Dikaitkan dengan Demo mahasiswa, WP Anggap 'Serangan' ke KPK
CNN Indonesia
Sabtu, 28 Sep 2019 03:13 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Ketua Wadah Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (WP KPK) Yudi Purnomo Harahap menilai surat yang beredar dengan mengatasnamakan pegawai KPK terkait demo mahasiswa merupakan bentuk serangan terhadap komisi antirasuah.
Dari dokumen yang diterima CNNIndonesia.com, pegawai KPK yang tidak menyebut namanya pada intinya mengungkapkan bahwa sejumlah orang di internal lembaga antirasuah berperan dalam rangkaian aksi demonstrasi sepekan terakhir.
Yudi enggan berkomentar banyak lantaran surat terbuka itu tidak terdapat kejelasan, seperti tak ada nama penulis surat dan isinya yang tidak mencerminkan kenyataan.
"Pegawai yang mana? Kecuali ada namanya," jawab Yudi saat dikonfirmasi CNNIndonesia.com, Jum'at (27/9).
Yudi mengatakan surat terbuka tersebut bukan kali pertama yang menyasar pihaknya. Sebelumnya juga beredar foto pertemuan WP KPK dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di kantin gedung komisi antirasuah tersebut. Di dalamnya, dikatakan bahwa mereka sedang membicarakan perihal rangkaian aksi menolak pelemahan KPK.
[Gambas:Video CNN]
"Lagian itu kan udah [serangan] ke sekian," ungkapnya.
Selain itu, dia menyebut serangan terhadap pihaknya juga dibungkus dengan berbagai cara. Salah satunya adalah menciptakan narasi isu Taliban yang dinilainya gagal.
Yudi, yang juga merupakan penyidik KPK, menegaskan pihaknya sampai saat ini masih solid. Perihal surat terbuka itu, dia mengaku hal itu belum tersebar di internal lembaganya. Pun, aku dia, rekan-rekannya tidak menaruh perhatian sedikit pun terhadap hal-hal seperti itu.
"Masih [solid] lah," aku Yudi.
Surat terbuka yang ditulis pada Kamis (26/9) itu berisi pengakuan dari seseorang yang mengatasnamakan pegawai KPK tanpa nama jelas yang sudah bekerja selama 10 tahun.
Pada tulisannya, ia membeberkan bahwa pengesahan perubahan UU KPK menciptakan kekhawatiran terhadap kesejahteraan dan kewenangan yang dimiliki saat ini.
Sang pegawai juga membeberkan bahwa penghasilan pegawai KPK khususnya penyelidik dan penyidik berkisar antara Rp25 juta - Rp45 juta.
Ia pun menilai sikap WP KPK menggandeng mahasiswa, akademisi, dan beberapa tokoh nasional, dan bahkan sampai turun langsung demonstrasi merupakan langkah inkonstitusional.
Diketahui, UU KPK hasil revisi yang sudah disahkan di rapat paripurna DPR memuat ketentuan perubahan status kepegawaian di KPK menjadi ASN. Sementara, ASN sudah memiliki standar gaji sendiri yang berbeda dari KPK saat ini.
(ryn/arh)
Dari dokumen yang diterima CNNIndonesia.com, pegawai KPK yang tidak menyebut namanya pada intinya mengungkapkan bahwa sejumlah orang di internal lembaga antirasuah berperan dalam rangkaian aksi demonstrasi sepekan terakhir.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Yudi mengatakan surat terbuka tersebut bukan kali pertama yang menyasar pihaknya. Sebelumnya juga beredar foto pertemuan WP KPK dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di kantin gedung komisi antirasuah tersebut. Di dalamnya, dikatakan bahwa mereka sedang membicarakan perihal rangkaian aksi menolak pelemahan KPK.
"Lagian itu kan udah [serangan] ke sekian," ungkapnya.
Selain itu, dia menyebut serangan terhadap pihaknya juga dibungkus dengan berbagai cara. Salah satunya adalah menciptakan narasi isu Taliban yang dinilainya gagal.
Yudi, yang juga merupakan penyidik KPK, menegaskan pihaknya sampai saat ini masih solid. Perihal surat terbuka itu, dia mengaku hal itu belum tersebar di internal lembaganya. Pun, aku dia, rekan-rekannya tidak menaruh perhatian sedikit pun terhadap hal-hal seperti itu.
Surat terbuka yang ditulis pada Kamis (26/9) itu berisi pengakuan dari seseorang yang mengatasnamakan pegawai KPK tanpa nama jelas yang sudah bekerja selama 10 tahun.
Pada tulisannya, ia membeberkan bahwa pengesahan perubahan UU KPK menciptakan kekhawatiran terhadap kesejahteraan dan kewenangan yang dimiliki saat ini.
 Foto: CNNIndonesia/Basith Subastian |
Ia pun menilai sikap WP KPK menggandeng mahasiswa, akademisi, dan beberapa tokoh nasional, dan bahkan sampai turun langsung demonstrasi merupakan langkah inkonstitusional.
Diketahui, UU KPK hasil revisi yang sudah disahkan di rapat paripurna DPR memuat ketentuan perubahan status kepegawaian di KPK menjadi ASN. Sementara, ASN sudah memiliki standar gaji sendiri yang berbeda dari KPK saat ini.
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK