Konflik Wamena, Warga Minang Minta Copot Gelar Adat Kapolri

Jakarta, CNN Indonesia -- Masyarakat Minang yang tergabung dalam Forum Awak Minang (FAM) mendesak Suku Sikumbang Kamang dari Sumatra Barat untuk mencabut gelar adat yang diberikan kepada Kepala Kepolisian RI (Kapolri) Jenderal Tito Karnavian.

Koordinator FAM Firdaus Nuzula menyebut gelar yang dianugerahkan pada 2017 itu menjadi tidak relevan saat ini karena kepolisian telah gagal melindungi masyarakat Minang di Papua hingga menelan korban jiwa.

"Diberikan gelar adat, artinya ada amanah untuk melindungi masyarakat Minang yang merantau di Papua," kata Firdaus kepada CNNIndonesia.com melalui panggilan telepon, Rabu (2/10).

Menurutnya, Tito telah gagal dalam melakukan pengamanan dalam meredam konflik yang terjadi di tanah Papua. Selain itu, ia juga menilai kepolisian tidak dapat memprediksi dampak dari konflik yang terjadi.

Lihat juga: Warga Minang Gelar Salat Gaib untuk Korban Rusuh di Wamena

Kapolri Jenderal Tito Karnavian. (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono)

Pihaknya mengaku tidak dapat mendesak lebih jauh untuk pencabutan jabatan Kapolri karena merupakan hak dari Presiden. Pencabutan gelar tersebut dapat dikatakan sebagai hukuman adat dari masyarakat Minang.

"Ini hukuman adat, itu (pencabutan jabatan) tanggung jawab Presiden. Kami sepenuhnya serahkan kepada Presiden RI," imbuhnya.
[Gambas:Video CNN]

Diketahui, April 2017 silam, Kapolri Tito Karnavian mendapatkan gelar kehormatan Minangkabau dari Suku Sikumbang Kamang Mudiak di Sumatra Barat.

Kala itu, Tito beserta istrinya Tri Suswati yang mendapat gelar sasangko itu dipasangkan mahkota kehormatan, keris dan juga tongkat. Gelar tersebut mengartikan seseorang telah berjasa bagi Minangkabau.

Sebelumnya, Sebanyak 10 perantau Minang diketahui meninggal dalam kerusuhan di Wamena. Delapan jenazah dipulangkan ke kampung halaman dan dua jenazah dimakamkan di Papua.

Lihat juga: Telkomsel Jelaskan Alasan Suarapapua.com Tak Bisa Diakses

(ain/mjo/ain)