Emil Salim dkk Minta Jokowi Tak Takut Terbitkan Perppu KPK

CNN Indonesia | Jumat, 04/10/2019 18:44 WIB
Emil Salim dkk Minta Jokowi Tak Takut Terbitkan Perppu KPK Konferensi Pers sejumlah tokoh bangsa yang menemui Presiden Jokowi di istana pada 26 September 2019. (CNN Indonesia/ Aini Putri Wulandari)
Jakarta, CNN Indonesia -- Sejumlah tokoh yang mengikuti pertemuan dengan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) di Istana Merdeka pada 26 September lalu membeberkan materi yang sudah mereka sampaikan di sana. Mereka meminta Jokowi tak perlu takut mengeluarkan Perppu KPK.

Dalam jumpa pers di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, mereka mengatakan telah memberikan pertimbangan kepada Jokowi soal urgensi Perppu tentang UU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Ekonom senior, Emil Salim mengatakan pihaknya mendorong Presiden RI Joko Widodo untuk segera mengeluarkan Perppu tersebut.

Ia mengatakan para tokoh melihat KPK telah melakukan tindak pencegahan dan penindakan terhadap korupsi secara signifikan. Sedangkan, revisi UU KPK yang kini telah disahkan menjadi undang-undang dalam Rapat Paripurna DPR pada 17 September lalu, dinilainya sebagai bentuk upaya pelemahan lembaga tersebut.


"Penyidikan, penyadapan semua dikucilkan pengangkatan dan itu harus dari penyidikan, harus dari kepolisian. Kebebasan dari KPK menjalankan usahanya seperti yang dia lakukan di masa lampau dikebiri," kata Emil, Jakarta, Jumat (4/10).

"Kami mengusulkan, mengharap kepada presiden agar dikeluarkan Perppu untuk menarik mengubah RUU KPK dari DPR itu," tambahnya.

Selain itu Emil mengatakan dirinya dan sejumlah tokoh senior yang hadir, melakukan konferensi pers untuk menunjukkan bahwa mereka hadir mendukung presiden.

Mantan Menteri Lingkungan Hidup itu pun menyebut kewajiban Jokowi juga untuk memperkuat pemberantasan korupsi. Salah satunya, dengan membatalkan revisi UU KPK yang justru melemahkan pencegahan dan pemberantasan korupsi di Indonesia.

Menurut Emil, penolakan atas UU KPK yang telah direvisi adalah demi menegakkan perjuangan bangsa yang bebas korupsi.

Ia pun membahas bagaimana KPK yang berdiri sejak 2002 telah membawa perubahan signifikan dengan turut menindak sejumlah petinggi negara korup seperti Ketua MK, Ketua DPR, ketua DPD, para kepala daerah, hingga para menteri, serta DPR.

"Kami merasa perjuangan ini harus diteruskan, dilanjutkan, demi kebersihan dari pemerintahan aparatur negara ini," ujar Emil.
Tidak Ada Bedanya Dengan Orde Baru

Sementara itu Peneliti utama bidang politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Mochtar Pabottingi yang turut hadir mengatakan jika Jokowi tidak menerbitkan Perppu, maka masa pemerintahannya bisa saja menjadi lebih mirip dengan pemerintahan orde baru.

"Pak Harto (Soeharto) tuh banyak sekali pembangunan yang dilakukannya tapi karena korupsi merajalela dan dibiarkan semuanya jadi hilang, musnah," ujar Mochtar.

"KPK itu intinya reformasi, kalau dihilangkan KPK itu ya bubar, reformasi habis. Tidak ada artinya tidak ada bedanya dengan orde baru," tambah dia.

Mochtar juga menekankan Jokowi tidak perlu takut mengeluarkan Perppu karena akan banyak pihak yang mendukungnya. Menurutnya sekarang ini merupakan waktu di mana Jokowi bisa menentukan sikap berada pada pihak yang mendukung orde baru atau di pendukung reformasi.

Ia pun menyinggung kebanyakan pihak di DPR RI merupakan mereka yang tidak punya sikap dan ideologi sehingga hanya mendukung kepentingan tertentu.

"Ini adalah moment to be or not to be," kata Mochtar.

"Coba kalau pak Jokowi hari ini atau besok keluarkan Perppu maka semua yang nolak akan balik lagi pada Jokowi karena memang mereka adalah bajing loncat tidak ada prinsip. Jadi ini yang harus disadari oleh Pak Jokowi untuk tidak usah takut," katanya.

