Analisis

Paradoks Demokrasi di Rezim Jokowi

CNN Indonesia | Jumat, 27/09/2019 18:55 WIB
Paradoks Demokrasi di Rezim Jokowi Jokowi menyatakan tak perlu meragukan komitmennya dalam menegakkan demokrasi. Faktanya, terjadi penangkapan aktivis dan penembakan mahasiswa hingga tewas. (REUTERS/Willy Kurniawan)
Jakarta, CNN Indonesia -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan tak perlu meragukan komitmennya dalam menegakkan demokrasi. Hal tersebut disampaikan ketika gelombang demonstrasi mahasiswa menguat di sejumlah daerah.

"Jangan sampai Bapak, Ibu sekalian ada yang meragukan komitmen saya mengenai ini [menjaga demokrasi]," kata Jokowi di Istana Merdeka, Kamis (26/9).

Pernyataan Jokowi pada kenyataannya berbeda dengan fakta di lapangan. Dua orang mahasiswa tewas ketika mengikuti demonstrasi di Kendari, Sulawesi Tenggara, pada hari yang sama.


Malam harinya, jurnalis sekaligus pendiri rumah produksi Watchdoc, Dandhy Dwi Laksono ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka oleh aparat kepolisian Polda Metro Jaya. Dandhy dijerat UU Nomor 8 tahun 2016 tentang ITE dan UU Nomor 1 tahun 1946 tentang KUHP.


"Berstatus tersangka karena twitnya terkait Papua," ujar Irna Gustiawati, istri Dandhy.

Selang beberapa jam, musisi Ananda Badudu ditangkap meski akhirnya dibebaskan. Ananda diperiksa sebagai saksi terkait transfer uang sebesar Rp10 juta yang diduga berhubungan dengan aksi demonstrasi mahasiswa.

Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno menyebut komitmen demokrasi yang dijanjikan Jokowi bertabrakan dengan praktik di lapangan.

"Itu yang disebut dengan paradoks demokrasi. Demokrasi yang bertabrakan. Di satu sisi ngomongnya demokrasi, tapi praktiknya tidak demokrasi," kata Adi kepada CNNIndonesia.com saat dihubungi, Jumat (27/9).

Menurut Adi, Jokowi tidak seharusnya mengeluarkan pernyataan yang bertujuan sekadar menenangkan situasi politik. Jokowi diharapkan bisa tegas menyampaikan keinginannya agar para menteri, TNI dan Polri bisa menerjemahkan dengan baik.


"Jokowi adalah presiden saat ini. Jadi dia bisa memerintahkan siapa saja TNI, Polri, Menteri, untuk patuh kepada dirinya," kata dia.

Adi menilai penangkapan Dandhy sangat tidak masuk akal karena tidak berdasar. Inilah yang menurutnya wujud paradoks demokrasi. Menurutnya, seseorang tidak bisa ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka hanya karena mengkritisi suatu kebijakan.

"Alasan penangkapan itu masa iya orang mengkritik kebijakan soal Papua ditangkap. Jadi itu yang kemudian tidak bisa habis pikir publik," ujarnya.

Paradoks Demokrasi di Rezim JokowiPolisi memukuli mahasiswa saat bentrok di depan kantor DPRD Sulsel, Makassar, Selasa (24/9/2019). (ANTARA FOTO/Abriawan Abhe)
Adi menambahkan Jokowi sebagai presiden semestinya bisa memerintahkan secara langsung agar aparat tidak melakukan tindakan represif, apalagi hingga menyebabkan korban meninggal dunia.

Reaksi Jokowi terkait aksi demonstrasi yang berujung rusuh pada Kamis (26/9) dinilai terlambat. Jokowi mulai berbicara setelah aksi mahasiswa menimbulkan korban.

"Telat. Mestinya dari awal Jokowi ngomong," kata Adi.

"Negara sejatinya mengayomi warganya, walaupun mereka kritis kepada pemerintahan bukan melakukan tindakan represif," tambahnya.

Adi menyayangkan Jokowi beserta menterinya dan anggota DPR tidak membuka dialog sejak awal. Menurutnya, mahasiswa sudah tepat menolak dialog saat korban berjatuhan.

"Ngapain juga diskusi. Tidak ada urgensinya untuk membatalkan semua yang diinginkan oleh mahasiswa," katanya.


Pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia (UAI) Ujang Komarudin juga menilai penetapan Dhandy sebagai tersangka merupakan sebuah bentuk anomali.

"Kalau pernyataannya tentu berbalik tidak pro demokrasi, menangkap para aktivis ini kan yang membuat kalangan mahasiswa dan masyarakat kecewa," katanya saat dihubungi.

"Kalau mengkritik dengan keras, pemerintah harus direspons dengan kinerja yang baik," tambahnya.

Ujang menyebut Jokowi dan orang di sekitarnya harus bisa membedakan antara penghinaan dengan kritik. Menurut dia, tidak ada negara di dunia yang menersangkakan pengkritik kebijakan.

Paradoks Demokrasi di Rezim JokowiPendiri rumah produksi Watchdoc, Dandhy Dwi Laksono saat memberikan keterangan terkait penangkapannya di Kantor Aliansi Jurnalis Independen, Jumat (27/9). (CNN Indonesia/ Adhi Wicaksono)
Jauh Panggang dari Api

Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Yati Andriyani menganggap pernyataan Presiden Jokowi yang berkomitmen menjaga demokrasi 'jauh panggang dari api'. Beberapa jam setelah Jokowi menyampaikan pernyataan itu, terjadi penangkapan aktivis.

"Ditangkapnya DL [Dandhy Laksono] dan AB [Ananda Badudu] pasca-pernyataan Presiden tersebut menunjukan pernyataan Presiden selalu saja 'jauh panggang dari api'. Presiden terkesan tidak memahami substansi dari pernyataannya," kata Yati kepada CNNIndonesia.com.

Yati mengatakan jika Jokowi memahami substansi pernyataan tersebut, maka ia mengambil langkah kongkret dengan memerintahkan Polri tak melakukan penangkapan dan penahanan sewenang-wenang terhadap masyarakat, mahasiswa, serta aktivis yang kritis terhadap pemerintah.

"Memerintahkan Polri membebaskan semua mahasiswa yang ditahan. Termasuk tidak meminta Kemenristekdikti melakukan tindakan atau mengeluarkan kebijakan yang membatasi mahasiswa dan akademisi di berbagai kampus dalam menyuarakan aspirasinya," ujarnya.

[Gambas:Video CNN]

Menurut Yati, pernyataan Jokowi yang tak sejalan dengan realita mengesankan mantan wali kota Solo itu tak paham substansi demokrasi. Selain itu, kejadian ini juga memperlihatkan Jokowi tak mampu mengelola dinamika politik yang muncul melalui cara-cara yang demokratis dan menjunjung HAM.

"Jika ini terus terjadi, bersiaplah kita masuk ke era otoritarianisme," tuturnya.

Jokowi sendiri belum merespons perihal penangkapan Dhani dan Ananda, meskipun saat ini sudah dibebaskan oleh kepolisian.

(ani/pmg)