Survei LSI: Perppu KPK Jalan Keluar dari Publik untuk Jokowi

CNN Indonesia | Minggu, 06/10/2019 19:04 WIB
Survei LSI: Perppu KPK Jalan Keluar dari Publik untuk Jokowi Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia, Djayadi Hanan. (CNNIndonesia/Adhi Wicaksono)
Jakarta, CNN Indonesia -- Hasil survei dari Lembaga Survei Indonesia (LSI) menunjukkan tingkat kepercayaan publik terhadap institusi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) hanya mencapai 40 persen. Hal itu jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan lembaga negara lain seperti Presiden dan juga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Kepercayaan terhadap Presiden mencapai 71 persen dan KPK 72 persen. Nilai itu berbanding terbalik dengan tingkat kepercayaan kepada parlemen.


"Bisa kami menyebutkan angka (40 persen) itu karena apa yang mereka lakukan belakangan ini," kata Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia, Djayadi Hanan, di Jakarta, Minggu (6/10).


Sejalan dengan hal itu, tingkat kepuasan publik terhadap kinerja presiden juga dapat dikatakan cukup tinggi, meskipun mengalami penurunan terhadap tren kepuasan kinerja. Pada Maret 2019 tingkat kepuasan publik mencapai 71 persen.

Polemik UU KPK

Djayadi menyatakan hal lain yang ditemukan dari hasil jajak pendapat adalah soal menelaah alasan mahasiswa aksi unjuk rasa yang dilakukan mahasiswa di sejumlah daerah belakangan ini. Menurut dia dari data survei ditarik kesimpulan pangkal masalahnya adalah polemik pengesahan revisi Undang-Undang KPK.

Berdasarkan hasil survei LSI, sebanyak 70,9 persen publik menilai bahwa revisi UU KPK dapat melemahkan lembaga antirasuah. Sebaliknya, hanya 18 persen publik yang mengetahui RUU KPK menilai hal itu dapat menguatkan KPK.

Tidak jauh berbeda dari nilai tersebut, sebanyak 76,3 persen publik juga menyetujui langkah presiden untuk mengeluarkan Perppu untuk menggantikan RUU KPK yang telah disahkan. Hanya 12,9 persen yang tidak setuju akan langkah tersebut diambil oleh orang nomor satu di Indonesia.


"Untuk melawan itu (pelemahan KPK) menurut publik jalan keluarnya adalah Perppu," imbuh Djayadi.

Menurut Djayadi, survei dilakukan terhadap 1010 responden yang dipilih melalui teknik stratified random sampling dan diwawancara melalui sambungan telepon pada 4 sampai 5 Oktober lalu.

Responden dalam survei ini dipilih secara acak dari responden survei nasional LSI sebelumnya, yakni survei pada Desember 2018-September 2019 yang jumlahnya 23.760 orang, dan direduksi menjadi 17,425 yang memiliki nomor telepon.

Selain itu, tingkat toleransi kesalahan (margin of error) dalam survei ini diperkirakan 3,2 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

[Gambas:Video CNN]

Dari survei ini, diketahui juga 59,7 persen responden mengetahui adanya unjuk rasa yang dilakukan oleh mahasiswa. Hal itu menunjukkan, isu KPK telah diperbincangkan secara nasional.

Dari responden itu, 86,6 persen mengetahui bahwa UU yang ditentang mahasiswa adalah UU KPK. (mjo/ayp)