihat juga: Antisipasi Demo di DPR, Polisi Siapkan Rekayasa Lalu Lintas

Pertama, meninjau kembali UU KPK, RUU KUHP, dan RUU lainnya yang dinilai tidak pro terhadap kepentingan rakyat, bangsa dan Negara. Kedua, mereka mengutuk tindakan represif aparat kepolisian yang tidak manusiawi, tendensius dan memancing amarah Rakyat Indonesia.

Ketiga, HMI juga mengutuk keras penembakan aktivis (demonstran) di Kota Kendari ketika terjadinya aksi massa penolakan revisi UU KPK pada tanggal 26 September lalu. Keempat, meminta agar aparat memberikan sanksi tegas dan mencabut HGU korporasi yang melakukan pembakaran hutan di Pulau Sumatera dan Kalimantan.

Kelima, pemerintah segera mencopot Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang tidak bertanggungjawab atas pembiaran pembakaran hutan dan lahan.

Keenam, mendesak Presiden Joko Widodo agar mengeluarkan Keppres tentang Badan Khusus Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla). Ketujuh, meminta aparat menindak tegas kelalaian Pertamina atas tumpahan minyak yang terjadi di Pantai Utara Jawa.

Terakhir, mereka meminta ada proses audit terhadap Pertamina.

[Gambas:Video CNN] (mjo/bmw)