Parpol Koalisi Minta Jokowi Jadikan Perppu KPK Opsi Terakhir

Jakarta, CNN Indonesia -- Partai-partai politik yang tergabung dalam koalisi pendukung Joko Widodo (Jokowi) dan Ma'ruf Amin meminta jika Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (Perppu KPK) diterbitkan, sebaiknya itu menjadi pilihan terakhir.

Permintaan telah disampaikan langsung kepada Jokowi dalam pertemuan antara petinggi parpol di Koalisi Indonesia Kerja (KIK) dengan Jokowi di Istana Kepresidenan, Bogor pada Senin (30/9).

Lihat juga: KPK Ingatkan Anggota DPR 2019 Hindari Korupsi

Sekretaris Jenderal PPP Arsul Sani mengatakan pihaknya meminta agar Jokowi mengeksplorasi pilihan lain terkait hasil revisi UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK lebih dahulu.

"Kami tidak beri masukan secara spesifik. Hanya tentu partai politik menyampaikan bahwa opsi Perppu [KPK] harus menjadi opsi paling terakhir karena ada opsi lainnya yang mesti dieksplor juga," ucap Arsul kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (1/10).

Dia menerangkan hal ini tak lantas bisa diartikan parpol dalam KIK tak setuju Jokowi menerbitkan Perppu KPK. Hanya saja, lanjutnya, Jokowi harus mempertimbangkan pilihan lain lebih dahulu sebelum memutuskan menerbitkan Perppu KPK.

Arsul mengingatkan parpol-parpol tersebut merepresentasikan 60 persen suara yang diraip Jokowi di Pilpres 2019 silam. Menurutnya, angka tersebut signifikan dan bisa menjadi dasar untuk menyatakan parpol merupakan representasi rakyat yang jauh lebih kuat.

"Berarti 100 jutaan itu signifikan, tidak mungkin rakyat akan mempercayakan parpol yang ada di parlemen kalau semua dianggap mengkhianati amanah aspirasi rakyat," ujar Arsul.

Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo (Jokowi). (CNN Indonesia/ Feri Agus Setyawan)

Lihat juga: Jokowi Pertimbangkan Perppu KPK Usai Bertemu Tokoh di Istana

Terpisah, Sekjen Partai NasDem Johnny G Plate menyatakan pihaknya membahas beragam perkembangan situasi terkini dengan Jokowi dalam pertemuan pada Senin (30/9). Menurutnya, para petinggi parpol di KIK memberikan masukan agar Jokowi mengambil keputusan berdasarkan masukan dari banyak pihak.

"Ada demonstrasi Papua, demonstrasi Jakarta, gempa bumi di Maluku. Presiden dengan kesibukannya, bagaimana menjadwal mengunjungi saudara-saudara di Ambon dan Papua. Jadi menyeluruh masalah-masalah negara," ucap Johnny.

Sekretaris Jenderal NasDem Johnny G Plate. (CNN Indonesia/Feri Agus Setyawan)

Revisi UU KPK telah disahkan menjadi undang-undang dalam Rapat Paripurna DPR pada 17 September lalu.

[Gambas:Video CNN]
Sejak awal, revisi UU KPK itu mengundang masalah karena dinilai ada sejumlah pasal yang justru melemahkan KPK sebagai lembaga antirasuah di Indonesia.

Pengesahannya pun dinilai kontroversial dan menjadi salah satu materi yang dituntut dibatalkan gelombang aksi mahasiswa menolak Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) dan sejumlah RUU kontroversial lainnya dalam lebih dari dua pekan terakhir. Jokowi pun didesak menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) untuk membatalkan revisi UU KPK yang sudah disahkan DPR.

Lihat juga: Rapor Merah DPR: Galak ke KPK, Mesra dengan Rezim Jokowi

(mts/kid)