Gerindra Bidik Kursi Komisi yang Langsung Bersentuhan Rakyat

Jakarta, CNN Indonesia -- Fraksi Partai Gerindra di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI membidik kursi ketua komisi yang bersentuhan dengan rakyat secara langsung. Apa yang dibidik Gerindra disebut sesuai keinginan Ketua Umum Prabowo Subianto.

"Prabowo memang mengambil komisi yang berkonsentrasi langsung bersentuhan dengan rakyat," kata Wakil Ketua DPR dari Fraksi Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (8/10).

Dewan Perwakilan Rakyat terdiri dari sebelas komisi. Masing-masing komisi membidangi masalah tertentu. Komisi I bidang Luar Negeri dan Pertahanan; Komisi II bidang Pemerintahan Dalam Negeri, Pemilu, dan Aparatur Negara; Komisi III bidang Hukum, HAM, dan Keamanan; Komisi IV bidang Pertanian, Kehutanan, Maritim, Pangan; Komisi V bidang Infrastruktur, Transportasi, Daerah Tertinggal, BMKG.

Lalu Komisi VI bidang Industri, Investasi, BUMN, Koperasi; Komisi VII bidang Energi, Riset, Teknologi, Lingkungan Hidup; Komisi VIII bidang Agama, Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Anak, Haji; Komisi IX bidang Kesehatan, Ketenagakerjaan, Kependudukan; Komisi X bidang Pendidikan, Olahraga, Sejarah; Komisi XI bidang Keuangan dan Perbankan. 

Lihat juga: Puan Maharani Bagi-bagi Tugas 4 Wakil Ketua DPR RI

Gerindra belum memutuskan kursi ketua komisi mana saja yang akan diincar untuk lima tahun ke depan. Namun Dasco memastikan partainya tak akan mengambil kursi Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR.

Dasco mengatakan saat ini Sekretaris Jenderal Gerindra Ahmad Muzani masih berkonsultasi dengan Prabowo terkait komisi-komisi apa yang diincar partai.

"Kami enggak tahu. Tapi yang pasti Gerindra enggak ambil pimpinan Ketua Banggar," tuturnya.

Sebelumnya, Fraksi PDIP menyatakan membidik kursi pimpinan tiga komisi di DPR periode 2019-2024 yaitu Komisi IV, Komisi VIII, dan Komisi X.

Sekretaris Fraksi PDIP di DPR Bambang Wuryanto mengatakan tiga komisi tersebut menjadi favorit karena terkait dengan kekuatan elektoral partai politik yang harus mulai dibangun untuk menghadapi Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 mendatang.

Lihat juga: Fraksi PDIP Sepakat Tolak Jokowi Terbitkan Perppu KPK

"Kalau kita bicara brainstorming, maka 2024 itu pasti akan semua berorientasi pada elektoral. Kalau itu kekuatan partai elektoral, maka komisi-komisi yang dengan kementerian elektoral tentu akan menjadi favorit, misalnya Komisi IV dan Komisi VIII," ucap Bambang kemarin.

Dia mencontohkan Komisi X bidang Pendidikan, Sejarah, dan Olahraga. Bambang berkata Komisi X menjadi favorit bila dikaitkan dengan keberadaan sejumlah 'kartu sakti' yang dikeluarkan selama pemerintahan Jokowi.

Di antara 'kartu sakti' yang dikeluarkan Jokowi selama memerintah, salah satunya adalah Kartu Indonesia Pintar yang memungkinkan semua anak mendapatkan akses pendidikan dasar. 

"Kalau misalnya kita bicara kartu-kartunya Jokowi, enggak bisa itu kan berlanjut dan itu berarti di Komisi X, sebuah komisi yang sesungguhnya bukan termasuk komisi favorit," ucap dia.

Sementara itu anggota Fraksi PKB, Jazilul Fawaid mengatakan partainya mengincar dua kursi ketua dan tujuh wakil ketua Alat Kelengkapan Dewan (AKD) di DPR.

Lihat juga: Waketum: Gerindra Mungkin Dapat Kursi Menteri Pertanian

Pada periode sebelumnya, DPR RI memiliki sebanyak 17 AKD yang terdiri atas 11 Komisi dan enam badan. Badan itu diantaranya Badan Urusan Rumah Tangga (BURT), Badan Anggaran (Banggar), Badan Legislasi (Baleg), Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD), Badan Kerja Sama Antar Parlemen (MKD), dan Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN).

Jazilul mengatakan jumlah pembagian kursi pimpinan AKD di DPR berlaku proporsional berdasarkan raihan perolehan jumlah kursi parpol di parlemen.

[Gambas:Video CNN]
"Enggak tahu itu berapa kalau dihitung proporsional, dua ketua, enam atau tujuh wakil ketua [komisi]," kata Jazilul.

Berdasarkan Undang-undang (UU) MPR, DPR, DPD dan DPRD atau MD3, Pimpinan AKD DPR akan diisi lima partai dengan suara terbesar di Pemilu 2019 yaitu PDI Perjuangan, Gerindra, Golkar, NasDem, dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Ketua DPR Puan Maharani menyatakan pembagiannya akan dilakukan secara musyawarah mufakat. (mts/rzr/wis)