Tegaskan Hasil di Istana, Emil Salim dkk Dorong Perppu KPKMochtar Pabottinggi (kiri) dan Emil Salim (kanan) saat tiba di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, untuk mengikuti pertemuan para tokoh dengan Presiden RI Joko Widodo, Kamis (26/9). (CNN Indonesia/Feri Agus Setyawan)
Dalam jumpa pers yang digelar hari ini, setidaknya 13 tokoh termasuk Emil dan Mochtar yang hadir menjelaskan kepada wartawan. Sisanya, di antaranya adalah Franz Magnis Suseno, Taufiequrachman Ruki, Albert Hasibuan, Bivitri Susantì, Ismid hadad, Toety Herati, Omi Kamaria, dan Slamet Raharjo.

Pada 26 September lalu, dari 52 tokoh yang diundang, sebanyak 41 orang termasuk Emil dan Mochtar mendatangi Istana Kepresidenan bertemu dengan Jokowi. Salah satu bahasan dalam pertemuan itu perihal revisi UU KPK yang sudah disahkan lewat paripurna DPR.

Usai pertemuan tersebut, Jokowi mengatakan akan melakukan perhitungan perihal polemik revisi UU KPK yang sudah jadi undang-undang tersebut. Dia pun menjanjikan akan memberikan keputusan sesingkat-singkatnya tanpa mau melugaskan tenggat waktu.

"Tadi sudah saya sampaikan secepat cepatnya, sesingkat-singkatnya [akan diberi keputusan]," ujar Jokowi memungkasi pertanyaan wartawan kala itu di Istana Merdeka.

Pada kesempatan yang sama, Mantan Ketua MK Mahfud MD selaku perwakilan para tokoh mengatakan pembicaraan mengenai UU KPK dengan Jokowi menghasilkan tiga opsi. Selain Perppu KPK, ada juga opsi legislative review yang bisa dilakukan parlemen dan judicial review yang bisa ditempuh ke Mahkamah Konstitusi.

Mahfud mengatakan Perppu KPK merupakan opsi yang paling kuat. Menurutnya pembahasan Perppu tersebut bisa dilakukan sampai ada suasana yang baik membicarakan isi dan substansinya.

"Presiden juga sudah menampung, pada saatnya yang memutuskan istana," ujar Mahfud.

Mahfud sendiri tak terlihat hadir dalam jumpa pers hari ini di Menteng bersama Emil Salim dkk.

Tegaskan Hasil di Istana, Emil Salim dkk Dorong Perppu KPKPresiden Joko Widodo menerima puluhan tokoh, mulai dari akademisi, seniman, hingga budayawan di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (26/9). (CNN Indonesia/Feri Agus Setyawan)

Diketahui, gelombang demonstrasi yang digawangi kalangan mahasiswa terjadi di sejumlah kota di Indonesia pekan ini. Tuntutannya terutama adalah pembatalan perundangan yang dianggap diskriminatif dan merugikan masyarakat, seperti RKUHP dan revisi UU KPK.

Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin meminta agar para mahasiswa tidak menekan dan mengancam Presiden Joko Widodo untuk menerbitkan Perppu KPK.

Pernyataan itu menanggapi desakan mahasiswa agar Jokowi menerbitkan Perppu KPK sebelum 14 Oktober. Bila Jokowi tak menerbitkan Perppu, mahasiswa mengancam akan melakukan aksi besar-besaran.

"Jangan membiasakan diri melakukan tekanan. Mengancam itu tidak bagus. Jangan pernah memberikan batas waktu kemudian mengancam itu tidak bagus," kata Ngabalin di kawasan Thamrin, Jakarta Pusat, Jumat (4/10).

Lagipula, kata Ngabalin, Perppu merupakan hak subjektif Presiden. Tak ada satu pun yang berhak menekan atau mengancam presiden.

[Gambas:Video CNN]
Sebelumnya, Yasonna H Laoly, yang kini telah mundur dari jabatan Menkumham karena jadi anggota DPR, mendorong agar UU KPK yang telah disahkan dalam Rapat Paripurna itu dijalankan dulu saha dengan menyingkirkan prasangka buruk.

"Jalankan dulu lah, lihat [prakteknya], kalau nanti tidak sempurna buat legislative review. Belum dijalankan kok sudah suuzan. Kan enggak begitu caranya. Jalankan dulu," kata Yasonna di Gedung MPR/DPR, Jakarta, Rabu (2/10).

Saat pengesahan revisi UU KPK jadi undang-undang di DPR pada 17 September lalu, unsur pemerintah diwakili Yasonna yang masih menjabat Menkumham dan Menpan RB Syafruddin.

(ani/ugo)